Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pidana    
 
Pencemaran Nama Baik
Elemen Warga Solo Raya Polisikan Bupati Boyolali Yang Menghina Capres Prabowo 'Asu'
2018-11-11 13:48:40

BOYOLALI, Berita HUKUM - Sejumlah elemen masyarakat Solo Raya yang terdiri dari TARC, Konas, LUIS mendatangi kantor Mapolres Boyolali pada Jumat, (9/11). Kedatangan mereka dengan maksud melaporkan Bupati Boyolali, Seno Samodra atas adanya dugaan tindak pidana penghinaan dan penghasutan.

Kasus ini bermula ketika Bupati Boyolali Seno Samodra didepan peserta aksi Forum Boyolali Bermartabat pada tanggal 4 November 2018 lalu mengatakan kata "ASU" yang berarti Anjing yang ditujukan kepada Calon Presiden Republik Indonesia (Capres RI) Prabowo Subiyanto.

Endro Sudarsono selaku sekjend TARC (Tim Advokasi Reaksi Cepat) kepada wartawan menjelaskan bahwa langkah ini diambil sebagai pembelajaran bagi masyarakat bahwa seorang pemimpin itu harus bijak dan sopan dalam bertutur kata.

"Kata ASU di dalam bahasa jawa memiliki arti adalah Anjing, Anjing merupakan salah satu spesies binatang, terhadap kata-kata yang dilontarkan terlapor tersebut maka telah merendahkan martabat manusia, dan menghina bapak Prabowo Subiyanto, karena ASU adalah binatang," ujarnya. Jumat, (9/11).

Adapun yang menjadi dasar kami membuat laporan / pengaduan ini adalah Pasal 310 ayat (1) Pasal 160 KUHP.

Endro Sudarsono menambahkan, berdasarkan fakta-takta tersebut di atas maka kami mohon kepada Kapolres Boyolali Up. Kasat Reskrim untuk melakukan proses hukum, menerima laporan, memeriksa dan selanjutnya dilakukan tindakan hukum seperti pemeriksaan dan penetapan sebagai Tersangka, temasuk menahan dan sebagainya.

Menanggapi hal tersebut Kapolres Boyolali AKBP Aries Andhi berjanji akan menerima dan menindaklanjuti aduan ini.

"Perlu diketahui dalam kasus ini beberapa hari lalu sudah ada yang melaporkan di Bareskrim Mabes Polri dan saat ini kasusnya sudah dilimpahkan ke Polda Jawa Tengah," ujarnya.

Kapolres Boyolali menambahkan dalam hal pengaduan ini nantinya akan dijadikan tambahan dari pelaporan sebelumnya. Karena dalam aturan tidak bisa dilakukan pelaporan lebih dari satu kali.

Seperti diketahui pada tanggal 5 November 2018 seorang yang bernama Ahmad Iskandar telah melaporkan kasus ini ke Bareskrim Mabes Polri sehingga dengan demikian Bupati Boyolali sudah dilaporkan untuk kali kedua.(faktakini/nusanews/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Pencemaran Nama Baik
Ketum PSI Grace Natalie dan 3 Kader PSI Resmi Dilaporkan ke Polisi
Caleg PKB Heriandi Lim Laporkan Ustadz Tengku Zulkarnain ke Bareskrim Polri
Sebut Soeharto Guru dari Korupsi, Forum Advokat Ini Laporkan Basarah ke Bareskrim
Elemen Warga Solo Raya Polisikan Bupati Boyolali Yang Menghina Capres Prabowo 'Asu'
Tersinggung, Dakun Warga Asal Boyolali Laporkan Prabowo Subianto ke Polisi
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Bagaimana Paus Fransiskus Tangani Skandal Seks di Gereja Katolik?
Kebakaran Dahsyat Lalap Kota Tua Ibu Kota Bangladesh, 78 Korban Tewas Terus Bertambah
Komunitas Peradilan Semu Universitas Jayabaya Deklarasikan Pemilu Damai Tanpa Hoaks
Wakil Ketua DPR: Dana Desa Perintah UU Bukan Jokowi
Anggota DPRD Kaur dari Partai Golkar Ditangkap Polisi terkait Narkoba
BAPPEDA Kaur Lakukan Sosialisasi Arah Pembangunan di Musrenbang 2019
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Wakil Ketua DPR: Dana Desa Perintah UU Bukan Jokowi
Bareskrim Polri Ungkap Penyelundupan Shabu 30 Kg dalam Lampu Downlight Asal Malaysia
PMJ Memusnahkan Shabu 127 Kg, Ekstasi 92 Ribu Butir dengan 15 Tersangka Ditangkap
Pandangan Dr Rizal Ramli Pasca Debat Capres Kedua
BPN 02: Tuduhan Jokowi Soal Tanah Prabowo Bernuansa Fitnah, Berbahaya!
LPSK Siap Lebih Responsif, Efektif dan Transparan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]