JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan, Senin besok diundang oleh Komisi 7 DPR. Dahlan diminta menjelaskan lagi mengenai infesiensi senilai Rp 37,6 triliun saat memimpin PLN.
Hal tersebut diungkapkan oleh ketua Komisi VII DPR, Sutan Bhatoegana kepada detikFinance, Sabtu (19/1).
"Iya, lanjut yang dulu itu, kan kelum selesai tuh," tutur anggota DPR dari Fraksi Demokrat ini.
Sebelumnya, ketua Panja listrik komisi 7, Effendy Simbolon telah memanggil Dahlan selama beberapa kali untuk meminta penjelasan mengenai temuan infesiensi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun laporan atas audit keuangan PLN, tahun 2009/2010 ini tidak ditemukan adanya unsur kerugian negara.
Sementara itu, sumber detikFinance di Kementerian BUMN membenarkan Dahlan akan dipanggil oleh Komisi 7 pukul 10.00 wib pada Senin besok. Namun, sumber ini menyebutkan kemungkinan Dahlan tidak bisa hadir karena harus menghadiri acara tentang sapi yang dikelola oleh BUMN di Sidrat Sulawesi Selatan.
"Ada kerjaan dengan PT Berdikari, kalau enggak salah tentang sapi tapi surat sudah dikirimkan (surat ijin ke Komisi 7)," kata sumber tersebut kepada detikFinance.
Selain itu, sumber ini juga mengatakan pemanggilan Dahlan kali ini lebih kental unsur politis. Menurutnya, secara hukum Dahlan siap mempertanggungjawabkan perbuatannya jika dianggap merugikan negara.
Selain itu, penjelasan infesiensi di PLN sebetulnya bisa dijelaskan oleh direksi PLN saat ini sedang menjabat.(feb/ang/dtk/bhc/sya) |
