Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Rupiah
Efektivitas Peluncuran Uang Kertas Pecahan Rp 75 Ribu Edisi Khusus Dipertanyakan
2020-08-18 10:03:10

Uang pecahan Rp 75 ribu edisi khusus dalam rangka bertepatan dengan peringatan HUT ke-75 RI.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mempertanyakan efektivitas mengeluarkan uang pecahan Rp 75 ribu yang diluncurkan Bank Indonesia bersama Kementerian Keuangan RI. Dari sisi kemeriahan menyambut Kemerdekan ke-75 HUT RI, bisa dipahami dan diapresiasi. Namun, dari perspektif ekonomi tidak ada yang efektif untuk mendorong perbaikan ekonomi.

Hal ini disampaikan Hergun, sapaan akrab Heri Gunawan, dalam rilisnya menyoal uang baru pecahan Rp 75 ribu, Senin (17/8). "Dari sisi ekonomi patut dipertanyakan efektifitasnya dalam mendorong perbaikan ekonomi terutama untuk memulihkan perekonomian yang saat ini sedang diambang resesi akibat pandemi Covid-19".

Menurut legislator Partai Gerindra ini, patut diakui bahwa semenjak ada pandemi Covid-19 Bank Indonesia berkontribusi besar dalam upaya memulihkan perekonomian nasional. Langkah-langkah yang sudah dilakukan BI di antaranya menurunkan suku bunga acuan BI7DRR hingga ke level 4 persen.

Selain itu, BI juga melakukan quantitative easing sebesar Rp 633,24 triliun per 14 Juli 2020, menjadi pembeli SBN di pasar perdana; dan mengikuti program burden sharing dengan pemerintah. "Tetapi sayangnya, upaya-upaya yang dilakukan BI bersama pemerintah dan lembaga terkait gagal menahan minusnya pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2020," lanjut wakil ketua Fraksi Gerindra DPR ini.

Sebagaimana yang diumumkan BPS, perekonomian Indonesia pada kuartal II 2020 dinyatakan minus 5,32 persen. Bahkan sejumlah pihak memprediksi tren kurang menggembirakan tersebut akan berlanjut ke kuartal III 2020. Di sini muncul pertanyaan akankah Indonesia masuk jurang resesi? "Idealnya, semua pihak termasuk BI harus fokus pada permasalahan tersebut. Bagaimana caranya memulihkan perekonomian agar tidak masuk ke dalam jurang resesi," tutup Hergun.

Mata uang ini berbentuk uang kertas pecahan nominal Rp 75.000 dengan jumlah lembar yang dicetak sebanyak 75 juta yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan selaku wakil pemerintah dan Gubernur Bank Indonesia.

Bank Indonesia telah mengeluarkan Uang Peringatan HUT Kemerdekaan RI sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada peringatan HUT Kemerdekaan RI Ke-25 Tahun 1970, Ke45 pada tahun 1990 dan Ke-50 pada tahun 1995.

Dengan demikian, UPK 75 tahun RI yang dikeluarkan tahun 2020, merupakan kali keempat pengeluaran Uang Peringatan dalam memperingati HUT Kemerdekaan RI.

UPK 75 Tahun RI ini dapat diimiliki oleh seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), melalui mekanisme penukaran uang Rupiah pada aplikasi berbasis website di tautan https://pintar.bi.go.id Satu KTP tersebut berlaku untuk satu lembar UPK 75 Tahun RI.(dbs/mh/sf/DPR/)


 
Berita Terkait Rupiah
 
Efektivitas Peluncuran Uang Kertas Pecahan Rp 75 Ribu Edisi Khusus Dipertanyakan
 
Rupiah Terus Anjlok, Defisit Anggaran Melebar dan Kasus Corona Bertambah
 
Tekapar 127 Poin, Rupiah Menjadi Mata Uang Paling Lemah di Asia
 
Kritik dan Tertawai Cetak Uang Braille, TKN Jokowi - Ma'ruf Sangat Below Standar Pengetahuan
 
IPI: Ada 2 Faktor Penyebab Melemahnya Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Satelit Lampung-1 milik perusahaan China siap diluncurkan, apa manfaat dan risikonya?
Rakyat berhak jadi hakim kinerja Menteri Prabowo, Emrus: Jangan hindari kabinet bayangan
KAI Luncurkan Nusantara Explorer, Kereta Mewah yang Siap Ubah Wajah Pariwisata Indonesia
Purbaya curhat: Saya menteri paling tidak beruntung di dunia
KPK Petakan 3 Titik Rawan Korupsi APBD, Mitigasi Potensi Kebocoran Daerah Capai Rp2,37 Triliun
RUU Perampasan Aset Masih Ada di Prolegnas Prioritas 2026, DPR-Pemerintah Concern Membahas
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]