Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Syariah
Dukung Perbankan Syariah, Anis Byarwati Ajak BI Jaga Iklim Ekonomi dan Sosial
2021-07-29 02:57:02

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati.(Foto: Dok/Man)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengapresiasi sikap Bank Indonesia (BI) yang menempatkan ekonomi syariah sebagai hal yang penting. Ia mengajak BI sebagai salah satu stakeholder syariah di Indonesia, untuk menjaga iklim ekonomi, politik dan sosial agar kondusif untuk perkembangan ekonomi syariah khususnya perbankan syariah. Sehingga bank syariah bisa tumbuh berkembang dan menjadi salah satu alternatif sistem yang memberikan sumbangan signifikan terhadap perekonomian nasional.

Terkait dengan beredarnya berita di masyarakat yang menyudutkan posisi bank syariah, politisi PKS ini memandangnya dari sudut lain. Anis mengatakan kritik yang diberikan masyarakat ini dapat bernilai positif. Ia meyakini masyarakat bukan mengkritik bank syariahnya tetapi mengkritik operasional bank syariah itu.

"Kritik dari masyarakat ini menjadi pengingat bagi stakeholder keuangan Syariah terutama OJK (Otoritas Jasa Keuangan), BI, dan KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah) untuk bisa berbenah diri," ungkap Anis dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Rabu (28/7).

Sebelumnya, Komisi XI DPR RI menggelar rapat secara virtual dengan Gubernur BI dan jajaran pada Senin (26/7/2021), guna membahas perkembangan ekonomi terkini dan regulatory reform sistem pembayaran di Indonesia.

Secara khusus, Anis mengingatkan BI, OJK dan KNEKS untuk memastikan bahwa para pegawai pelaksana dan SDM yang ada di dalam perbankan syariah benar-benar memahami tentang akad Syariah dan operasional perbankan syariah sehingga mereka betul-betul menjalankan prinsip-prinsipnya. Ia juga mengingatkan bahwa rentang kendali BI dengan para pelaksana perbankan sangat jauh.

"BI dan OJK memiliki rentang kendali yang sangat jauh terhadap operasional bank syariah, padahal operasional bank syariah sangat ditentukan oleh SDM pegawai pelaksana yang ada di bank syariah itu," tegas Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan (BAKN) DPR RI itu.

Anis juga menilai perpindahan SDM dari bank konvensional ke bank syariah harus disertai dengan pelatihan dan pembekalan yang mumpuni sehingga SDM-SDM tersebut memiliki peningkatan kompetensi tentang prinsip-prinsip yang harus dijalankan dalam operasional bank syariah. Anis meyakini, peningkatan kompetensi SDM akan meningkatkan kredibilitas bank syariah di kancah ekonomi nasional.

Anis juga menghimbau agar BI, OJK dan KNEKS agar mulai merubah sudut pandang dalam pengembangan ekosistem syariah terutama perbankan syariah. Ia mengajak stakeholder ekonomi syariah tidak hanya melihat market share semata, karena hal itu menjadikan industri syariah kehilangan ruhnya. Tetapi bank syariah harus memperbesar market share lewat ekspansi pembiayaan yang lebih luas.

Anis berharap, fokus bank Syariah tidak selalu dominan pada akad murobahah. (akad jual beli), akan tetapi perlu dibuka lebih luas akad lainnya seperti mudharobah (permodalan dengan nisbah bagi hasil yang disepakati), dan musyarokah (penyertaan modal usaha) yang berbagi untung kepada perusahaan kecil. Data menunjukkan bahwa pembiayaan kepada UMKM terutama, sangat tidak signifikan dari bank syariah.

"Ini merupakan keprihatinan saya terhadap perkembangan bank syariah. Karena cita-cita menjadikan ekonomi syariah sebagai arus baru pertumbuhan ekonomi Indonesia, harus didukung semua aspek, termasuk hal-hal yang nampak kecil, tetapi memiliki dampak yang sangat besar," pungkas legislator dapil DKI Jakarta I itu.(tn/sf/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Syariah
 
Mahasiswa Studi Magister UIN Sunan Kalijaga Yogya Kunjungan ke SHW Center di Jakarta dalam Rangka MBKM
 
Rapat dengan OJK, Anis Byarwati Beri Perhatian kepada Isu Syariah
 
RUU Ekonomi Syariah Harapan Keadilan Ekonomi Nasional
 
Dukung Perbankan Syariah, Anis Byarwati Ajak BI Jaga Iklim Ekonomi dan Sosial
 
'Merger' 3 Bank Syariah Harus Jadi Bukti Keberpihakan Pemerintah Pada UMKM
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal
Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat
Satelit Lampung-1 milik perusahaan China siap diluncurkan, apa manfaat dan risikonya?
Rakyat berhak jadi hakim kinerja Menteri Prabowo, Emrus: Jangan hindari kabinet bayangan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]