JAKARTA, Berita HUKUM - Ketentuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) saat perusahaan melakukan penggabungan usaha (merger) dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dianggap multitafsir. Menurut para Pemohon, Dunung Wijanarko dan Wawan Adi Swi Yanto, Pasal 163 ayat (1) UU Ketenagakerjaan telah merugikan hak konstitusionalnya. ”Karena menghilangkan hak pekerja atau buruh dalam mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja,” ungkap Kuasa Hukum Pemohon P Sanjaya Samosir, dalam sidang Perkara No. 117/PUU-X/2012, Rabu (19/12) di Ruang Sidang Pleno MK.
Pasal 163 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dipersoalkan pekerja PT ABB Transmission dan Distribution itu berbunyi, “Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dalam hal terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang perhargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4)”.
Pemohon berpandangan, kata “...dapat...” dalam pasal tersebut mengandung makna yang tidak jelas dan tidak tegas, sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda, baik oleh pekerja (Pemohon) maupun pengusaha. “Karena kata "dapat" dalam Pasal 163 ayat (1) tersebut bersifat fakultatif sehingga perusahaan menafsirkan bahwa ia berhak untuk melakukan atau untuk tidak melakukan PHK,” tulis Pemohon dalam permohonannya. Dengan kata lain, ujar Pemohon, Pasal itu bisa ditafsirkan bahwa pengusaha punya kewenangan mutlak untuk melakukan PHK atau tidak melakukan PHK.
Padahal, kata Sanjaya, sebenarnya Pasal terebut memposisikan pekerja/buruh dan perusahaan secara adil. Di mana, jika pekerja tidak ingin melanjutkan bekerja di perusahaan pasca penggabungan, maka perusahaan melakukan PHK terhadap pekerja tersebut. Dan pekerja menerima hak-haknya sebagaimana ditentukan dalam UU Ketenagakerjaan.
“Hal ini jelas mengabaikan pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi para pekerja yang tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja dengan perusahaan hasil penggabungan, dikarenakan hak atas kompensasi PHK yang diterima pekerja apabila dikualifikasi mengundurkan diri jauh lebih sedikit dibandingkan dengan hak yang diterima apabila terjadi PHK berdasarkan Pasal 163 ayat (1) UU Ketenagakerjaan,” papar Pemohon.
Berdasarkan argumen tersebut, dalam petitum permohonannya, Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menyatakan ketentuan yang diuji itu betentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sepanjang tidak dimaknai pengusaha harus melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4). “Ketentuan Pasal 163 ayat (1) UU Ketenagakerjaan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945,” tegas Sanjaya Samosir.
Setelah mendengarkan pokok-pokok permohonan, Pemohon kemudian diberi nasehat dan saran untuk memperbaiki permohonannya oleh Panel Hakim yang terdiri dari Hakim Konstitusi Harjono (Ketua Panel), Achmad Sodiki dan Anwar Usman. “Alasan kenapa hak saudara dalam UUD telah hilang, hal itu coba saudara uraikan,” kata Harjono.(ddi/mk/bhc/opn) |
