Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Hakim
Dua Hakim Industrial Resmi Terpilih
2018-03-28 11:02:57

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.(Foto: eno/hr)
JAKARTA, Berita HUKUM - Dua hakim ad hoc industrial yang akan ditempatkan di Mahkamah Agung (MA) sudah resmi terpilih. Keduanya adalah Sugeng Santoso yang diusulkan APINDO dan Junaedi yang diusulkan serikat pekerja. Sepuluh fraksi di Komisi III DPR RI seluruhnya hanya memilih dua nama tersebut.

Dalam rapat pleno yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (27/3), secara resmi memutuskan dua nama yang layak menjadi hakim ad hocindustrial dari empat calon yang diajukan Komisi Yudisial (KY). Masih ada enam lagi kursi hakim ad hocindustrial di MA yang dibutuhkan. Komisi III mendesak KY agar segera mengajukan kembali calon hakim ad hoc ini untuk diuji kelayakannya.

Sebelum mengambil keputusan, Desmond mengajukan pertanyaan ke setiap fraksi yang hadir dalam rapat pleno itu. Dan semuanya mengajukan dua nama yang sama. Rapat yang berlangsung singkat itu langsung menetapkan dua nama yang dinyatakan layak menjadi hakim ad hoc industrial di MA. Sebetulnya, Komisi III diminta memilih tiga dari empat calon, tapi tak bisa dipenuhi karena hanya dua itu yang layak.

"Kekurangan itu sebetulnya delapan orang. Tapi, KY mengirim ke Komisi III empat orang. Setelah kita proper, kesimpulan kita tidak bisa memilih ganjil. Dengan berat hati kalau kita pilih dua dari APINDO dan satu dari serikat pekerja, maka serikat dirugikan. Karena unsurnya harus seimbang, maka delapan orang. Kepresnya kan mengamanatkan delapan orang. Mereka sepakat tidak bisa pilih tiga orang. Masih ada enam orang kosong yang harus dilengkapi," jelas Desmon, usai memimpin rapat.(mh/sf/DPR/bh/sya)


Share : |

 
Berita Terkait Hakim
Paripurna DPR Setujui Dua Hakim Agung
Komisi III DPR Pilih 2 Hakim MA: Abdul Manaf dan Pri Pambudi
Artidjo, Sebuah Pakta Integritas
Dua Hakim Industrial Resmi Terpilih
Komisi III Setujui 5 Hakim Agung
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Zulkifli Kritik Istana Soal Gempa NTB: Bencana Kok Hitung Untung-Rugi
Sidang Paripurna DPRD Kaur terkait Raperda APBD-P Berjalan Lancar
Gagal Mitigasi, Pemerintah Harus Jadikan Gempa Lombok Bencana Nasional
Pembangunan Jembatan dari Dana Desa Dorong Ekonomi Masyarakat Semakin Baik
Masuki Tahun Politik, Perlunya Persatuan antar-Elemen Bangsa
Helikopter TNI Dauphin HR-3601 Onboard KRI Usman Harun-359 di Laut Mediterania
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Lombok Gempa Berulang, Legislator Minta Jadikan Bencana Nasional
Ketua DPR Berharap Asian Games Rekatkan Persaudaraan Negara-negara Asia
Demi Sang Merah Putih Berkibar Aksi 'Heroik' Anak SMP di Atambua Panjat Tiang Bendera
Yusril Ihza Mahendra: PBB Tidak Akan Netral di Pilpres 2019
Desa Air Long Membangun Gudang Desa dari Program Dana Desa
Komjen Pol Syafruddin Dilantik Menjadi Menteri PAN-RB Gantikan Asman Abnur
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]