Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Internasional    
 
Amerika Serikat
Donald Trump Minta Mahkamah Agung Larang Transgender Jadi Tentara AS
2018-11-25 07:25:32

Ribuan warga AS yang terlibat aktif dalam angkatan bersenjata maupun komponen cadangan militer diyakini merupakan transgender
AMERIKA SERIKAT, Berita HUKUM - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mendesak Mahkamah Agung mengkaji putusan badan peradilan tingkat lokal soal hak warga transgender menjadi bagian angkatan bersenjata AS.

Bersamaan dengan permintaan itu, Trump menolak menunggu badan peradilan di negara bagian yang tengah menyorot isu transgender ini.

"Ketiadaan intervensi yang cepat dari Mahkamah Agung tak memungkinkan pihak militer menerapkan kebijakan baru dalam waktu dekat," demikian permohonan tertulis yang diajukan Trump, Jumat (23/11) waktu setempat.

Maret lalu Trump mendukung rencana Menteri Pertahanan Jim Mattis melarang transgender bergabung dalam angkatan bersenjata AS.

Wacana itu ditujukan bagi warga AS yang pernah mengalami gender dysphoria.

Asosiasi Psikiatri AS (APA) mendefinisikan kondisi itu sebagai pertentangan psikologi akibat ketidaksesuaian seksual biologis dan identitas gender.

Menurut APA, tidak semua transgender mengalami gender dysphoria.

Sejumlah kelompok menentang rencana Trump memberlakukan kembali larangan transgender terlibat di kemiliteran AS.

Rencana yang dimunculkan Mattis mengganti larangan tegas bagi transgender terlibat dalam angkatan bersenjata AS.

Kebijakan yang diklaim atas dasar pertimbangan ongkos kesehatan tentara itu diumumkan Trump tahun 2017 melalui akun Twitter miliknya.

Sekitar empat ribu hingga 10 ribu warga AS yang kini aktif sebagai tentara maupun komponen cadangan militer diyakini merupakan transgender.

Kebijakan pemerintahan Barack Obama sebelumnya mempersilakan mereka terlibat dalam ketentaraan AS.

Namun, pemerintahan Trump membalik ketentuan. Kini para pengidap gender dysphoria tak boleh bergabung ke angkatan bersenjata, 'kecuali dalam situasi terbatas tertentu'.

Para pengidap gender dysphoria hanya boleh melanjutkan kegiatan di kemiliteran jika diagnosa psikologis mereka muncul setelah penerapan kebijakan Barack Obama.

Donald Trump menganggap kebijakan Barack Obama berpotensi memperlemah angkatan bersenjata AS.

Dalam dokumen yang diajukan ke Mahkamah Agung, Departemen Kehakiman menyebut Jim Mattis dan pimpinan militer yakin kebijakan Obama beresiko pada efektivitas serta efek gentar angkatan bersenjata AS.

Pengadilan di negara bagian Washington, California, dan Washington DC menolak mencabut larangan mereka terhadap penerapan pembatasan hak transgender di kemiliteran itu.

Para hakim di negara bagian itu menganggap kebijakan Trump berpotensi melanggar jaminan kesetaraan hak setiap warga AS yang dijamin konstitusi.

Sementara itu, seperti dilansir Reuters, Jennifer Levi, pimpinan GLBTQ, sebuah lembaga perlindungan LGBT, menyebut "Ini adalah upaya lain dari pemerintahan Trump untuk menerapkan kebijakan diskriminatif."(BBC/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Amerika Serikat
Penutupan Pemerintah AS: Mengapa Presiden Trump Mengalah
Berkunjung ke Perbatasan AS-Meksiko, Trump Perkeras Ancaman Soal Tembok
Legislator Minta RI Waspadai AS Bangun Pangkalan di Papua Nugini
Donald Trump Minta Mahkamah Agung Larang Transgender Jadi Tentara AS
Perang Dagang: AS Terapkan Bea Masuk Produk Cina Bernilai Hampir Rp3.000 Triliun
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Polisi Menangkap 5 Tersangka Perampas 2 Truk Tangki Pertamina untuk Demo di Monas
Keponakan JK, Erwin Aksa Pilih Nonaktif dari Golkar Demi 02 Prabowo-Sandi
KPK Tetapkan 3 Tersangka Dalam Kasus Suap Seleksi Jabatan di Lingkungan Kementerian Agama
Ethiopian Airlines: Ada 'Kemiripan Jelas' dengan Kecelakaan Lion Air
Prabowo Subianto Terima Gelar Bangsawan Kesultanan Pontianak
Ikatan Wartawan Media Online Lakukan Hearing Ke DPRD Kaur Menuntut Keadilan Budget Publikasi
Untitled Document

  Berita Utama >
   
KPK Tetapkan 3 Tersangka Dalam Kasus Suap Seleksi Jabatan di Lingkungan Kementerian Agama
Tunjukkan Solidaritas, Lampu JPO GBK Visualkan Warna Bendera Selandia Baru
KPK Akhinya Tetapkan Ketum PPP Romahurmuziy Tersangka
Prabowo: Tugas sebagai Pemimpin Tidak Sulit, Asalkan Gunakan Akal Sehatmu dan Cintai Rakyatmu
Polisi Mengungkap Jaringan Narkoba Shabu Riau-Jakarta-Bandung dengan 6 Tersangka
Cawapres Sandiaga Uno Hadiri Haul Guru Sekumpul
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]