Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Kesehatan
Dokter Spesialis Dituding Sering Mangkir, Direktur RSUD Kaur Angkat Bicara
2019-03-16 09:38:52

Direktur RSUD Kaur dr Ahmad Lufti.(Foto: BH /aty)
KAUR, Berita HUKUM - Karena membuat perhatian publik, terkait kinerja dokter spesialis anak di RSUD Kaur yang menjadi keluhan banyak warga masyarakat karena dituding dokter spesialis anak jarang masuk kerja (mangkir) menjalankan tugas layanannya, hingga memaksakan orang nomor satu di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kabupaten Kaur, Bengkulu tersebut angkat bicara.

Direktur RSUD Kaur dr Ahmad Lufti, menanggapi terkait permasalahan dugaan sering mangkirnya dalam tugas dokter spesialis anak, Direktur RSUD sangat menanggapi positif terhadap pemberitaan yang mengkritisi kinerja dr.spesialis anak di RSUD Kaur tersebut. "agar ada intropeksi bagi yang bersangkutan kedepannya," ujar Ahmad Lufti, Jumat (16/3).
.
dr Ahmad Lufti juga mengatakan sudah mengetahui dengan jelas terhadap keluhan pasien-pasien tersebut. "Karena sebelum ini sudah pernah terjadi keluhan dari pasien poli anak melewati kotak saran yang telah kami siapkan dan masyarakat mengeluhkan hal yang sama terhadap pemberitaan tersebut," jelasnya.

Sejak pemberitaan kemarin, Ahmad Lufti akan segera berkoordinasi dengan Kabag Hukum Pemda Kaur, untuk rencana mengubah sestim pemberian gaji bagi dokter spesialis yang ada di RSUD Kaur.

"Yang selama ini dibayar selama satu bulan Rp.30.000.000,- per individu dokter spesialis, sehingga RSUD Kaur akan mengajukan untuk menjadi setiap hari kehadiran dari dokter spesialis bekerja, bila yang bersangkutan ingin mendapatkan hasil dalam satu bulan tersebut Rp.30.000.000,- dia harus rajin masuk," tegas dr. Ahmad.

Sebagai rujukan regulasi yang kami ambil adalah kabupaten Bengkulu Utara, menerapkan gaji dokter spesialis tersebut berdasarkan hitungan hari kerja yang dilakukan.

Ahmad menambahkan, semestinya dokter spesialis perlu bersyukur dengan gaji dan peluang saat ini, "bilamana kedepan dokteter spesialis di wilayah kita ini banyak, maka pendapatan saat ini bisa menjadi berkurang," pungkas Ahmad, kepada pewarta BeritaHUKUM.com.

Sementara dokter spesialis anak RSUD Kaur yakni Dr.Rillya Emilda, Msc.Sp.A memberikan komentar atas permasalahan tersebut. "Saya bukan ASN Kaur, akan tetapi Saya ASN Kabupaten Bengkulu Selatan," ujarnya.
.
"Saya di RSUD Kaur adalah kontrak kerja," jelas Rillya.

"Kewajiban masuk hanya jam.13.00 wib -15.00 wib, mulai hari Senin sampai hari Jum'at saja," ujarnya.

"Saat hari Kamis,14/3/2019 itu tidak masuk kerja sudah memberi informasi terlebih dahulu." tegas Rillya, kendati hari yang sama pada jam istirahat siang staf poli anak sendiri tidak mengetahui dengan jelas apakah Dr Rillya masuk kerja apa tidak.(bh/aty)

Share : |

 
Berita Terkait Kesehatan
Johnson & Johnson Didenda Rp 8,1 Triliun terkait Krisis Opioid
JKN Penting Atasi Permasalahan Kesehatan
Masyarakat Mengapresiasi Pelayanan Kesehatan dan Kebersihan RSUD Kaur
Komitmen Tingkatkan Kesehatan Ibu dan Anak, Riny Fitrianti Didukung Masyarakat Karimun
Dokter Spesialis Dituding Sering Mangkir, Direktur RSUD Kaur Angkat Bicara
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Tafsir 6A dan Tekanan Politik
Dr Jan Maringka: Penegakan Hukum Tidak Sama dengan Industri
Arab Saudi: Puing-puing Senjata 'Membuktikan Iran Berada di Balik' Serangan Kilang Minyak
Kejari Gunung Mas Tangkap Kontraktor Terduga Korupsi Dana Desa
Hakim Kayat Didakwa Jaksa KPK Menerima Suap Rp 99 Juta
Presiden Jokowi Ditantang Keluarkan Perppu Mengoreksi Revisi UU KPK seperti SBY
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polda Metro Jaya Bekuk Pengedar Narkoba Jaringan Malaysia-Batam-Jakarta
Willem Wandik: Usai Pulkam, Mahasiswa Harus Kembali Kuliah
Indonesia Darurat Asap, Presiden Segeralah Bertindak!
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]