Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pidana    
 
Kasus BANSOS
Divonis 6,6 Tahun Penjara, Prof Setedja Sebut Uang Korupsi Dibagi-bagi ke Pejabat dan Dewan
2018-08-06 18:31:46

Suasana sidang vonis terhadap terdakwa Thomas Susadya Sutedja Widjaya kasus korupsi dana Bonsos di PN Tipikor Samarinda Kaltim pada, Jumat (27/7).(Foto: BH /gaj)
SAMARINDA, Berita HUKUM - Setelah Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim) memutus vonis kasus korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos) Pendidikan untuk 3 penerima Yayasan Pendidikan di Kutai Barat (Kubar) senilai Rp 18 Milyar pada Jumat (27/7) lalu, dengan hukuman 6 tahun 6 bulan penjara, denda Rp 300 juta, Subsider 4 bulan penjara dan dibebankan uang pengganti sebesar Rp 9 Milyar lebih, terdakwa Prof Dr Thomas Susadya Setedja Widjaya keberatan dan langsung nyatakan banding.

Selain keberatan dengan vonis yang di terimanya dan langsung nyatakan banding, Profesor Tedja juga nyatakan bahwa uang yang dikorupsinya juga dibagi-bagikan kepada pejabat dan juga kepada anggota dewan.

Untuk diketahui bahwa, Kasus dana Bansos terhadap 3 Yayasan penerima dana hibah dari Pemerintah provinsi Kalimantan Timur tahun 2013 di Sendawar kabupaten Kutai Barat senilai Rp 18.405.000.000,- dengan rincian yakni Yayasan Pendidikan sendawar Sejahtera senilai Rp 7.950.000.000,- Yayasan Pendidikan Sekar Alamanda senilai Rp 4.455.000.000,- dan Yayasan Pendidikan Permata Bumi Sendawar Rp 6.000.000.000,-

Disebutkan Prof Dr Sutedja bahwa, uang korupsi juga dibagikan kepada pejabat dan anggota Dewan antara lain; Paturrahman Arsad senilai Rp 250.300.000,- dengan rincian sesuai kuitansi yang ditandatangini:

- Tanggal 10 Nopember 2013 senilai Rp 100.000.000,- dengan keterangan Peminjaman dana pembelian 1 (satu) unit rumah di Villa Armarya, Lor Baru Samarinda.
- Dan satu kuitansi lagi senilai Rp 150.300.000,- dengan keterangan DP pembelian 1 (satu) unit rumah

Disamping itu uang korupsi juga dibagikan kepada Rinda Sandayani Karhab senilai Rp 432.500.000,- yang digunakan untuk biaya kuliah S3 di Unmul, dengan rincian sebagai berikut:

- Kwitansi tanggal 21 Desember 2012 senilai Rp 24.000.000,- dengan keterangan pembayaran SOP Program Doktor (S3) pada Universitas Mulawarman Samarinda.

- Kwitansi tanggal 20 Desember 2013 senilai Rp 197.000.000,- dengan keterangan pembayaran SPP Program Doktor (S3) pada Universitas Mulawarman Samarinda.

- Kwitansi tanggal 21 Desember 2018 senilsi Rp 10.500.000,- dengan Keterangan Biaya biaya matrikulasi dan registrasi program Doktor angkatan ke-3 Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman.

- Kwitansi pada tanggal 23 Desember 2013 senilai Rp 84.000.000,- dengan keterangan biaya penelitian disertasi program Doktor (S3) Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman

- Kwitansi tanggal 23 Desember 2013 juga senilai Rp 105.000.000,- dengan keterangan SPP program Doktor Fakultas Ekonomi angkatan ke III semester 1 s/6 (Rp 17.500.000,- x 6 semester) Universitas Mulawarman.

Uang korupsi juga oleh Profesor DR Sutedja diberikan kepada Bambang Hermanto berdasarkan kwitansi yang ditandatangani sendiri senilai Rp 2.060.000.000,- dengan rincian :

- Kwitansi pada tanggal 11 Agustus 2012 senilai Rp 500.000.000,- dengan keterangan penitipan uang kepada Bambang Hermanto DP Sekar Amanda

- Bukti transfer lewat BNI pada tanggal 21 Desember 2012 senilai Rp 1.300.000.000,-

- Kwitansi pada tanggal 13 Januari 2014 senilai Rp 260.000.000,- tanpa keterangan.

Hal yang sama juga diberikan kepada Yudistira dengan total senilai Rp 1.836.500.000,- dengan rincian:

- Kwitansi pada tanggal 18 Januari 2013 senilai Rp 500.000.000,- dan

- Kwitansi pada tanggal 30 Oktober 2013 senilai Rp 1.336.500.000,- tanpa keterangan.

Prof Sutedja juga membagikan uang korupsinya senilai Rp 330.000.000,- dalam 5 waktu yang berbeda, dimana kwitansinya ditandatangani Bambang Hermanto dan Yudistira dengan keterangan penitipan uang,

- Kwitansi pada tanggal 14 Maret 2011 senilai Rp 25.000.000,- yang di tandatangani Bambang dan Yudistira.

- Kwitansi pada tanggal 29 Juni 2012 senilai Rp 50.000.000,- ditandatangani oleh Bambang dan Yudhistira.

- Kwitansi pada tanggal 17 september 2012 senilai Rp 50.000.000,-juga ditandatangani Yudhistira dan Bambang.

- Kwitansi pada tanggal 20 Februari 2013 senilai Rp 55.000.000,- yang ditandatangani oleh Yudhistira dan Bambang.

- Demikian juga kwitansi pada tanggal 8 Maret 2013 senilai Rp 150.000.000,- ditandatangani oleh Yudhistira dan Bambang, sehingga total keduanya juga menikmati uang korupsi dari Prof Dr Sutedja dengan total senau Rp 4.291.500.000,-

"Saya serahkan uang juga kepada pejabat dan dewan, saya minta Kejaksaan juga segera memeriksa dan menyeret mereka ke pengadilan, ini buktinya," ujar Prof Dr Sutedja kepada pewarta BeritaHUKUM.com di Pengadilan Negeri Samarinda, usai sidang Vonis pada, Jumat (27/7) lalu, sambil menyodorkan satu map berisi copy bukti transfer dan kwitansi tanda terima pembagian uang korupsi.

Pemintaan Prof Dr Sutedja sejalan dengan penegasan Ketua Majelis Hakim yang dipimpin ketua majelis hakim Hongkun Otto, SH didampingi Burhanuddin, SH dan Anggraini, SH saat sebelum menutup sidang vonis pada, Jumat (27/7) lalu.

"Saya harapkan agar jangan hanya 2 orang saja yang dijadikan tersangka dan di penjara, panggil dan periksa yang lain yang ikut menerima uang korupsi," tegas Hongkun, saat sidang lalu.

Fathurrahman As'ad yang bertugas di Biro Ekonomi Pemprov Kaltim beberapa kali hendak dikonfirmasi pewarta melalui pesan Watsapp maupun call mobile terkait tudingan terpidana Prof Dr Sutedja tidak merespon. Namun pada, Minggu (6/8) sekitar pukul 18.30 Wita melalui pesan WA berjanji untuk memberikan konfirmasi pada Senin (7/8) ini, Namun sekitar pukul 12.44 Wita melalu pesan SMSnya mengatakan "maaf hari ini belum ada waktu,"(bh/gaj)

Share : |

 
Berita Terkait Kasus BANSOS
Divonis 6,6 Tahun Penjara, Prof Setedja Sebut Uang Korupsi Dibagi-bagi ke Pejabat dan Dewan
Korupsi Dana Bansos Rp18 Milyar, Prof Dr Thomas Susadya Divonis 6,6 Tahun Penjara
Mashudi Terdakwa Kasus Bansos PKBM Divonis 18 Bulan Penjara
Mashudi Terdakwa Kasus Bansos PKBM Dituntut 2 Tahun Penjara
Mantan Hakim Pengadilan Tinggi Jabar Dituntut 11 Tahun Penjara
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Polisi Memastikan Peluru Menyasar di Gedung DPR RI Identik dari Pistol Glock-17 Milik Tersangka I
Pemilih Milenial Cerdas, Kritis dan Bertanggungjawab
Profesi Dosen Perlu Diatur dalam UU Tersendiri
Seminar Lemhanas Bahas Kesadaran Politik Masyarakat Jelang Pemilu 2019
Don Muzakir: 4 Tahun Kepemimpinan Jokowi-JK, Pedagang Pasar Tradisional Terpuruk
Ribuan Orang Demo Mendesak Taiwan Merdeka dari Cina
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polisi Memastikan Peluru Menyasar di Gedung DPR RI Identik dari Pistol Glock-17 Milik Tersangka I
Seminar Lemhanas Bahas Kesadaran Politik Masyarakat Jelang Pemilu 2019
2 Hari Ini, Prabowo-Sandi Dijadwalkan Bersafari Politik di Jawa Timur #PrabowoSandi
Partai Golkar Ziarah ke TMPN Kalibata, Berikut Do'a HUT ke-54 dan Kemenangan
Gerindra Minta Pemerintah Setop Klaim Divestasi Saham Freeport
Belum Ada Se-Rupiah pun Pembayaran Pembelian Saham PT Freeport
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]