Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Freeport
Divestasi Saham Freeport Sebaiknya Tunggu Izinnya Habis
2017-09-01 11:18:25

JAKARTA, Berita HUKUM - Negosiasi divestasi saham PT. Freeport Indonesia sebaiknya menunggu izin tambangnya habis pada 2019. Dengan begitu, pemerintah dapat bagian saham gratis, tanpa harus membeli dengan harga sangat mahal.

Anggota Komisi VI DPR RI Wahyu Sanjaya mengemukakan hal itu sesaat sebelum mengikuti Rapat Paripurna DPR, Kamis (31/8). Wahyu menilai positif rencana divestasi saham Freeport tersebut. Bila sudah ada negosiasi saham dengan Freeport, pemerintah tinggal memberikannya ke beberapa holding BUMN yang siap.

"Menurut saya, satu sisi bagus-bagus saja ada divestasi itu. Tapi, permasalahannya kalau kita mau fair, kenapa tidak nunggu izin freeport itu habis, sehingga kita tidak perlu beli. Kenapa harus beli kalau kita dapat gratis. Kenapa kita harus mengeluarkan uang yang sedemikian besar untuk membeli saham yang masa berlakunya sudah mau habis. Itu yang tidak masuk akal," ujar Wahyu.

Pemerintah bisa lebih intens bernegosiasi untuk memberikan izin perpanjangan dengan kompensasi saham yang terbaik bagi pemerintah. Bila pemerintah mau bersabar menunggu izin Freeport habis, posisi tawar pemerintah bisa lebih tinggi.

"Seharusnya, kita tunggu saja izinnya habis. Setelah itu, pemerintah bernegosiasi dengan Freeport berapa saham yang akan diberikan ke pemerintah. Kalau Freeport mau kasih 30 persen sahamnya ke pemerintah, kita tinggal beli yang 21 persennya lagi. Jadi, tidak harus membayar 51 persen sekaligus. Terlalu mahal," papar politisi Partai Demokrat itu.

Sementara bicara holding BUMN mana yang bisa mengambil sahah Freeport, Wahyu melihat, seluruh BUMN tambang punya kemampuan untuk mengambil saham Freeport, kecuali PT. Antam. Sebut saja PT. Inalum, PT. Timah, PT. Pertamina, PT. PGN, dan PT. Bukit Asam.

Wahyu menambahkan, ada persoalan yang mungkin masih meragukan Indonesia setelah divestasi saham dilakukan. Pihaknya meragukan, apakah Freeport bisa lebih terbuka dalam mengelola tambang setelah sahamnya diambil alih pemerintah. Tak ada yang bisa menjamin dengan hanya menguasai 49 persen saham, Freeport bisa lebih transparan daripada sebelumnya.(mh,mp/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Freeport
Freeport Ngotot Harga Saham Jeblok, RI Jangan GoblXX
DPR Minta Freeport Penuhi Kewajiban Divestasi dan Patuhi Kesepakatan
DPR Mendukung Upaya Negosiasi Pemerintah Terhadap Freeport
Pemerintah Indonesia Diminta Jangan Lemah Negosiasi dengan Freeport
Tidak Ada Komitmen Serius Freeport Bangun Smelter
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Pantau Pelayanan Publik, Ombudsman Sidak Ke Bandara Soekarno Hatta
Hak Angket DPR Segera Bergulir Atas Pengangkatan Iwan Bule
Polres Flores Timur Diduga Petieskan Kasus Tragedi Nimun Lema Anak Lamahala
Liburan Hari Ketiga Lebaran Ribuan Wisatawan Masih Padati Pantai Bira
Ketua MPR Harap Momen Idul Fitri Jadi Ajang Perkuat Persatuan di Tahun Politik
Habib Rizieq Berharap SP3 Serupa Bisa Diberikan Juga ke Ulama dan Aktivis 212
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Pantau Pelayanan Publik, Ombudsman Sidak Ke Bandara Soekarno Hatta
Habib Rizieq Berharap SP3 Serupa Bisa Diberikan Juga ke Ulama dan Aktivis 212
Kapolri: Secara Umum Arus Mudik Sekarang Sudah Lancar dan Jauh Lebih Baik
Wartawan Tewas di Lapas, SPRI Desak Komnas HAM Bentuk Tim Pencari Fakta dan Libatkan Pers
Hasil Survey: Edy Rahmayadi - Musa Rahekshah Diprediksi Memenangkan Pilgubsu
Bergabung Ke Partai Berkarya, Inilah Pernyataan Politik Titiek Soeharto
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]