Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Lapas
Ditjenpas Rintis Standar Perlakuan Khusus Bagi Tahanan 'The Jakarta Rules'
2018-09-13 00:14:57

TANGERANG, Berita HUKUM - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menginisiasi lahirnya aturan khusus tentang Standar Perlakuan Khusus bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia (Lansia) Dunia. "Nantinya aturan ini akan kita namakan The Jakarta Rules," ungkap Sri Puguh Budi Utami, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, saat membuka FGD Perlakuan terhadap Tahanan dan Narapidana Lansia di Lapas Klas I Tangerang, Rabu (12/9)

"Untuk terwujudnya The Jakarta Rules , kita akan mengawali dengan Seminar tentang Perlakuan Narapidana dan Tahanan LANSIA, International Seminar on Handling of Elderly Prisoners," jelas Utami, Rabu (12/9).

"Seminar ini akan dihadiri oleh 12 negara, ASEAN dan negara Jepang, China dan Korea Selatan yang akan digelar pada tanggal 16 - 19 Oktober 2018, di Jakarta," sambungnya.

Dari hasil seminar Internasional, ditargetkan akan menghasilkan deklarasi tentang Standar Perlakuan terhadap Narapidana dan Tahanan LANSIA yang ditandatangani dan disetujui negara - negara peserta seminar.

"Tentunya kita akan melewati proses - proses hingga terbitnya The Jakarta Rules," ujar Utami.

"Dan tentunya kita harapkan inilah Legacy yang Indonesia persembahkan kepada dunia tentang bagaimana standar perlakukan terhadap Narapidana dan Tahanan Lansia," tukasnya.

Saat ini jumlah tahanan dan Narapidana LANSIA yang tersebar di seluruh Indonesia adalah 4.412 orang. Kebutuhan hadirnya aturan khusus tentang Standar Perlakuan bagi Narapidana dan Tahanan LANSIA sudah dianggap urgen sebagai bagian dari kelompok rentan. Hal ini disepakati oleh seluruh peserta FGD.

"Dalam seminar nanti semua negara peserta akan memaparkan, sharing knowledge tentang konsep perlakuan narapidana dan Tahanan LANSIA," ujar Yunaedi, Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak.

Yunaedi pun menyampaikan kembali bahwa dari hasil pemaparan semua negara peserta seminar, diharapkan akan dihasilkan deklarasi bersama menuju The Jakarta Rules.

FGD selain dihadiri pimpinan tinggi Ditjenpas dan KakanwnBanten, juga dihadiri senior Pemasyarakatan, Kadivpas Banten, pejabat Ditjenpas dan Kepala UPT Pemasyarakatan wilayah Banten.(bh/amp)

Share : |

 
Berita Terkait Lapas
Amalan Rakyat Aksi di Depan Lapas Cipinang Menuntut Klarifikasi Pemberitaan Media
Kericuhan di Dalam Lapas Kls 1 Surakarta, Massa Vs Penghuni Lapas
Petugas Lapas Bontang Seperti 'Algojo', Napi Dipukul Diduga Hingga Bocor Kepala
10 Hari Pasca Gempa Tsunami, Lapas Rutan Masih Proses Pemulihan Fasilitas Layanan
BNN dan Ditjen PAS Komit Bangun Sistem Keterbukaan Lapas
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Hong Kong: Aksi Ribuan Massa Tetap Digelar Meski RUU Ekstradisi Ditangguhkan
Diterpa kegaduhan, Ketua PD Desak KLB: Demi Harkat dan Martabat SBY!
Pertarungan 'Moral' Di Mahkamah Konstitusi
97 Penipuan Berkedok KPK, Masyarakat Diminta Waspada
Tulisan Kaligrafi di Pintu Masuk Ruang Sidang MK Ini Bikin Merinding
Menhan: Kepolisian Seluruh Dunia Ada di Bawah Kementerian Bukan di Bawah Presiden
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
Tim Hukum Prabowo-Sandi Mempermasalahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01
Bareskrim Polri Gagalkan Penyelundupan 37 Kg Sabu Asal Malaysia
Arief Poyuono: Paslon 01 Mesti Didiskualifikasi, KPU Enggak Paham BUMN Sih..
Sambangi MK, Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi Bawa Bukti yang Menghebohkan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]