Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Kemenkumham
Ditjen PAS Dorong Peningkatan Profesionalisme PK IPKEMINDO
2019-12-13 11:16:07

Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Ibnu Chaldun saat memberikan sambutan dalam seminar IPKEMINDO.(Foto: BH /amp)
JAKARTA, Berita HUKUM - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM mengapresiasi semangat dan antusiasme para Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan Asisten PK Ikatan Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia (IPKEMINDO) menghadiri Seminar dan Lokakarya Nasional bertema "Strategi Peningkatan Profesionalisme dan Kompetensi Pembimbing Kemasyarakatan dalam Rangka Mendukung 'Percepatan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan', yang diselenggarakan IPKEMINDO, di kawasan Harmoni, Jakarta, Kamis (12/12).

"Terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada segenap Panitia, pengurus Ikatan Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia, serta seluruh PK dan Asisten PK yang begitu antusias menyelenggarakan kegiatan ini," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Ibnu Chuldun saat membuka seminar tersebut mewakili Direktur Jenderal PAS, Sri Puguh Budi Utami.

Ibnu mengatakan, IPKEMINDO memiliki tim kerja yang kompak.

"Kita semua yang hadir di ruangan ini dapat melihat sinergitas antara pengurus pusat dan wilayah yang luar biasa. Sehingga pelaksanaan seminar ini dapat berlangsung dengan meriah dan dihadiri oleh pembimbing kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan dari seluruh Indonesia, aplause yang meriah untuk IPKEMINDO," ujarnya.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa kegiatan seminar merupakan salah satu unsur penunjang tugas dari jabatan fungsional PK dan Asisten PK yang telah diamanatkan dalam Pasal 6 ayat (4) Permen PAN dan RB Nomor 22 tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional PK dan Pasal 6 ayat (4) Permen PAN dan RB Nomor 23 tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Asisten PK.

Selain untuk melaksanakan amanat Permen PAN RB, lanjut Ibnu, kegiatan seminar memiliki tujuan untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan kompetensi para PK dan Asisten PK, khususnya dalam menyikapi adanya perkembangan pengetahuan-pengetahuan terbaru serta merespon isu-isu terkini.

"Dengan demikian, PK dan Asisten PK dapat selalu up to date sesuai tuntutan masyarakat dan dinamika pelaksanaan tugas. Hal ini juga sejalan dengan salah satu tujuan didirikannya IPKEMINDO 6 tahun yang silam yaitu untuk mewujudkan PK yang berkompetan dan profesional," ungkapnya.

Lebih lanjut, Ibnu mengatakan, salah satu tujuan revitalisasi penyelenggaraan Pemasyarakatan adalah meningkatkan peran pembimbing kemasyarakatan yang menjadi ujung tombak Pemasyarakatan.

"Ketajaman ujung tombak ini menentukan keberhasilan Pemasyarakatan secara menyeluruh," ucap Ibnu.

Ia mengharapkan, dengan adanya organisasi profesi IPKEMINDO, para PK dan APK harus lebih kompak lagi dalam mencapai tujuan bersama serta harus terus berupaya mengembangan metoda-metoda kerja baru dan cara-cara baru sehingga pelaksanaan tugas dibidang bimkemas dapat lebih efektif dan efisien.

"Saya berharap IPKEMINDO dapat terus produktif menjadi mitra dan memberikan dukungan kepada instansi pembina khususnya dalam menyikapi percepatan dan pembaharuan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan tugas pembimbing kemasyarakatan dan asisten pembimbing kemasyarakatan," pungkasnya.(bh/amp)


 
Berita Terkait Kemenkumham
 
Ronny F Sompie: Saya Tidak Berbohong dan Merekayasa Informasi tentang Harun Masiku
 
Soal Narasi 'Kriminal', Menkumham Yasonna Laoly Minta Maaf ke Warga Tanjung Priok
 
Ditjen PAS Dorong Peningkatan Profesionalisme PK IPKEMINDO
 
Indonesia Dapat Dukungan Palang Merah Internasional Usai Sampaikan Program Hukum Humaniter
 
Raker Bersama Komisi III DPR, Kemenkumham Siapkan Langkah Strategis Atasi Permasalahan
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
RI Negara Pertama Asia Jual Surat Utang Global Rp 69 T dan Terbesar dalam Sejarah Indonesia
WALHI Layangkan Surat Terbuka Agar DPR RI Mencabut Omnibus Law CILAKA
Ojek Online Minta Jam Operasional dan Lokasi Gerai Toko Tani Kementan Ditambah
DPR Hendaknya Ngerti Penderitaan Rakyat, Bukan Malah Tetap Bahas Omnibus Law Saat Pandemi Covid-19
Status PSBB Covid-19 DKI Jakarta Mulai Diberlakukan 10 April 2020
Aturan yang Dikeluarkan Pemerintah dalam Penanganan Covid-19 Terlalu Banyak
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Status PSBB Covid-19 DKI Jakarta Mulai Diberlakukan 10 April 2020
Polri Siap Tangani Kejahatan Potensial Selama PSBB
KPK Tegaskan Tolak Pembebasan Koruptor Karena COVID-19
Muhammad Syarifuddin Resmi Jabat Ketua Mahkamah Agung yang ke 14
Surat Terbuka Sohibul Iman Presiden PKS Kepada Presiden RI Joko Widodo
Ditengah Pandemi Covid-19 Peredaran Narkotika 'Gorila' Makin Merajalela, 12 Tersangka Dibekuk Polisi
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]