Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
E-Tilang
Dirlantas Polda Metro: Sistem Tilang Elektronik Mulai Diuji Coba Hari Ini
2018-10-01 16:04:43

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Yusuf saat memberikan keterangan kepada para wartawan di TMC Polda Metro Jaya, Senin (1/10).(Foto: BH /as)
JAKARTA, Berita HUKUM - Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya Kombes Yusuf mengatakan sistem tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement (ETLE) mulai diuji coba hari ini, Senin (1/10).

"Sistem itu mengandalkan kamera closed circuit television (CCTV) berteknologi canggih yang akan memantau pelanggaran lalu lintas. CCTV tersebut bisa merekam, meng-capture pelat nomor kendaraan pelanggaran di lapangan. Kemudian terkoneksi di back office TMC Polda Metro Jaya," ujar Yusuf di TMC Polda Metro Jaya, Senin (1/10).

Nanti setelah di analisa back office, petugas dari Gakkum dan Regident yang akan mengecek database tersebut. Jika pengendara terbukti melakukan pelanggaran, polisi akan menerbitkan surat tilang.

Saat dilakukan uji coba pada malam hari, alat CCTV ETLE dapat meng-capture dengan jelas jenis pelanggaran dan nomor kenderaan.

"Alat ini dapat merekam 3 tahap, sebelum pelanggaran, saat pelanggaran dan sesudah pelanggaran," terangnya.

Selanjutnya, pihak kepolisian gencar melakukan sosialiasi agar para pemilik kendaraan bermotor segera melengkapi data Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)-nya dengan nomor telepon dan alamat e-mail.

"Kendaraan bermotor baru atau perubahan mulai 1 Oktober itu harus mencantumkan nomor HP dan e-mail. Kami sudah mulai sosialisasi, Oktober harus sudah dimulai," katanya.

Yusuf mengatakan, data itu sangat diperlukan dalam proses penilangan secara elektronik. Nomor telepon dan alamat e-mail akan memudahkan petugas menghubungi pelanggar, kemudian mengirimkan surat tilang.

Jadi saya berharap dengan adanya ETLE ini pengawasan polisi di lapangam menjadi lebih efektif dan tepat.

Jenis-jenis pelanggaran yang dapat terdeteksi sistem itu adalah pelanggaran marka dan rambu jalan, menerobos lampu merah, mengemudi dengan kecepatan melebihi batas, tidak menggunakan helm, tidak menggunakan sabuk pengaman, dan menggunakan ponsel saat berkendara serta ganjil-genap.

Surat tilang akan dikirimkan ke alamat pemiliki kenderaan selama 3 hari, kemudian diberi waktu selama 7 untuk konfirmasi.

"Bila selama 10 hari tidak ada konfirmasi atau respon, diberi tengat waktu 7 hari lagi untuk membayar tilang ke bank, jadi total ada 17 hari untuk membayar denda tilang. Jika tidak membayar tilang, maka nomor kenderaan di blokir," paparnya.

Kemudian, Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto menambahkan selama uji coba pihaknya belum melakukan penindakan kepada pelanggar lalu lintas. Selama masa uji coba, pihaknya hanya akan melakukan sosialisasi.

Menurutnya, polisi dan pihak-pihak terkait akan melakukan uji coba mengenai akurasi tangkapan gambar dan proses evaluasi jenis pelanggaran di TMC Polda Metro Jaya.

Saat melakukan uji coba, polisi akan mengirimkan foto dan berkas pelanggaran pengendara sesuai alamat di buku BPKB.(bh/as)

Share : |

 
Berita Terkait E-Tilang
Ditlantas Polda Metro Jaya Sosialisasi Sistem E-TLE dengan Pembagian Brosur dan Pembentangan Spanduk
Sosialisasi Uji Coba E-TLE Jalan Sudirman Hingga Thamrin, 4 Rambu Portabel Dipasang
Dirlantas Polda Metro: Sistem Tilang Elektronik Mulai Diuji Coba Hari Ini
Sejak E-Tilang, Ada 56.111 Pelanggar Terjaring di Polda Metro Jaya
Operasi Patuh Jaya: Total Hari Keempat 26.185 Kendaraan Kena Tilang
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Tiga Jurkam Capres No Urut 01 Jokowi - Ma'ruf Amin Ditangkap KPK, Prihatin dan Ironis
Gerindra Minta Pemerintah Setop Klaim Divestasi Saham Freeport
Komisi VII Sesalkan Dampak Lingkungan PLTU PT Indo Bharat Rayon
Tim Pemenangan DPW Partai Berkarya DKI Jakarta Beri Motivasi Kader dan Caleg DPD untuk Serap Aspirasi Warga
BPJS Kesehatan Defisit Anggaran Sudah Kewajiban Presiden Mengkoordisanikan Para Pembantunya, Jangan Cuci Tangan
Bukti Persidangan Kasus Korupsi di Bakamla, Tersangka Mengaku Dikenalkan Keluarga Jokowi
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Gerindra Minta Pemerintah Setop Klaim Divestasi Saham Freeport
Belum Ada Se-Rupiah pun Pembayaran Pembelian Saham PT Freeport
Sukseskan Pemilu Damai 2019, PB HMI: Strategi Jitu Tangkal Isu Hoax, Intoleransi dan Radikalisme
Ini Do'a Titiek Soeharto untuk Ulang Tahun Prabowo Subianto
Buruh Minta Atensi Kapolri Usut Tuntas Dugaan Keterangan Palsu Putusan Pailit CV 369 Tobacco
Hutang Luar Negeri RI Terus Naik Menjadi Rp5.410,50 Triliun
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]