Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
E-Tilang
Dirlantas Polda Metro: Sistem Tilang Elektronik Mulai Diuji Coba Hari Ini
2018-10-01 16:04:43

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Yusuf saat memberikan keterangan kepada para wartawan di TMC Polda Metro Jaya, Senin (1/10).(Foto: BH /as)
JAKARTA, Berita HUKUM - Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya Kombes Yusuf mengatakan sistem tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement (ETLE) mulai diuji coba hari ini, Senin (1/10).

"Sistem itu mengandalkan kamera closed circuit television (CCTV) berteknologi canggih yang akan memantau pelanggaran lalu lintas. CCTV tersebut bisa merekam, meng-capture pelat nomor kendaraan pelanggaran di lapangan. Kemudian terkoneksi di back office TMC Polda Metro Jaya," ujar Yusuf di TMC Polda Metro Jaya, Senin (1/10).

Nanti setelah di analisa back office, petugas dari Gakkum dan Regident yang akan mengecek database tersebut. Jika pengendara terbukti melakukan pelanggaran, polisi akan menerbitkan surat tilang.

Saat dilakukan uji coba pada malam hari, alat CCTV ETLE dapat meng-capture dengan jelas jenis pelanggaran dan nomor kenderaan.

"Alat ini dapat merekam 3 tahap, sebelum pelanggaran, saat pelanggaran dan sesudah pelanggaran," terangnya.

Selanjutnya, pihak kepolisian gencar melakukan sosialiasi agar para pemilik kendaraan bermotor segera melengkapi data Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)-nya dengan nomor telepon dan alamat e-mail.

"Kendaraan bermotor baru atau perubahan mulai 1 Oktober itu harus mencantumkan nomor HP dan e-mail. Kami sudah mulai sosialisasi, Oktober harus sudah dimulai," katanya.

Yusuf mengatakan, data itu sangat diperlukan dalam proses penilangan secara elektronik. Nomor telepon dan alamat e-mail akan memudahkan petugas menghubungi pelanggar, kemudian mengirimkan surat tilang.

Jadi saya berharap dengan adanya ETLE ini pengawasan polisi di lapangam menjadi lebih efektif dan tepat.

Jenis-jenis pelanggaran yang dapat terdeteksi sistem itu adalah pelanggaran marka dan rambu jalan, menerobos lampu merah, mengemudi dengan kecepatan melebihi batas, tidak menggunakan helm, tidak menggunakan sabuk pengaman, dan menggunakan ponsel saat berkendara serta ganjil-genap.

Surat tilang akan dikirimkan ke alamat pemiliki kenderaan selama 3 hari, kemudian diberi waktu selama 7 untuk konfirmasi.

"Bila selama 10 hari tidak ada konfirmasi atau respon, diberi tengat waktu 7 hari lagi untuk membayar tilang ke bank, jadi total ada 17 hari untuk membayar denda tilang. Jika tidak membayar tilang, maka nomor kenderaan di blokir," paparnya.

Kemudian, Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto menambahkan selama uji coba pihaknya belum melakukan penindakan kepada pelanggar lalu lintas. Selama masa uji coba, pihaknya hanya akan melakukan sosialisasi.

Menurutnya, polisi dan pihak-pihak terkait akan melakukan uji coba mengenai akurasi tangkapan gambar dan proses evaluasi jenis pelanggaran di TMC Polda Metro Jaya.

Saat melakukan uji coba, polisi akan mengirimkan foto dan berkas pelanggaran pengendara sesuai alamat di buku BPKB.(bh/as)


 
Berita Terkait E-Tilang
 
• Dirlantas Polda Metro: E-TLE di Jalan Tol Berlaku untuk Semua Kendaraan, Termasuk Plat Khusus
 
• Kapolri Resmi Luncurkan E-TLE Nasional Tahap 1 di 12 Polda
 
• Korlantas Polri Siap Luncurkan E-TLE Nasional
 
• Diresmikan Kapolda Metro, E-TLE Mobile Akan Rekam Pelanggar Lalu Lintas di Lokasi Rawan
 
• Silaturahmi ke Mahkamah Agung, Kapolri Bahas Tilang Elektronik E-TLE
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]