Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Lapas
Dirjen Pemasyarakatan: Lapas Kita Belum Sanggup Penuhi Kebutuhan Biologis Narapidana
2017-04-26 19:28:57

Direktur Jenderal Pemasyarakatan I Wayan Kusmiantha Dusak saat memberikan sambutan di acara Media Gathering dengan sejumlah media, bertempat di Kantor Pusat Ditjen PAS, Jakarta, Rabu (26/4).(Foto: BH /yun)
JAKARTA, Berita HUKUM - Sebagai upaya menjalin hubungan baik dan kerjasama dengan insan pers, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) menyelenggarakan Media Gathering dengan sejumlah media, bertempat di Kantor Pusat Ditjen PAS, Jakarta, Rabu (26/4).

Dalam sambutannya, Direktur Jenderal (Dirjen) Pemasyarakatan I Wayan Kusmiantha Dusak menceritakan perbandingannya saat dia melakukan kunjungan kerja ke Lembaga Pemasyarakatan di Arab Saudi April lalu. Ia mengaku kunjungannya tersebut adalah untuk belajar bagaimana pengelolaan Lapas di sana.

"Saya kesana bukan umrah tapi mengunjungi penjara di sana. Bagaimana mereka memperlakukan mereka di penjara," jelas Dusak.

Salah satu hal yang menjadi perhatian Dusak adalah bagaimana Lapas di sana adalah mengenai ketersediaan bilik asmara bagi warga binaannya. Bilik asmara dinilai menjadi salah satu fasilitas penting dalam Lapas.

"Salah satu yang paling dasar adalah kebutuhan biologis. Di Arab itu ada tempat untuk memenuhi kebutuhan biologis antara narapidana dan istrinya," kata dia.

Dusak juga menjelaskan, saat ini Lapas di Indonesia masih belum bisa menyediakan fasilitas tersebut. Sebab dinilai masih ada sejumlah permasalahan lain di Lapas yang perlu untuk dibenahi.

"Saya bukannya menolak, tapi enggak sanggup, karena Lapas di kita tempat tidur saja masih berebut, apalagi untuk hal gituan, kita belum ada Perppu dan SDM-nya belum siap," ungkap dia.(bh/yun)

Share : |

 
Berita Terkait Lapas
Cegah Peredaran Narkoba, Lapas Harus Bebas Alat Telekomunikasi
Kerusuhan Lapas Lambaro Banda Aceh karena SOP Tidak Berjalan Baik
Menteri Kehakiman Jepang Terkesan Hasil Kerajinan Warga Binaan Lapas Cipinang
Dirjen Pemasyarakatan: Lapas Kita Belum Sanggup Penuhi Kebutuhan Biologis Narapidana
50 Ribu Warga Binaan Rutan Seluruh Indonesia Gelar Khataman Alquran Bersama
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Donald Trump Sebut Pertemuan dengan Kim Jong-un di Singapura Mungkin Batal
Sidang Perdana Dugaan Kasus Wanprestasi Rp 22 Milyar Awang Ferdian Cawagub Kaltim
JPU Tanya Setya Novanto Soal Aliran Dana E-KTP ke Puan dan Pramono
Aktivis UI Mengutuk Polisi atas Kekerasan terhadap Aksi Mahasiswa HMI MPO
PP Muhammadiyah Usulkan BNPT Diganti Komisi
DPR dan Media Sebagai Mitra Pengawal Reformasi untuk Negeri
Untitled Document

  Berita Utama >
   
JPU Tanya Setya Novanto Soal Aliran Dana E-KTP ke Puan dan Pramono
Dua Hal Diprotes Dolfie Rompas pada Sidang Kedua PMH Dewan Pers
Legislator Kecewa Harga Pangan Kembali Naik
Presiden Soeharto Menjadi Presiden Indonesia Dinilai Publik Paling Berhasil
AHY dan Sandi Bertemu, Demokrat Jajaki Peluang ke Koalisi Prabowo
Jatanras Ditreskrimum PMJ Tangkap 7 Tersangka Curas, 2 Pelaku Tewas
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]