Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Kemenakertrans
Dirjen Diduga Ketahui Penyerahan Suap Kemenakertrans
Saturday 10 Sep 2011 19:06:34

Menakertrans dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR (Foto: BeritaHUKUM.com/RIZ)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Ditjen Penyiapan Pemukiman dan Penetapan Transmigrasi (P4T), Kemenakertrans, Jamaluddin Malik dituding mengetahui pemberian uang, terkait pencairan dana percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) Transmigrasi. Ia diduga mengetahui komitmen pemberian dana Rp 1,5 miliar dari pengusaha PT Alam Jaya Papua (AJP) Dharnawati kepada anak buahnya tersebut.

Pasalnya, penyerahan uang oleh Dharnawati pada 25 Agustus itu, sudah dikoordinasikan dengan Jamaluddin. Rencananya, uang tersebut akan diterima Fauzi yang diyakini sebagai staf khusus Mennakertrans, Muhaimin Iskandar.

"Benar, Dirjen (Jamaluddin) tahu, karena Dadong (Irbarelawan) dan I Nyoman Suisnaya itu hanya mengikuti perintah atasannya, kata penasihat hukum Kabag Program, Evaluasi dan Pelaporan Ditjen P4T Kemennakertrans Dadong Irbarelawan, Syafri Noer kepada wartawan, Sabtu (10/9).

Namun, lanjut dia, pada saat penyerahan yang sudah ditentukan itu, Fauzi justru tidak hadir di kantor Ditjen P4T Kemenakertrans. Akhirnya, uang itu pun dititipkan pada Dadong. "Sudah dikoordinasikan ke Dirjen, kalau uang itu akan diterima Fauzi. Tetapi pada hari H (penyerahan uang), Fauzi tidak datang. Jadi, uang itu dititpkan, jelas Syafri.

Diungkapkan pula, Ali Mudhori dan Fauzi diberi ruangan khusus selama bekerja di Kemenakertrans. Ruangan khusus itu terdapat di lantai dua gedung Kemennakertrans. Keduanya juga dikenal sebagai orang kepercayaan sekaligus orang kuat di Kementerian, karena keduanya sangat dekat dengan Muhaimin. "Mereka itu ada ruangan khusus di gedung Kemenakertrans lantai dua. Dua orang ini difasilitasi kantor oleh kementerian," imbuh Syafri.

Sementara itu, mantan juru bicara PKB versi Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Imron Rosyadi Hamid mengatakan, pada Agustus 2007 lalu, Gus Dur telah memberhentikan Ali Mudhori dari kepengurusan PKB. Namun, saat itu Muhaimin melindunginya dengan tidak menandatangani surat pemberhentian Ali Mudlori.

"Bulan Agustus 2007, almarhum Gus Dur telah memberhentikan Ali Mudhori dari PKB, tapi surat pemberhentiannya tidak ditandatangani Muhaimin sehingga tak bisa dieksekusi," jelas Imron.

Dijelaskan, Muhaimin Iskandar secara moral dan politik harus bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang dilakukan Ali Mudlori, karena dia selama ini yang 'melindungi' Ali Mudlori sehingga tetap masuk dalam sistem PKB. "Muhaimin harus ikut bertanggung jawab," tandasnya.

Sebagaimana diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menyelidiki dugaan suap Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi (PPIDT) di Kemenakertrans. Pada Kamis 25 Agustus 2011, KPK menangkap Dadong Irbarelawan, I Nyoman Suisanaya dan Dharnawati. KPK juga menyita barang bukti Rp 1,5 miliar sebagai imbalan pencairan anggaran APBN-P 2011 untuk pembangunan infrastruktur daerah transmigrasi di Papua Barat.(tnc/rob)


 
Berita Terkait Kemenakertrans
 
Pejabat Kemenakertrans Dituntut Lima Tahun Penjara
 
Pejabat Kemenakertrans Divonis Dua Tahun Penjara
 
Presiden SBY Peringatkan Menakertrans Muhaimin
 
Presiden Minta Menakertrans Berdialog dengan Buruh
 
2017, Pemerintah Hentikan Pengiriman TKI
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index




  Berita Terkini >>
 
Komisi II DPRD Kaltim Konslutasi ke Kementrian ESDM
Kapolda Targetkan Ada Perwakilan Putra Putri Gorontalo Diterima di AKPOL
First Travel: Aset-aset Dirampas Negara, Pengacara Korban: 'Ini Uang Jamaah, Kok Jadi Tidak Ada Solusi?'
Palestina Kecam AS Soal Permukiman Yahudi di Tepi Barat: Ancaman Keamanan dengan Terapkan 'Hukum Rimba'
Fahri Hamzah: Pilkada Langsung Cukup di Tingkat II
Pasal 7 UUD 1945 Diusulkan Juga Diamandemen, Ini Alasan Suhendra Hadikuntono Agar Jokowi 3 Periode
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Wahh, Total Utang Rp 40 Triliun, Benarkah Kasus BUMN Jiwasraya Seseram Ini?
Aturan Munas Partai Golkar Tidak Boleh Bertentangan dengan Pasal 50
Komentar Beberapa Tokoh terkait Penolakan Ahok Menjadi Pejabat BUMN
ASPEK Indonesia: Menaker Mau Hapus UMK Kabupaten/ Kota, Dipastikan Rakyat Makin Miskin
Tuntaskan PR BPJS Kesehatan, Rakyat Jangan Dibebani Defisit BPJS
Baru Dipolemikkan, Tiba-tiba Sri Mulyani Sebut Desa Fiktif Sudah Hilang
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]