Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
4 Pilar
Direktur CBA Desak Stop Anggaran Sosialisasi Empat Pilar
Wednesday 20 Jan 2016 09:55:36

Uchok Sky Khadafi, Pengamat Anggaran Politik dan Direktur Center For Budget Analysis (CBA).(Foto: dok.BH)
JAKARTA, Berita HUKUM - Setiap tahun anggaran untuk sosialisasi empat pilar selalu tercantum dalam kegiatan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Menurut aktivis senior anti korupsi, Uchok Sky Khadafi sebagai Pengamat Anggaran Politik dan Direktur Center For Budget Analysis (CBA) bahwa, alokasi untuk sosialisasi program empat pilar MPR RI sangat besar untuk tahun 2016 sebesar Rp.443.602.529.000, sedangkan tahun 2015, alokasinya sebesar Rp.608 milyar.

Dengan alokasi anggaran sosialisasi ini terbilang mahal, dan dampak kecil. Soalnya, "Lihat saja orang-orang MPR yang melakukan sosialisasi, atau berbusa-busa bicara tentang sosialisasi. Tetap saja, muncul teroris di depan publik," cetus Direktur CBA tersebut, Jakarta, Rabu (20/1).

Ia menilai bahwa, kondisi ini sama saja walaupun anggaran besar untuk sosialisasi. Namun, tidak ada dampak apa pun. "Lalu anggaran sosialisasi ini, hanya menjadi sebuah proyek di MPR biar perut anggota DPD dan DPR jadi kenyang," tuding Uchok Sky, yang dikenal vokal ini, seraya menyampaikan kalau indikasinya hanya makan anggaran sosialisasi saja.

"Maka untuk itu, kami dari CBA (Center For Budget Analysis) meminta untuk stop realisasi anggaran sosialisasi ini," pungkasnya.(bh/mnd)


 
Berita Terkait 4 Pilar
 
• HNW: Muhammadiyah Menyebut Indonesia adalah Darul Ahdi Wa Syahadah
 
• Syarief Hasan: Empat Pilar Adalah Modal Pokok Bagi Setiap Warga Negara Indonesia
 
• HNW: Empat Pilar Adalah Hasil Kesepakatan Bangsa Yang Harus Dijaga dan Dipertahankan
 
• HNW: Empat Pilar Adalah Hasil Kesepakatan Bangsa Yang Harus Dijaga dan Dipertahankan
 
• Ahmad Basarah: Presiden Perlu Pertimbangkan Grasi Ali Imron untuk Kepentingan Deradikalisasi
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
• Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
• Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]