Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Amien Rais
Din Syamsuddin: Tuduhan JPU KPK Terhadap Amien Rais Sangat Tendensius dan Tidak Etis
2017-06-04 20:54:21

Ilustrasi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Dr M Din Syamsuddin.(Foto: dok.BH)
JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Dr M Din Syamsuddin mengatakan pernyataan Jaksa KPK bahwa Amien Rais menerima aliran dana dari mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari adalah sangat bertendensi character assasination terhadap tokoh reformasi itu.

"Tidak ada bukti dan fakta bahwa Ibu Siti Fadilah pernah memberi atau mentransfer dana kepada Amien Rais. Juga, mengaitkan kasus itu dengan menyebut nama Muhammadiyah padahal tidak ada kaitan sangat tidak etis," kata Din dalam keterangannya pada pwmu.co (4/6) siang.

Terhadap kasus-kasus lain, kata Din, KPK tidak pernah mengaitkan dengan nama organisasi. "Maka, KPK perlu bertanggung jawab atas ucapan atau tuduhannya itu," kata Din. Menurutnya, jika KPK enggan bertanggung jawab, maka KPK sangat patut diduga bekerja untuk pihak tertentu, yaitu yang merasa tersinggung dengan gerakan politik Amien Rais selama ini.

"Saya memang menengarai bahwa selama ini KPK terkesan tidak netral dalam menjalankan tugasnya. Selain itu KPK juga menerapkan standar ganda terhadap kasus-kasus korupsi," kata Din.

Hal itu, ujar Din, ditunjukkan oleh KPK yang tidak berani mengurus korupsi korporasi. Juga kasus-kasus yang sudah kasat mata terindikasi korupsi seperti kasus reklamasi dan RS Sumber Waras seperti ditutup-tutupi oleh KPK, walaupun lembaga negara seperti BPK sudah membuat laporan penyimpangan.

"Begitu juga banyak kasus-kasus besar yang cenderung dipetieskan atau dibatasi pada tersangka-tersangka tertentu oleh KPK, seperti BLBI, Bank Century, Hambalang, atau e-KTP," tegas Din yang kini menjabat Ketua Dewan Pertimbangan MUI ini.

"Kita menunggu keseriusan KPK untuk melanjutkan kasus-kasus tadi termasuk kasus reklamasi, RS Sumber Waras, dan untuk memeriksa atau menyadap pejabat-pejabat yang disebut korup," pesannya.

Din berharap agar KPK tidak menerapkan standar ganda dan tidak menjadi alat pihak terrtentu apalagi untuk menghabisi lawan-lawan politiknya. "Kalau ini terjadi, maka pemberantasan korupsi akan jauh panggang dari api. Untuk itu saya meminta DPR-RI untuk mengevaluasi eksistensi KPK dan mengawasi para komisionernya yang terkesan bekerja sebagai perpanjangan tangan pejabat tertentu," tegas Din.(MN/pwmu/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Amien Rais
Amien Rais: Ikan Busuk dari Kepala, Negara Rusak dari Presiden
Amien Rais Sindir TGB, Ada Tokoh Keluar Jalan Allah
Misteri Hilangnya Foto Amien, Prabowo dan Habib Rizieq di Instagram
Fahri Hamzah: Amien Rais Tokoh Reformis yang Relevan
Wasekjen DPP PAN: Jangan Ragu Atas Merah Putih Pak Amin Rais
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
TNI Dirikan 1.300 MCK Darurat di Pengungsian Palu
Pemerintah Myanmar Harus Dibawa ke Mahkamah Internasional
Fahri Hamzah Usul Lapangan Tembak Dipindah
Polisi Menangkap Penembak Diduga Peluru Nyasar di Ruang Anggota Komisi III DPR
Masyarakat Harus Lihat Peluang Baik dalam Penggunaan Teknologi Informasi
Komisi VIII Dorong Bantuan Korban Bencana Sulteng Cepat Tersalurkan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polisi Menangkap Penembak Diduga Peluru Nyasar di Ruang Anggota Komisi III DPR
Bupati Bekasi dan Petinggi Lippo Jadi Tersangka terkait Dugaan Kasus Suap Proyek Meikarta
Berutang Rp15 Triliun ke Bank Dunia untuk Pemulihan Lombok dan Sulteng Sama Saja Mengatasi Bencana dengan Bencana
Poyuono: Analogi RS Ibarat Orang Bakar Ban Mobil Berteriak Rumahnya Kebakaran
Ditlantas Polda Metro Jaya Sosialisasi Sistem E-TLE dengan Pembagian Brosur dan Pembentangan Spanduk
Jiwasraya Tunda Bayar Klaim Nasabah Menunjukkan Pengelolaan BUMN yang Buruk Selama Ini
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]