JAKARTA, Berita HUKUM - Bakal calon presiden Bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, mengkritik kebijakan subsidi mobil dan sepeda motor listrik pemerintah.
Kritik Anies ini lantas ditanggapi banyak pihak. Mulai dari bos startup hingga sejumlah menteri. Tak terkecuali Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.
Menurut Direktur Lembaga Riset Lanskap Politik Indonesia, Andi Yusran, dalam hal subsidi kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV), Anies berorientasi pada angkutan publik, bukan transportasi pribadi.
"Kebijakan pemerintah memberi subsidi kepada kendaraan pribadi jenis kendaraan listrik EV adalah kebijakan yang tidak tepat," kata Andi saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (11/5).
Analis Politik Universitas Nasional itu melanjutkan, walaupun kebijakan tersebut berselubung di balik alasan keramahan lingkungan, patut diduga kebijakan tersebut bagian dari konspirasi ekonomi politik korporasi dan pengambil kebijakan.
Andi membeberkan sejumlah alasan kebijakan subsidi kendaraan listrik perlu ditinjau ulang. Pertama, kebijakan subsidi tersebut jelas tidak tepat sasaran sebab penikmat subsidi adalah dari kelompok mampu.
"Kedua, kebijakan tersebut akan semakin membebani lalu lintas jalan yang kuantitas trafiknya pasti akan semakin padat. Ketiga, kebijakan tersebut mendistorsi upaya memasalkan penggunaan angkutan umum," tandas Andi Yusran.(RMOL/bh/sya) |
