JAKARTA, Berita HUKUM - Saat ini banyak anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang bolos saat sidang di parlemen. Namun hal ini bukanlah barang baru lagi.
Menurut Lely Arrianie, pengamat komunikasi politik, yang fokus menyoroti tingkah anggota DPR, fenomena tersebut mulai terjadi sejak keanggotaan DPR pertama pascareformasi.
Pada 2004, Lely pernah melakukan penelitian yang di antaranya mengkaji perilaku anggota dewan. "Itu keanggotaan periode 1999-2004. Jadi, keanggotaan DPR pertama pascareformasi," terangnya.
Di periode itu mulai terasa adanya pergeseran. "Dulu sebelum refomasi, selalu diwarnai dengan fenomena koor setuju seolah di sana dialog politik simbol saja dan keputusan hanya ditentukan oleh Soeharto," jelas dia.
Setelah reformasi, terjadi perubahan posisi tawar-menawar antara legislatif dengan eksekutif. Posisi tawar legislatif jauh lebih tinggi daripada eksekutif.
"Dari sana mereka mulai menggeliat menunjukkan gigi, taring, keberingasan. Bahkan kita melihat caci-maki dan kata-kata kotor di sidang yang tidak luput dari pemberitaan media," ujar Lely.
Dengan menjadi perhatian media massa dan publik, seharusnya anggota DPR menjadi lebih peka terhadap kehadiran mereka di parlemen karena menjadi sorotan. Namun sayangnya, bukan itu yang terjadi. "Posisi tawar-menawar membuat mereka merasa di atas angin," tegas Lely.
Hal itu juga yang terjadi saat mereka tampak tak peduli dengan tingkat kehadiran di parlemen. "Padahal kedatangan di sidang itu wujud keterpilihan mereka oleh konstituen dan berbincang dalam sidang itu menunjukkan mereka bekerja untuk rakyat," kritiknya.
Harus dicatat bahwa kehadiran seorang anggota DPR dalam sidang bukanlah peran sampingan. Bolosnya mereka menunjukkan seolah mereka punya peran yang lebih penting dari memenuhi peran keterwakilannya. "Fungsi legislasi, anggaran, dan kontrol harusnya dimaksimalkan dengan kehadiran mereka. Tiga itu bukan hal kecil," tegas Lely.
Menurut Lely, rata-rata sekitar 60% anggota dewan memilih untuk tidak hadir sidang. Bahkan sekali pun mereka datang dan masuk ke ruang sidang, bisa dilihat bahwa dalam waktu 10-15 menit, ruangan sidang mulai kosong ditinggalkan. Yang tersisa selama persidangan, tidak jarang kurang serius melakukan pertukaran pikiran politik. "Mereka bukan memenuhi esensi kehadiran melainkan hanya absensi kehadiran," tandasnya, seperti dikutip metrotvnews.com.
Di antara alasan yang kerap dikemukakan ialah jadwal sidang yang begitu ketat antara satu sama lain. Alasan ini biasanya dikemukakan anggota DPR yang memiliki tugas lain, baik di tim khusus maupun keanggotaan yang lain.(mtv/bhc/opn) |
