Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Infrastruktur
Dewan Minta Audit Menyeluruh Pengerjaan Poyek-Proyek Infrastruktur Pemerintah
2018-02-22 18:32:28

Ilustrasi. Tampak pembangunan ruas TOL Becakayu (Bekasi-Cawang-Kampung Melayu) di Bekasi.(Foto: BH /coy)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini prihatin dengan kecelakaan beruntun pada proyek infrastruktur pemerintah dalam tiga bulan terakhir, bahkan beberapa diantaranya mengakibatkan korban jiwa. Terakhir kecelakaan terjadi berupa ambruknya tiang proyek Tol Becakayu, di Jakarta Timur, Selasa (20/2) dini hari.

Jazuli berharap pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap kelaikan dan kualitas terhadap seluruh proyek infrastruktur yang kini sedang digeber pemerintah agar tidak lagi membahayakan dan menimbulkan korban masyarakat.

"Jangan sampai karena alasan kejar target mengabaikan keselamatan kerja dan kualitas infrastruktur yang dibangun. Ini akan berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap kualitas, keselamatan dan keamanan infrastruktur pemerintah," tegas Jazuli dalam rilisnya, Kamis (22/2).

Menurut Jazuli, audit menyeluruh ini penting karena menyangkut keselamatan bukan saja para pekerja proyek-proyek tersebut tapi juga seluruh warga yang melintasi atau menggunakan fasilitas infrastruktur itu nantinya.

Untuk itu, lanjut Jazuli, Fraksi PKS sesuai kewenangan pengawasan yang dimiliki oleh DPR akan meminta keterangan dan pertanggungjawaban pemerintah. "Secara khusus saya perintahkan anggota Fraksi di Komisi V untuk melakukan pengawasan intensif dengan meminta penjelasan/klarifikasi kementerian terkait tentang maraknya kecelakaan ini. Tidak menutup kemungkinan dilanjutkan dengan penggunaan hak-hak DPR seperti interpelasi atau angket untuk mendalami hal tersebut," katanya.

Tujuan dari pengawasan ini, menurut anggota DPR dapil Banten ini, tentu saja untuk mencegah supaya proyek-proyek infrastruktur dilaksanakan secara tertib berkualitas dan benar-benar memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan, baik untuk pekerja maupun masyarakat pada umumnya yang nantinya akan menjadi user atau pengguna dari proyek-proyek tersebut.

"Kita semua berharap agar pembangunan infrastruktur dilakukan secara cermat dan berkualitas serta tidak semata-mata mengejar target. Apalagi dikerjakan asal-asalan, ceroboh, atau bahkan mengandung maladministrasi dan korupsi. Kita semua berkepentingan untuk menghadirkan infrastruktur yang nyaman, aman, dan terjamin keselamatannya bagi seluruh rakyat," pungkas Jazuli. (hs/sc/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Infrastruktur
Legislator Pertanyakan Penyelesaian Proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung
Waketum Gerindra: Masyarakat Butuh Jalan Raya Negara yang Gratis Bukan Jalan Tol
Indonesia Lahir dari Kegiatan Berpikir, Bukan Infrastruktur Bangunan
Rencana Pembangunan Infrastruktur Hamburkan Anggaran
Empat Tahun Ini, Jokowi Masih Gagal Membangun Infrastruktur
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Diduga Kasus Tambang di Bukit Soeharto, Kejati Kaltim Geledah Kantor PT Kaltim Batu Manunggal
Defisit BPJS Kesehatan Harus Diselesaikan Secara Komprehensif
Kanada Bebaskan Putri Pendiri Huawei, Proses Ekstradisi Tetap Berjalan
FOKAN Minta Para Capres-Cawapres 2019 Serius Canangkan Program P4GN
Jelang Pemilu 2019, Politik Identitas, Radikalisme dan Terorisme Berpotensi Ganggu Stabilitas NKRI
Soal Ruas Jalan Papua, Natalius Pigai: Janganlah Diam.. Saya Tunggu Respos Istana, Bukan Orang Politik dan TimSes!
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Diduga Kasus Tambang di Bukit Soeharto, Kejati Kaltim Geledah Kantor PT Kaltim Batu Manunggal
Kapolda Metro Jaya Memerintahkan untuk Ungkap Pelaku Anarkis di Polsek Ciracas
Hakim Kabulkan Permohonan Tahanan Kota Alphad Syarif Ketua DPRD Samarinda
Polisi Tangkap 4 Tersangka Pembobol Kartu Kredit di Bandung dan Medan
Ditjen AHU Kemenkumham Raih Penghargaan Zona Integritas WBK/WBBM 2018 dari KemenPAN RB
Kasus Jurnalis Yusro Hasibuan, Lemkapi: Wartawan Harus Bisa Memilah Tugas Jurnalistik dengan Penyebaran Berita Bohong
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]