Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Internasional    
 
Rokok
Desakan Berlakukan Larangan Merokok di Mobil Pribadi
Monday 21 Nov 2011 00:53:03

Inggris telah menerapkan peraturan yang melarang merokok di kendaraan-kendaraan umum, tapi tidak ada UU yang melarang merokok di kendaraan pribadi (Foto: Ist)
LONDON (BeritaHUKUM.com) – Sejumlah negara seperti Australia, Kanada dan beberapa negara bagian di Amerika Serikat (AS), telah melarang merokok dalam mobil jika ada anak-anak. Kini, giliran asosiasi dokter Inggris mendesak pemeritah untuk melarang merokok di dalam mobil pribadi pada waktu kapan pun.

Seruan ini tak lain untuk melindungi orang-orang dari resiko menjadi perokok pasif. Sebuah langkah yang melebihi peraturan-peraturan yang diberlakukan negara-negara lain. Desakan terhadap pemerintah Inggris ini, mereka sebut “langkah tegas dan berani” untuk melarang merokok di dalam kendaraan-kendaraan pribadi.

Inggris telah menerapkan peraturan yang melarang merokok di kendaraan-kendaraan umum, seperti bis dan kereta api, namun tidak ada UU yang melarang merokok di kendaraan pribadi. Pemerintah juga melarang merokok di tempat-tempat umum, seperti pub dan restoran pada tahun 2007, namun tidak menerapkan larangan di tempat-tempat pribadi.

Sejumlah negara, seperti Australia, Kanada dan beberapa bagian di AS, telah melarang merokok dalam mobil jika ada anak-anak. Namun, tidak ada negara yang melarang semua kegiatan merokok di kendaraan pribadi.

Riset menunjukkan ruang yang tertutup dalam mobil akan membuat pengendara dan penumpang terpapar racun rokok 23 kali lebih besar dibanding ketika mereka berada di bar yang penuh asap rokok. Anak-anak pun cenderung menyerap lebih banyak polutan, dan orang lanjut usia juga rentan menjadi perokok pasif. Asap rokok akan bertahan di dalam mobil lama setelah rokok itu selesai dihisap.(dbs/sya)


 
Berita Terkait Rokok
 
• Kritik Regulasi Rokok Elektronik dan Tembakau, UU Kesehatan Diuji
 
• Kendalikan Konsumsi, Kenaikan Pajak Produk Rokok Elektronik Berlaku 1 Januari 2024
 
• Cukai Rokok Elektrik Perlu Diatur UU
 
• Raih Penghargaan WHO, Gerakan Tembakau Muhammadiyah Diapresiasi Pimpinan Pusat
 
• Kenaikan Tarif Cukai Rokok Jangan Mematikan Usaha Rakyat
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]