Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Freeport
Demokrat: Pemerintah Jokowi Bohong Soal Divestasi 51 Persen Saham Freeport
2018-10-19 08:42:21

Ilustrasi. Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Direktur Utama PT Inalum (Persero) dan Direktur Utama PT Freeport Indonesia.(Foto: twitter)
JAKARTA, Berita HUKUM - Klaim pemerintah Indonesia yang dipimpin presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang divestasi saham PT Freeport sebesar 51 persen kembali menuai pertanyaan publik.

Sebagaimana diketahui, rencana kepemilikan 51 % saham tambang Freeport oleh pemerintah Indonesia tidaklah dengan gratis tetapi dengan membayar untuk rencana nilai pengambilalihan saham 51 % PT Freeport kepada PT Inalum tersebut, dalam hal ini pemerintah Indonesia akan membayar 3,85 miliar US dollar atau sekitar 57 triliun rupiah.

Hal ini seiring dengan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VII DPR dengan Dirjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot Ariyono dan Dirut PT Inalum (Persero) Budi Gunadi Sadikin pada, Rabu (17/10).

Kesimpulan atau putusan rapat yang dipimpin Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu itu menyebutkan, DPR telah mendapat penjelasan bahwa divestasi saham PT Freeport masih belum terealisasi.

"Untuk itu, komisi VII DPR meminta kepada pejabat tinggi terkait untuk memberikan pernyataan yang benar kepada rakyat mengenai proses divestasi sahap PT Freeport Indonesia," bunyi poin kedua putusan rapat yang digelar di Ruang Rapat Komisi VII DPR, Gedung Nusantara I itu.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon mengatakan, poin dua putusan itu menunjukkan bahwa klaim pemerintah selama ini bohong.

"Point 2 jelas! Bahwa divestasi saham Freeport belum terealisasi. Untuk itu, DPR meminta pemerintah memberi pernyataan yang benar kepada rakyat. Keras ini! Jadi bohong 51 persen saham Freeport sudah di tangan!" ujarnya lewat akun Twitter pribadi, Kamis (18/10).

"Mari baca Rapat Komisi VII ini baik-baik".

"Aneh saja, sejak awal dibuming-bumingkan kalau Freeport sdh diambil sahamnya 51%. Skrg beda lagi. Bedanya, skrg Inalum yg diminta mengakuisisi belum melakukan pembayaran satu perak, pun".

--BOHONG LAGI INI NAMANYA!," tulis Jansen.

Sementara, Wasekjen Demokrat Rachland Nashidik ikut menimpali mengenai hasil putusan Komisi VII DPR itu. Dia meminta kepada pemerintah untuk mengatakan yang sebenarnya tentang divestasi tersebut.

"Kalau belum, bilang belum," singkatnya di akun Twitter @RachlanNashidik.(ian/RMOL/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Freeport
Wacana Pembentukan Pansus Freeport Mulai Mengemuka
Wahh, Sudirman Said Ungkap Pertemuan Rahasia Jokowi dan Bos Freeport terkait Perpanjangan Izin
Komisi VII Kawal Masalah Kerusakan Lingkungan Akibat Tambang Freeport
Pendapatan Anjlok, Freeport Tak Bakal Bagi Dividen Hingga 2020
Otto Hasibuan: Ada Potensi Kerugian Negara Dalam Pembelian 51% Saham Freeport
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kepala Balai Karantina Pertanian Semarang Akan Tuntut Balik Polda Jateng dan PT Katama Surya Bumi
Sambangi Komnas HAM, LKBHMI Minta Dalang Kerusuhan 21-22 Mei di Ungkap
Amien Rais: Seorang Muslim Tidak Boleh Berpikir Kalah di Dunia, Menang di Akhirat
Mahasiswa Hukum UBK Lakukan Penelitian di PPWI terkait UKW
Pukul Hakim di Persidangan, Tomy Winata Himbau DA Agar Patuh dan Taat Hukum
Pos Indonesia Tak Boleh Ditutup
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Arsip Statis Presiden Soeharto Diserahkan Mbak Tutut ke ANRI
Pertemuan Prabowo - Jokowi, Amien Rais: Jangan Pernah Sangka Prabowo Gadaikan Prinsip!
Kemnaker: Pentingnya Memaknai Perkembangan Revolusi Industri 4.0
PKS: Prabowo Bertemu Jokowi Bukan Berarti Bergabung
KPK Tetapkan Gubernur Kepri Tersangka Dugaan Suap Proyek Reklamasi Pulau
Kubu Prabowo Ajukan Permohonan Kedua Ke MA, Begini Ceritanya
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]