Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Hutang Luar Negeri
Demokrat: Di Era Jokowi Yang Naik Cuma Utang
2017-10-05 08:03:49

JAKARTA, Berita HUKUM - Pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa penurunan daya beli masyarakat hanya sebatas isu yang dihembuskan aktor-aktor politik demi kepentingan 2019 menuai kritik.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto menjelaskan bahwa penurunan daya beli memang terjadi di pemerintahan Jokowi-JK. Ia bahkan meminta Presiden Jokowi untuk membuktikan ucapannya itu.

"Apabila memang Pak Jokowi menyampaikan seperti itu ya silakan buktikan," tegasnya saat ditemui di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/10).

Dengan nada nyinyir, wakil ketua DPR RI itu mengatakan bahwa kenaikan yang terjadi di era Jokowi bukan pada sektor pertumbuhan ekonomi, tetapi utang negara.

"Yang naik kan cuma utang," sindirnya mengakhiri.

Saat menutup Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Tahun 2017, di Ballroom, Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, tadi malam (Selasa, 3/10) Jokowi mengatakan bahwa penurunan daya beli masyarakat hanya sebatas isu yang dihembuskan aktor-aktor politik demi kepentingan 2019.

Kata Jokowi, penyebaran isu itu tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Menurutnya, yang terjadi saat ini hanya sebatas pergeseran pembeli dari luring ke daring. Ini bisa dilihat dari peningkatan jasa kurir yang naik hingga 130 persen di bulan September.

"DHL cek, JNE cek, Kantor Pos cek, saya kan juga orang lapangan, jangan ada yang bantah," tegasnya.(ian/RMOL/bh/sya)


 
Berita Terkait Hutang Luar Negeri
 
Pemerintah Tarik Utang Rp 85,9 Triliun Lebih Awal untuk Biayai Anggaran 2025
 
Muslim Ayub: Prabowo Subianto Akan Dilantik Sebagai Presiden RI Semoga Bisa Perkecil Hutang Pemerintah
 
Sri Mulyani: Pinjaman Luar Negeri Kementerian Prabowo Tembus Rp385 Triliun
 
Wakil Ketua MPR : Fokus mengelola utang, bukan membandingkan dengan negara maju
 
Utang Negara Menggunung, Prof Didik Rachbini: 82 Parlemen Dikuasai dan Takut Mengontrol Pemerintah
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah
Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit
Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional
Sinyal keterlibatan Menhut Raja Juli dalam kasus korupsi Bupati Kuansing Suhardiman Amby
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]