Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Hakim
Delegasi Jepang dan Amerika Study Banding ke Pengadilan Jakarta Pusat
2019-08-29 04:08:46

Ketua PN Jakpus Dr Yanto, SH, MH saat menerima kunjungan delegasi study banding dari Jepang.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), yang juga Pengadilan Niaga, HAM, Hubungan Industrial dan Tipikor kini menjadi tempat study banding dari para aparat penegak hukum baik dari dalam maupun Luar Negeri.

Pasalnya bagi para masyarakat Ibukota yang ingin mencari keadilan, di pengadilan yang telah disulap oleh Ketua PN Jakpus Dr Yanto, SH, MH ini, ada PTSP dan layanan E-court dengan fasilitas yang mudah, karena semuanya serba online dan canggih.

Oleh sebab itu pada Selasa, 27 Agustus 2019 Pengadilan Negeri Jakpus menerima tamu delegasi dari dua negara maju sekaligus, yakni Amerika Serikat dan Jepang.

Menurut Yanto, delegasi study banding dari Jepang yang berkunjung ke PN Jakpus terkait perkembangan hukum dan mengenai hak kekayaan intelektual (HKI). Sedangkan yang dari Amerika, menawarkan keamanan hakim (judge marshall).

"Jadi orang dari Amerika itu, setelah melihat sistim peradilan dan administrasi peradilan kita, mereka juga menawarkan kerjasama untuk pengamanan bagi para hakim," ujar Yanto kepada pewarta BeritaHUKUM di ruang kerjanya, Rabu (28/8).

Menurut Ketua Pengadilan yang juga guru besar di berbagai Universitas di Indonesia ini, orang Amerika merasa kagum dan takjub dengan pelayanan PN Jakpus, karena juga di Pengadilannya terlihat megah dan bersih.

"Mereka kaget karena PN Jakpus itu mempunyai tujuh kewenangan. Bisa mengadili HAM, Niaga, PHI, Tipikor, Pidana Umum dan lainnya. Mereka juga kaget karena rata-rata majelis hakim per orang bisa menyidangkan 30 perkara perharinya," ujar Yanto.

Selain itu, menurut Yanto yang juga seorang dalang dan seniman ini, mereka juga terkagum kagum melihat PN Japus, karena sistimnya sudah hampir semuanya online. Misalnya daftar gugatan (e-court), kordinasi antar penegak hukum, seperti Hakim, Jaksa, Polisi, Lapas ( Lembaga Permasyarakan) untuk surat menyurat juga sudah online. Serta jadwal sidang, agenda persidangan dan lainnya juga sudah online.

"Mereka jadi kagum melihat hal itu. Sehingga kami di undang kembali ke Amerika, sekitar November atau Desember mendatang. Karena sebelumnya mereka juga pernah mengundang kita ke Amerika. Semua fasilitas serta biaya ditanggung mereka semuanya," ungkap Yanto sambil tersenyum bangga.

Yanto berharap dengan adanya kunjungan dari Amerika tersebut, mereka bisa berbagi pengalaman seperti yang ada di Amerika dan dapat diterapkan di Indonesia.

"Seperti di Amerika namanya itu Judge marshall, atau polisinya pengadilan. Mereka dipersenjatai, berdiri sendiri dan independent. Polisi pengadilan itu bukan hanya mengamankan hakim saja, tapi juga pejabat peradilan. Nah mereka menawarkan kerjasama tersebut, agar nantinya pemerintah Amerika dapat membantu hal itu," pungkasnya.(bh/ams)

Share : |

 
Berita Terkait Hakim
Delegasi Jepang dan Amerika Study Banding ke Pengadilan Jakarta Pusat
Pukul Hakim di Persidangan, Tomy Winata Himbau DA Agar Patuh dan Taat Hukum
Tak Setuju Calon Hakim Agung, Komisi III Lapor ke Paripurna
Komisi III Tolak Keempat Calon Hakim Agung
DPR Setujui Aswanto dan Wahiduddin Sebagai Hakim Agung
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
KPK Tetapkan Menpora Imam Nahrawi dan Asistennya sebagai Tersangka
Ridwan Hisjam: Golkar Perlu Reformasi Jilid II
Badiklat Kejaksaan Gembleng Ratusan CPNS Menuju SDM Unggul
Korupsi Berkomplot Anggota DPRD Kaltim, KPADK Minta Jaksa Agung Periksa Kembali 6 Tersangka
Legislator Anggap Karhutla Sebagai Bentuk Kegagalan Pemerintah
Tolak Bantuan DKI Jakarta Atasi Karhutla, Warga Riau Sebut Pemprov Riau Sombong
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polda Metro Jaya Bekuk Pengedar Narkoba Jaringan Malaysia-Batam-Jakarta
Willem Wandik: Usai Pulkam, Mahasiswa Harus Kembali Kuliah
Indonesia Darurat Asap, Presiden Segeralah Bertindak!
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]