Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Polri
Deklarasi ZI Menuju WBK-WBBM, Ini Pesan Kapusdik Intelkam Lemdiklat Polri ke Jajarannya
2021-05-14 19:19:41

Kegiatan deklarasi pencanangan pembangunan ZI menuju WBK-WBBM di Pusdik Intelkam Lemdiklat Polri, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.(Foto:Istimewa)
SOREANG, Berita HUKUM - Sinergitas, integritas dan kedisiplinan merupakan komponen penting dalam upaya membangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK-WBBM)

Demikian disampaikan Kepala Pusat Pendidikan Intelijen dan Keamanan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kapusdik Intelkam Lemdiklat) Polri Kombes Yuyun Yudhantara saat memimpin deklarasi pencanangan pembangunan ZI menuju WBK-WBBM yang dihadiri para pejabat utama beserta personel Pusdik Intelkam Lemdiklat Polri, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (11/5).

"Semoga integritas akan menjadi budaya yang tertanam di dalam setiap individu di lingkungan Pusdik Intelkam Soreang Bandung," kata Kombes Yuyun.

"Perlunya komitmen dari dalam hati untuk bisa benar-benar melaksanakan zona integritas dimulai dengan memperbaiki diri masing-masing agar jangan sampai melakukan korupsi, gratifikasi dan tindakan sejenisnya," imbuh dia.

Menurut dia, seluruh jajarannya harus kompak dan bersatu padu guna mewujudkan hal tersebut. "Kinerja para personel bergotong royong berkinerja baik mewujudkan capaian yang luar biasa ini harus didukung semua pihak," ujar Perwira Menengah (Pamen) yang pernah menjabat Kapolres Kendari ini.

Lebih jauh, dia memaparkan sasaran yang dicapai dari pencanangan ZI tersebut. "Manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan tentang SDM, akuntabilitas kinerja, pengawasan dan pelayanan terhadap publik soal kesehatan dengan menggunakan BPJS serta pelayanan terhadap peserta didik baik Dikbangpers, SIP khusus maupun SIP reguler di Pusdik Intelkam," paparnya.

"Kami juga berharap bisa melaksanakan tugas ini dengan optimal dengan mengedepankan akuntabilitas, kemudian transparansi serta partisipatif," tambahnya.(bh/mos)


 
Berita Terkait Polri
 
• Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
 
• Kapolri Sebut Potensi Muncul 'Matahari Kembar' Jika Polri Tidak Dibawah Langsung Presiden
 
• Jimly: Presiden Prabowo Punya Wewenang Batalkan Perpol Nomor 10/2025
 
• Komjen Agus Andrianto Resmi Jabat Wakapolri Gantikan Komjen Gatot Eddy
 
• HUT Bhayangkara ke-77, Pengamat Intelijen Sebut Tiga Hal Ini Yang Nyata Dihadapi Polri
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]