Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Lingkungan    
 
Hutan
Deforestasi Hutan Brasil Mencapai Titik Terparah Dalam Satu Dekade Terakhir
2018-11-25 06:46:19

BRASIL, Berita HUKUM - Deforestasi atau penghilangan hutan hujan tropis di kawasan Amazon, Brasil, mencapai saat ini mencapai titik tertinggi dalam satu dekade terakhir.

Merujuk kajian pemerintah Brasil yang terbit Jumat (23/11), penyebab utama deforestasi itu adalah penebangan liar dan penyerobotan lahan hutan secara ilegal.

Citra satelit menunjukkan, lahan hutan Amazon seluas 7.900 kilometer persegi hilang sejak Juni 2017 hingga Juli 2018. Luas itu lebih dari setengah teritorial Jamaika.

Dibandingkan periode yang sama setahun sebelumnya, penggundulan hutan itu meningkat 13,7%.

Beragam penelitian menyebut deforestasi merupakan salah satu pemicu pemanasan global atau menyumbang 15% emisi gas rumah kaca. Persentase itu setara dengan dampak dari sektor transportasi.

Pada hari yang sama dengan peluncuran kajian deforestasi Brasil, pemerintah Amerika Serikat menyatakan pemanasan global berpotensi memicu kerugian hingga belasan triliunan rupiah.

Seperti dilansir Reuters, Menteri Lingkungan Hidup Brasil, Edson Duarte, menyatakan penebangan kayu secara ilegal adalah penyebab utama peningkatan deforestasi di kawasan Amazon.

Duarte mendorong pemerintahannya memperketat kebijakan di sektor perhutanan.

BrasilHak atas fotoBRAZIL PHOTOS/GETTY IMAGES
Image captionPengembangan industri gandum dan kedelai dianggap mempengaruhi keberlanjutan hutan hujan tropis di Brasil.

Negara bagian Para dan Mato Grosso adalah dua lokasi teratas yang mengalami deforestasi. Mato Grosso merupakan kawasan penghasil gandum terbesar di Brasil serta pemasok kedelai.

Observatorio do Clima, lembaga pemantau iklim independen di Brasil, menganggap peningkatan deforestasi itu tidak mengejutkan.

Mereka menyebut bukan hanya penebangan liar, tapi pertumbuhan sektor komoditas juga berkontribusi pada perusakan hutan. Alasannya, para petani didorong untuk memperluas lahan mereka.

Marcio Astrini, peneliti lembaga lingkungan hidup Greenpeace, menuding pemerintah Brasil tak berbuat banyak mencegah deforestasi.

Kerusakan hutan ini diprediksi akan semakin masif seiring pemerintahan Jair Bolsonaro. Ia akan resmi menjadi presiden Brasil, Januari 2019.

"Peningkatan deforestasi akan segera terjadi." kata Edson Duarte kepada koran lokal, Oktober lalu.

Pada masa kampanye pemilihan presiden, Bolsonaro berencana membatasi denda atas perusakan hutan. Ia juga berwacana memperlemah pengaruh badan lingkungan hidup Brasil.

Sebelumnya, dalam wawancara pada BBC, wakil presiden terpilih, Hamilton Mourao, mengklaim akan memperhatikan keberlanjutan hutan Amzon.

"Pemerintah telah melindungi hutan hujan tropis. Saya yakin tak ada negara yang telah melakukan apa yang kami perbuat."

"Hukum lingkungan kami sangat ketat," kata Mourao.

BrasilHak atas fotoAFP/CARL DE SOUZA
Image captionDeforestasi hutan Amazon diperkirakan memperburuk pemanasan global. Hutan hujan tropis ini dianggap mampu menyerap gas rumah kaca.

Walau deforestasi mencapai titik terburuk dalam beberapa tahun terakhir, kejadian ini masih di bawah rekor yang tercatat pada awal tahun 2000-an.

Pada 2004 misalnya, kawasan hutan seluas lebih dari 27 ribu kilometer persegi hilang. Area itu setara dengan seluas Haiti.

Setelah kejadian itu, pemerintah Brasil meluncurkan sejumlah kebijakan untuk menekan kerusakan hutan.

Sejumlah peneliti menganggap Amazon sebagai kawasan terpenting untuk menanggulangi pemanasan global. Hutan di kawasan ini dianggap dapat menyerap gas rumah kaca.

Tak hanya itu, hutan hujan tropis Amazon juga memiliki keanekaragaman hayati dan non hayati. Jutaan spesies di kawasan ini diperkirakan belum terjamah penelitian ilmiah.(BBC/bh/sya)


 
Berita Terkait Hutan
 
• Uni Eropa Sahkan UU Anti-Deforestasi, Pemerintah Indonesia Mesti Berbenah
 
• Tak Hanya Identifikasi dan Pendataan, Ansy Lema Minta KLHK Tindak Tegas Pelaku Perusakan Hutan
 
• Cegah Kerusakan Hutan, Pengelolaan Hutan yang Lestari Harus Jadi Prioritas
 
• Perlu Penguatan Peran Negara dalam Perlindungan Kawasan Hutan
 
• Walhi: 427.952 Hektar Hutan Kalimantan Jadi Konsesi di Era Jokowi
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
• Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
• Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]