Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
BPJS
Defisit BPJS Kesehatan Harus Diselesaikan Secara Komprehensif
2018-12-12 20:51:52

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay saat rapat kerja dengan Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, Dirut BPJS Kesehatan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).Foto :Geraldi.(Foto: Geraldi)
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyampaikan dengan tegas bahwa hendaknya masalah defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bisa diatasi secara komprehensif. Pernyataan tersebut dia sampaikan saat rapat kerja dengan Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, Dirut BPJS Kesehatan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Kita ingin menyelesaikan secara komprehensif, ini kalau kita lihat dari tahun ke tahun defisitnya naik terus, bahkan tahun ini kenaikan defisitnya dahsyat. Jangan sampai tahun depan penambahan jumlah peserta PBI justru menambah persoalan," tandas Saleh di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I, Jakarta, Selasa (11/12).

Dalam rapat tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) memaparkan bahwa penanganan defisit keuangan BPJS Kesehatan 2018 akan ditangani dengan bantuan APBN sebesar Rp4,99 triliun pada 24 September 2018. Ini berdasar pada reviu BPKP yang dilaporkan pada tanggal 15 Agustus 2018.

Penganan defisit juga akan dilakukan dengan bantuan APBN sebesar Rp5,26 triliun yang akan dibayarkan dalam 2 tahap, Rp3 triliun pada 5 Desember 2018 dan Rp2,26 triliun yang rencananya akan kucurkan pada 14 Desember 2018, ini berdasar pada keputusan Rapat Tingkat Menteri (RTM) 23 November 2018, setelah dilakukan reviu oleh BPKP atas laporan 5 November 2018.

SMI juga menyampaikan proyeksi defisit Arus Kas DJS Kesehatan hasil reviu BPKP Rp6,126 triliun, diputuskan untuk disalurkan bantuan APBN sebesar Rp5,26 triliun karena ada potensi tambahan penerimaan defisiensi dari Bauran Kebijakan.

Menanggapi pernyataan SMI, Saleh mempertanyakan apakah dengan penanganan yang dilakukan Kemenkeu, defisit keuangan BPJS Kesehatan dapat selesai tanpa ada masalah turunan selanjutnya.

"Pemerintah sudah menggelontorkan bantuan untuk menyelesaikan masalah defisit BPJS tahun 2018. Disebut menggelontorkan karena jumlahnya besar. Apakah persoalan defisit tahun 2018 selesai dengan tahapan-tahapan dan sistem pembayaran yang sudah dijanjikan pemerintah itu. Tolong dijelaskan kepada kita bisa selesai atau tidak," tanya Saleh.(eko/eps/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait BPJS
Defisit BPJS Kesehatan Harus Diselesaikan Secara Komprehensif
Rizal Ramli Minta Undang-Undang BPJS Segera Direvisi
BPJS Kesehatan Defisit Anggaran Sudah Kewajiban Presiden Mengkoordisanikan Para Pembantunya, Jangan Cuci Tangan
Fahri Hamzah Desak Pemerintah Segera Gelontorkan Dana untuk BPJS Kesehatan
Atasi Defisit, BPK dan BPKP Harus Awasi BPJS Kesehatan
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Inilah Deretan Penghargaan Diraih Pemrov DKI Jakarta Dibawah Kepemimpinan Anies Baswedan
Ketum PP Muhammadiyah, Haedar: Ta'awun Merupakan Ajaran Inklusinya Agama Islam
Ratusan Orang Ikut Sandiaga Uno Berlari di Surabaya, Winarsih Curhat
51 TKA Asal Cina Tanpa Dokumen Lengkap Diusir dari Aceh
Fadli Zon Pamer Foto Ribuan Santri Madura, Simbol Pendukung Prabowo
MetroTV Mendapat Teguran Keras dari KPI
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Inilah Deretan Penghargaan Diraih Pemrov DKI Jakarta Dibawah Kepemimpinan Anies Baswedan
Ditlantas Polda Metro Jaya Gelar Acara Millennial Road Safety Festival 2019
LIPI: Ada 3 Provinsi di Indonesia Rawan Hoaks
Polri Siap Meluncurkan Gebrakan Milenial Road Safety Festival Guna Menekan Angka Kecelakaan
Kaku dan Kurang Menarik, Format Debat Pilpres Berikutnya Harus Dievaluasi
GARBI: Divestasi Freeport, Indonesia Diakali McMoran dan Rio Tinto?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]