Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
Pemilu 2014
Debat Capres Tahap 2 KPU Pakai Moderator Prof Dr Ahmad Erani Yustika
Thursday 12 Jun 2014 00:35:22

Prof Dr Ahmad Erani Yustika MSc PhD.(Foto: @AhmadErani)
JAKARTA, Berita HUKUM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) rencananya dalam acaran debat calon Presiden (capres) Indonesia 2014 tahap kedua akan digelar di Hotel Grand Melia, Jakarta, pada Minggu (15/06) malam mendatang akan memakai pembawa acara atau baru.

Acara debat itu, akan dipandu Prof Dr Ahmad Erani Yustika MSc PhD. Pasalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan ke dua tim pemenangan capres-cawapres telah sepakat menetapkan Guru Besar sekaligus Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur sebagai Pembawa acara.

“Kemarin kami sudah memberi nama-nama (ke Tim Sukses). Dan pada akhirnya, disepakati yang dijadikan pembawa acara debat nanti, Profesor Ahmad Erani Yustika," kata anggota KPU, Arief Budiman, di kantornya, Jakarta, Selasa (11/6).

Selain sebagai Guru Besar sekaligus Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur. Prof Dr Ahmad Erani Yustika MSc PhD kelahiran Ponorogo (1973), juga merupakan Direktur Eksekutif Institute Development of Economics and Finance (INDEF), anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) dan anggota Dewan Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA).

"Kemampuan dia (Ahmad Erani Yustika) di bidang ekonomi bagus, performance juga bagus dan mampu membawakan acara debat semacam ini," tandas Arief.(bhc/dar)


 
Berita Terkait Pemilu 2014
 
• Sah, Jokowi – JK Jadi Presiden dan Wakil Presiden RI 2014-2019
 
• 3 MURI akan Diserahkan pada Acara Pelantikan Presiden Terpilih Jokowi
 
• Wacana Penghapusan Kementerian Agama: Lawan!
 
• NCID: Banyak Langgar Janji Kampanye, Elektabilitas Jokowi-JK Diprediksi Tinggal 20%
 
• Tenggat Pendaftaran Perkara 3 Hari, UU Pilpres Digugat
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Pergantian Kapolri, Suyudi Ario Seto Resmi Pimpin Korps Bhayangkara Gantikan Listyo Sigit Prabowo
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]