Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Dana Desa
Dana BOS dan Dana Desa Jangan Digunakan untuk Tarian Mopobibi
2019-09-21 06:36:58

Ilustrasi. Aktivis Rahmat Mamontoh saat memberikan orasi pada aksi demo.(Foto: Istimewa)
GORONTALO, Berita HUKUM - Dalam waktu dekat setiap Sekolah SD, SMP dan Pemerintah Desa di Kabupaten Gorontalo telah diminta untuk menghadirkan massa pada pergelaran Tari MoPobibi yang akan diselenggarakan di Limboto pada akhir pekan ini. Tak tanggung-tanggung, sampai ratusan tanggung jawab menghadirkan massa untuk masing-masing Sekolah dan Pemerintah Desa untuk memenuhi target 75 ribu massa guna memecahkan rekor jumlah massa terbanyak dalam menari.

Aktivis Rahmat Mamontoh mengatakan bahwa untuk menghadirkan orang sebanyak itu tentu saja butuh anggaran yang tidak sedikit.

"Olehnya saya meminta Kepala Sekolah dan Kepala Desa harus hati-hati jangan sampai hanya untuk memenuhi target kehadiran massa kemudian Kepala Sekolah menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Kepala Desa menggunakan Dana Desa. Jika itu terjadi maka tentu akan memiliki resiko hukum," ungkapnya, Jumat (20/9).

Ia menambahkan Untuk membantu dan melindungi Kepala Sekolah dan Kepala Desa jangan sampai salah bertindak, kiranya Komite Sekolah segera membantu dengan berkoordinasi dengan Kepala Sekolah dan BPD berkoordinasi dengan Kepala Desa untuk mencegah jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam penggunaan anggaran masing-masing.

"Seharusnya Bupati menyediakan anggaran untuk memobilisasi Siswa dan Masyarakat Desa bukan kemudian hanya meminta menghadirkan massa lalu tidak menyediakan anggarannya. Akibatnya Guru-Guru dan Kepala Desa yang menerima bebannya.

Jika di kalkulasikan, Anggaran yang dibutuhkan untuk menghadirkan massa sebanyak 75 ribu orang tentu sangat banyak. Bisa dibayangkan jika seorang peserta membutuhkan anggaran transportasi pergi pulang Rp 25.000, makan Rp 12.000 dan minum Rp 5.000, maka anggaran yang dibutuhkan untuk 1 (satu) orang peserta sebanyak Rp 42.000/peserta. Sehingga untuk 75 ribu masa, maka membutuhkan anggaran sebanyak 3,1 Milyar, itu belum termasuk kostum dan accessories tari. Ini sungguh sangat banyak apalagi di tengah keadaan rakyat yang menderita kekurangan air dan bahan pangan di musim kemarau.

"Saya heran dengan cara-cara Bupati mengatur daerah ini. Bukannya memikirkan Shopping Centre dan Rumah Sakit Boliyohuto yang terbengkalai atau memikirkan rakyat yang lagi menderita karena kemarau, malah justru mengajak rakyat ramai-ramai menari-nari di tengah masa sulit seperti sekarang. Harusnya yang dilakukan Bupati adalah mengajak seluruh rakyat secara masal untuk Sholat Istisqa meminta hujan dan Sholat Ghaib untuk Almarhum Habibie yang berjasa untuk Daerah ini", kata Rahmat.

"Saya juga meminta Kapolres dan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo harus mencermati kegiatan ini jangan sampai menggunakan Anggaran BOS dan Anggaran Desa. Sebagai institusi penegak hukum, Polres dan Kejaksaan tentu memiliki kewajiban mencegah dan menindak jika terjadi sebuah perbuatan yang melawan hukum", tutup Rahmat.(bh/ra)


 
Berita Terkait Dana Desa
 
Perkuat Pengawasan Dana Desa, KPK-Kemendes PDTT Sepakati Pertukaran Data dan Informasi
 
Kejari Karo MoU Dengan Para Kades Untuk Melakukan Pendampingan Hukum Terkait Dana Desa
 
LSM SPAK Kantongi Beberapa Masalah Dugaan Penyelewengan Dana Desa di Kabupaten Gorut
 
Dana BOS dan Dana Desa Jangan Digunakan untuk Tarian Mopobibi
 
Kejari Gunung Mas Tangkap Kontraktor Terduga Korupsi Dana Desa
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Mardani Kasih Rapot Merah Terhadap Satu Tahun Jokowi-Amin
Pimpinan MPR ke TNI: Waspadai Ancaman terhadap Ideologi Bangsa
Setahun Pemerintahan Jokowi, Legislator Nilai Bidang Ekonomi Belum Memuaskan
TGPF Intan Jaya: Diduga KKSB Dibalik Kasus Pembunuhan terhadap 1 Warga Sipil dan 2 Personel TNI
IPW: Baku Hantam Sesama Polisi Sangat Memalukan
Anggota Baleg FPKS Ingatkan Pemerintah Jangan Ubah Substansi UU Cipta Kerja
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Anggota Baleg FPKS Ingatkan Pemerintah Jangan Ubah Substansi UU Cipta Kerja
Demo Ciptaker, BEM SI Ultimatum Jokowi untuk Terbitkan Perppu dalam 8x24 Jam
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Indef: Pembangunan Infrastruktur Salah Perencanaan dan Wariskan Utang Rp 20,5 Juta Per Penduduk RI
Sudah Siapkan Koper, Akankah Din Syamsuddin Ditangkap?
PKS Sesalkan UU ITE Dijadikan Dasar Penetapan Tersangka Aktivis KAMI
Indonesia Masuk Top 10 'Tukang Utang', Iwan Sumule: Kalau Kata Jokowi, Masih Lebih Baik Dari Negara Lain
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]