Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
Pemilu
DPR Undang Parlemen Asing Saksikan Pemilu
2019-04-17 01:32:06

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon berfoto bersama delegasi parlemen Turki, Malaysia, Pakistan dan Rusia.(Foto: Geraldi/jk)
JAKARTA, Berita HUKUM - DPR RI mengundang anggota parlemen negara-negara sahabat untuk menyaksikan langsung proses Pemilihan Umum (Pemilu) serentak di Tanah Air. Ini bagian dari upaya DPR RI dalam memperlihatkan Indonesia sebagai negara demokratis terbesar di dunia. Apalagi pada Pemilu kali ini menghadirkan sekaligus Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg).

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan, undangan ini diinisiasi DPR RI dan baru pertama kali dilakukan. Kegiatan ini bagian dari upaya untuk melihat bagaimana perkembangan demokrasi di Indonesia. Undangan yang hadir di antaranya Parlemen Turki, Malaysia, Pakistan, Rusia, dan dua organisasi internasional seperti Organisasi Konferensi Islam dan Westminster Foudation for Democracy (WFD), Inggris.

"Ini adalah inisiatif DPR untuk mengundang sejumlah anggota parlemen dari beberapa negara sahabat sekaligus organisasi internasional yang selama ini dekat dan bekerja sama dengan DPR. Ini adalah Pemilu serentak pertama yang kita laksanakan, baik Pilpres maupun Pileg," ucap Fadli usai memberi sambutan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Election Visit Indonesia 2019, di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/4).

Beberapa negara lain tidak ikut hadir dalam undangan tersebut seperti Parlemen Amerika dan Australia. Para undangan dan observer dari negara asing yang diundang ini kemudian akan memantau ke sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah Jabodetabek. TPS itulah para undangan melihat dari dekat bagaimana masyarakat di Tanah Air melakukan pemungutan suara dan proses penghitungannya.

"Kita ingin menunjukkan bahwa proses demokrasi di Indonesia merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari agenda politik nasional yang cukup unik. DPR baru pertama kali mengundang. Biasanya yang mengambil inisiatif KPU (Komisi Pemilihan Umum). Tapi di negara-negara lain juga parlemennya biasa mengundang bila ada Pemilu," terang politisi Partai Gerindra itu.

Turut hadir dalam FGD itu, para pembicara seperti Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, Anggota DKPP Muhammad, dan akademisi UI Chusnul Mar'iyah. "Dengan adanya observer internasional, mereka bisa menyaksikan langsung prosesnya. Mereka juga bisa memberi masukan dan memantau. Kita berharap para penyelenggara pemilu bisa siap supaya tidak terjadi kecurangan," tutup Fadli.

Sejumlah delegasi yang direncanakan hadir diantaranya Deputy Speaker of the House of Representative of Malaysia Mr. Nga Kor Ming; Member of Parliament Malaysia Mr. Hassan Abdul Karim; dan Mr. Klaus Rangga Julias Louis sebagai Sekretaris Delegasi Malaysia. Kemudian, Member of the Senate of Pakistan Mr. Muhammad Asad Ali Khan Junejo; Member of Pakistan National Assembly Mr. Muhammad Bashir Khan; serta Member of Turkish Grand National Assembly Mr. Adnan Gunnar.

Berikutnya, PUIC Secretary General Mr. Mouhamed Khourachi Niass; PUIC Deputy Secretary General Mr. Ali Ashgar Mohammadi Sijani; Secretary of Executive Committee GOPAC Mr. John Hyde; Anggota WFD Sir Simon Burns; dan Sekretariat Parlemen Rusia (DUMA) yang diwakili Mr. Anzhelika Butaeva dan Mr. Mikhail Davydov. Turut hadir Duta Besar Pakistan untuk Indonesia H.E. Abdul Salik Khan beserta jajaran, dan sejumlah perwakilan Kedutaan Besar negara sahabat untuk Indonesia.(mh/sf//DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Pemilu
Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
Ungkap Kebenaran, BPN Tekankan Pentingnya TPF Kerusuhan 21-22 Mei
Sejumlah Advokat dan Aktivis Bentuk 'Team Pembela Kedaulatan Rakyat'
Mayor Jenderal TNI (Purn) Soenarko Korban 'Trial By The Press'
Bawaslu Terima 15 Ribu Temuan Pelanggaran Selama Pelaksanaan Pemilu 2019
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Menhan: Kepolisian Seluruh Dunia Ada di Bawah Kementerian Bukan di Bawah Presiden
Status Anak Perusahaan BUMN: Adalah BUMN
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Baleg DPR Harapkan Keseriusan Pemerintah Bahas Undang-undang
Perjuangan Tim Medis Muhammadiyah Menembus Blokade Banjir di Konawe Utara
Hongkun Otoh, Putra Asli Dayak Menjadi Ketua PN Samarinda Yang Baru
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
Tim Hukum Prabowo-Sandi Mempermasalahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01
Bareskrim Polri Gagalkan Penyelundupan 37 Kg Sabu Asal Malaysia
Arief Poyuono: Paslon 01 Mesti Didiskualifikasi, KPU Enggak Paham BUMN Sih..
Sambangi MK, Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi Bawa Bukti yang Menghebohkan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]