Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
DPR RI
DPR Tekad Jaga Kedaulatan di Kawasan Pasifik
2018-07-23 21:42:40

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Kegiatan Indonesia - Pacific Parliamentary Partnership (IPPP), menjadi forum untuk DPR RI bertekad menjaga kedaulatan di Kawasan Pasifik. IPPP merupakan sinergitas antara DPR dan Pemerintah untuk ikut serta dalam menjaga kemanan, pembangunan ekonomi dan konektivitas kawasan Pasifik.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, letak geografis Indonesia yang berada di posisi silang diantara 2 benua dan samudera, yakni Samudera Hindia dan Pasifik mengharuskan Indonesia berinteraksi dengan negara-negara tetangga. Selama ini, Indonesia terlibat dalam peningkatan hubungan negara pasifik melalui berbagai kerangka multilateral seperti PBB, Grup Melanesia (MSG), APEC dan lainnya.

"Namun kami ingin lebih dekat dengan anda, karena kita ditakdirkan berada di laut yang sama. Untuk itulah, kami menyadari perlunya mengembangkan hubungan lebih jauh dan langsung terutama melalui parlemen," ungkap Ketua DPR RI kepada seluruh parlemen yang hadir dalam sidang Indonesia - Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) di Jakarta, Senin (23/7).

Turut hadir dalam pertemuan ini, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla yang bertindak sebagai keynote speaker, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf, serta sejumlah Anggota DPR RI lainnya.

Bamsoet, sapaan akrabnya menjelaskan, Indonesia dalam hal ini DPR RI menyadari pentingnya parlemen dalam jalur diplomasi, parlemen berperan menjembatani dan menyalurkan aspirasi rakyat di panggung internasional serta forum diplomasi internasional. Karena itu, Indonesia dan negara Pasifik perlu membentuk suatu kemitraan untuk bersama-sama menghadapi tantangan ke depan.

"Realitas menunjukkan bahwa negara-negara di Kawasan Pasifik ini tidak hanya dipersatukan oleh kesamaan kondisi geografis, potensi kekayaan alam dan keberagaman latar belakang Sumber Daya Manusianya, termasuk ras, tetapi juga kesamaan dalam tantangan dan masalah yang dihadapinya," tutur Bamsoet.

Karena itu, sebagai negara kepulauan, IPPP akan mengangkat isu-isu pembangunan di bidang kelautan, kemaritiman, dan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi fokus bersama Indonesia dan negara-negara yang berada di Kawasan Pasifik.

Hal senada diungkapkan Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla. Menurutnya, negara-negara Pasifik tidak bisa mengatasi tantangan pembangunan manusia dan maritim berkelanjutan jika berdiri sendiri, sebab itu dibutuhkan hubungan kemitraan yang kuat dan berkelanjutan.

Ia menuturkan, sama seperti arti Pasifik yang berarti teduh, diharapkan kemitraan ini dapat memberikan kedamaian dan ketenangan bersama untuk membangun Kawasan Pasifik lebih maju.

"Banyak yang mengartikan laut memisahkan kita. Padahal Pasifik menghubungkan kita satu sama lain. Karena itu masalah yang terjadi di pasifik, adalah masalah di negara pasifik lainnya," tandas orang nomor dua RI ini.(ann/sf/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait DPR RI
Ketua DPR Sebut Prolegnas Tugas Bersama DPR RI dan Pemerintah
Fahri Hamzah Dukung Penguatan Parlemen Indonesia
Ketua DPR: Kritik Adalah Vitamin
DPR Berkomitmen Terus Terbuka Kepada Masyarakat
Paripurna DPR RI Setujui RUU Prioritas 2019
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Tingkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Tanjung Agung Bangun Gudang Desa
Muhammad Syafrudin: Pemberdayaan SDM Penting di Daerah Kepulauan
Diduga Kasus Tambang di Bukit Soeharto, Kejati Kaltim Geledah Kantor PT Kaltim Batu Manunggal
Defisit BPJS Kesehatan Harus Diselesaikan Secara Komprehensif
Kanada Bebaskan Putri Pendiri Huawei, Proses Ekstradisi Tetap Berjalan
FOKAN Minta Para Capres-Cawapres 2019 Serius Canangkan Program P4GN
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Diduga Kasus Tambang di Bukit Soeharto, Kejati Kaltim Geledah Kantor PT Kaltim Batu Manunggal
Kapolda Metro Jaya Memerintahkan untuk Ungkap Pelaku Anarkis di Polsek Ciracas
Hakim Kabulkan Permohonan Tahanan Kota Alphad Syarif Ketua DPRD Samarinda
Polisi Tangkap 4 Tersangka Pembobol Kartu Kredit di Bandung dan Medan
Ditjen AHU Kemenkumham Raih Penghargaan Zona Integritas WBK/WBBM 2018 dari KemenPAN RB
Kasus Jurnalis Yusro Hasibuan, Lemkapi: Wartawan Harus Bisa Memilah Tugas Jurnalistik dengan Penyebaran Berita Bohong
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]