Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Komisi V DPR
DPR Minta Pemerintah Cepat Tangani Gempa Sulbar dan Banjir Kalsel
2021-01-16 20:18:18

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi V DPR RI Irwan meminta pemerintah bergerak cepat menangani bencana gempa bumi di Majene, Sulawesi Barat dan banjir di Kalimantan Selatan. Irwan mengingatkan, terdapat ribuan warga yang terendam banjir 2 meter sampai 3 meter di Kalsel dan korban meninggal serta luka-luka di Sulbar akibat gempa.

Hal itu ditegaskan Irwan dalam rilis yang diterima Parlementaria, Sabtu (16/1). "Belum lagi, jika menghitung kerugian materil harta, rumah, dan lain-lain akibat bencana tersebut. Pemerintah jangan lambat penanganan dan penyelamatan, walau sedang fokus pada penanganan pandemi Covid-19," ujar Irwan.

Politisi Fraksi Partai Demokrat tersebut menyampaikan, Presiden Joko Widodo harus melakukan evaluasi sistem mitigasi bencana dan penanganan pasca bencana yang terjadi di tanah air. Karena, ungkapnya, jika berkaca selama ini pemerintah seolah terlihat gelagapan dalam penanganan dan bencana.

"Peta rawan bencananya bagaimana? Rawan banjir? Rawan longsor? Rawan gempa? Apakah masyarakat bisa akses setiap saat informasi itu, sehingga ada kesiapan dan kesadaran untuk lebih respect pada alam dan lingkungan," tandas legislator dapil Kalimantan Timur itu.

Menutup pernyataannya, Irwan menyampaikan duka cita yang mendalam atas bencana alam yang terjadi di Sulbar dan Kalsel. "Semoga korban yang meninggal diterima di sisi Tuhan, dan korban yang selamat bisa diberikan kesabaran dan ketabahan," tutur Irwan.(pun/sf/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Komisi V DPR
 
DPR Minta Pemerintah Cepat Tangani Gempa Sulbar dan Banjir Kalsel
 
Legislator: Potensi Indonesia Belum Dioptimalkan
 
Komisi V: Selesaikan Mekanisme Subsidi, Baru Hapus KRL Ekonomi
 
Pemerintah Wajib Segera Laksanakan Wajib Belajar 12 Tahun
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Surat Telegram Kapolri Ini Perketat Penggunaan Senjata Api di Lingkungan Polri
Pengawasan Berlapis Paminal dan Itwasum, Korlantas Tegaskan Tender Pengadaan Barang Sesuai Ketentuan
Waketum MUI: Kerumunan Jokowi dan Rizieq Cukup Dihukum Denda
Tersangka Kasus Indosurya Tak Ditahan, LQ Indonesia Lawfirm: Polri 'Tumpul Keatas, Tajam Kebawah'
Tembak Mati Anggota TNI dan 2 Pelayan Cafe, Oknum Polisi Ini Terancam Hukuman 15 Tahun Penjara
Tradisi Menulis Harus Menjadi Bagian dari Kader Muhammadiyah
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Waketum MUI: Kerumunan Jokowi dan Rizieq Cukup Dihukum Denda
Jokowi Bagi Suvenir Picu Kerumunan di NTT, Munarman: Bisa Kena Pasal Penghasutan
Masyarakat Yang Tolak Vaksin Harus Jadi Perhatian Pemerintah
Data BPBD: Jumlah RW Tergenang Banjir DKI Lebih Rendah Dibanding Tahun 2015
Wahh, Rektor IPB Sebut Indeks Pangan Indonesia Lebih Buruk dari Zimbabwe dan Ethiopia
Achmad Midhan: Apabila Diteruskan Pengadilan Habib Rizieq akan Menciderai Rasa Keadilan Masyarakat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]