Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Hutang Luar Negeri
DPR Menyayangkan Utang Luar Negeri Indonesia Yang Terus Meningkat
2018-03-07 18:13:02

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menyayangkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia yang makin meningkat. Menurutnya, hal tersebut terjadi karena pemerintah saat ini hanya fokus terhadap pembangunan infrastruktur berskala besar.

"Hutang itu memang tidak bisa dihindari, karena kita sendiri punya keterbatasan. Pemerintah kan selalu bicara tentang infrastruktur, tetapi infrastukturnya hanya yang berskala besar, dimana butuh biaya yang besar juga. Biayanya dari mana? Ya dari utang," ucapnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (7/3).

Heri memberi contoh kasus pembangunan jalan tol Trans Sumatera, dimana jalan tol merupakan jalan berbayar yang tidak bisa dinikmati banyak orang.

"Apa semua kalangan masyarakat bisa merasakan tol ini? Kan tidak. Pemerintah hanya fokus terhadap infrastruktur besar, tetapi mereka tidak memperhatikan jalan-jalan yang ada di lingkungan sekitar kita, masih banyak rusak dan bolong," tuturnya.

Politisi Gerindra ini berharap jika pemerintah akan membuat sebuah kebijakan, seharusnya bisa dibicarakan secara terang-terangan terlebih dahulu. Ia pribadi akan mendukung langkah pemerintah jika itu untuk kepentingan rakyat, tetapi jika tidak, patut untuk dikritisi.

"Dan kita harap bersama-sama, ekonomi ini bisa tumbuh. Presiden harus berfikir yang strategis, utamakan masa depan bangsa dan kepentingan masyarakat. Jangan sampai hutang ini akan terus menjadi tanggungan untuk generasi yang akan datang," tutupnya.

Sementara, Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada triwulan IV 2017 sebesar USD 352,2 miliar atau setara Rp 4.772,6 triliun (USD 1=Rp 13.551). Angka ini naik 10,1 persen secara tahunan (yoy)

Tahun 2014 sebesar 24,7 persen, tahun 2015 naik tajam ke 27,4 persen, lalu tahun 2016 menjadi 27,9 persen, tahun 2017 ada di angka 28,2 persen. Tahun 2018 diproyeksi bisa menyentuh angka 29 persen terhadap PDB.

Diketahui, lebih dari 80 persen penerimaan Negara bersumber dari pajak. Sementara itu, realisasinya terus melenceng dari rencana. Tahun 2015, realisasinya hanya Rp 1.285 triliun atau melenceng dari target APBN-P sebesar Rp 1.489 triliun. Tahun 2016 juga melenceng dari target APBN-P TA 2016 sebesar Rp 1.539,2 triliun..(ts/ila/sc/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Hutang Luar Negeri
Hutang Luar Negeri RI Terus Naik Menjadi Rp5.410,50 Triliun
Berutang Rp15 Triliun ke Bank Dunia untuk Pemulihan Lombok dan Sulteng Sama Saja Mengatasi Bencana dengan Bencana
Total Hutang Pemerintah Rp 4.585,4 triliun, Salamuddin Daeng: Rasio Utang RI 30,31 Persen Menyesatkan
Beban Bunga Utang Makin Bertambah, APBN Tak Sehat
Indonesia Utang Lagi 300 Juta Dolar dari Bank Dunia
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Diduga Kasus Tambang di Bukit Soeharto, Kejati Kaltim Geledah Kantor PT Kaltim Batu Manunggal
Defisit BPJS Kesehatan Harus Diselesaikan Secara Komprehensif
Kanada Bebaskan Putri Pendiri Huawei, Proses Ekstradisi Tetap Berjalan
FOKAN Minta Para Capres-Cawapres 2019 Serius Canangkan Program P4GN
Jelang Pemilu 2019, Politik Identitas, Radikalisme dan Terorisme Berpotensi Ganggu Stabilitas NKRI
Soal Ruas Jalan Papua, Natalius Pigai: Janganlah Diam.. Saya Tunggu Respos Istana, Bukan Orang Politik dan TimSes!
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Diduga Kasus Tambang di Bukit Soeharto, Kejati Kaltim Geledah Kantor PT Kaltim Batu Manunggal
Kapolda Metro Jaya Memerintahkan untuk Ungkap Pelaku Anarkis di Polsek Ciracas
Hakim Kabulkan Permohonan Tahanan Kota Alphad Syarif Ketua DPRD Samarinda
Polisi Tangkap 4 Tersangka Pembobol Kartu Kredit di Bandung dan Medan
Ditjen AHU Kemenkumham Raih Penghargaan Zona Integritas WBK/WBBM 2018 dari KemenPAN RB
Kasus Jurnalis Yusro Hasibuan, Lemkapi: Wartawan Harus Bisa Memilah Tugas Jurnalistik dengan Penyebaran Berita Bohong
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]