Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Pariwisata
DPR Inginkan Wisatawan ke Sumbar Meningkat
2017-02-28 06:06:22

Ilustrasi. Rumah Adat Gadang di kota Padang Panjang.(Foto: Istimewa)
PADANG, Berita HUKUM - Tim Kunker Komisi X DPR meninjau potensi wisata yang ada di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), salah satunya yakni rumah adat gadang di Pusat Dokumentasi Kebudayaan Minangkabau yang terletak di kota Padang Panjang.

Komisi yang membidangi Pariwisata ini mengagumi keindahan alam dan budaya adat istiadat Sumbar yang terjaga oleh masyarakatnya. Wakil Ketua Komisi X Ferdiansyah mengatakan potensi wisata yang ada di Sumbar diharapkan dapat menjadi daya tarik dan meningkatnya wisatawan domestik maupun mancanegara.

"Allah menganugerahkan alam Sumbar yang begitu indah, dan ragam budaya adat istiadat setempat membuat Sumbar menjadi salah satu daerah tujuan wisata yang patut dikunjungi di Indonesia," katanya, di Padang Panjang, Minggu (26/2).

Politisi Golkar ini menjelaskan, kunjungan Tim Komisi X ini untuk menyerap aspirasi dan melihat secara langsung kondisi ruang lingkup bidang kerjanya yaitu pendidikan, olahraga, dan pariwisata.

"Kita ingin mendengarkan secara langsung masukan dari pemerintah daerah dan melihat secara langsung potensi dan masalah untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke Sumbar," katanya.

Menurutnya, kondisi infrastruktur jalan yang menghubungkan kota Padang hingga Bukittinggi yang melewati Kota Padang Panjang terbilang sempit. Ini menyebabkan sering terjadi kemacetan yang sangat panjang.

"Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat harus bekerja sama untuk mencarikan solusi ini, karena wisatawan akan enggan kesini jika macetnya bisa berjam-jam," katanya.(as/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Pariwisata
 
Penurunan Pariwisata di Bali Berdampak Besar Terhadap Ekonomi Masyarakat
 
Maksimalkan Potensi Pariwisata, Komisi IV DPRD Kaltim Studi Banding ke Jawa Barat
 
Pak Jokowi, Pariwisata Indonesia Juga Semakin Gak Beres Nih
 
Sensasi Menjelajah Lautan dengan De' Kartini
 
Menpar Memberikan Penghargaan Uang Tunai Jutaan Rupiah dalam APWI 2018
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah
Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit
Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional
Sinyal keterlibatan Menhut Raja Juli dalam kasus korupsi Bupati Kuansing Suhardiman Amby
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]