Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
BPJS
DPR Diminta Cermati Temuan BPJS Centre
Wednesday 15 Jan 2014 14:03:11

Anggota DPR RI, Rieke Dyah Pitaloka.(Foto: BH/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR Rieke Dyah Pitaloka (F-PDIP) meminta DPR mendesak pemerintah untuk mencermati hasil temuan BPJS Centre. Pasalnya masih adanya masyarakat yang mengeluhkan kurangnya sosialisasi serta akses mereka dalam Jaminan Kesehatan.

"Dengan mencermati BPJS Centre diharapkan dapat mengakomodir masyarakat dalam mengakses Jaminan Kesehatan," ujar Rieke saat Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara II yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Marzuki Alie, Rabu, (15/1).

Berdasarkan pemantauan, terbatasnya petugas dan lamanya pelayanan pendaftaran anggota BPJS memang dikeluhkan masyarakat. Apalagi masih banyak pendaftar yang ternyata belum paham dengan persyaratan apa saja yang harus dibawa untuk mendaftar. Akibatnya terdapat beberapa peserta yang pulang kembali untuk melengkapi persyaratan yang belum lengkap.

Sebelumnya, pemerintah akhirnya melebur layanan kesehatan menjadi satu nama yaitu BPJS per 1 Januari 2014. Perubahan semua layanan kesehatan ini berlaku mulai dari jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek), jaminan persalinan (Jampersal), jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), dan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda).(si/dpr/bhc/rby)


 
Berita Terkait BPJS
 
• Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal
 
• Legislator Minta Pemerintah Tinjau Kembali Program KRIS
 
• Bongkar-Pasang Regulasi Bingungkan Peserta BPJS Kesehatan
 
• Fadli Zon: Inpres BPJS Kesehatan Seharusnya Tidak Mengikat
 
• Luqman Hakim: Batalkan Kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai Syarat Pelayanan Pertanahan
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
• Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
• Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]