JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – DPR mendesak pemerintah untuk secepatnya menyelesaikan masalah di PT Freeport Indonesia. "Bila ini dibiarkan terus, potensi kehilangan pendapatan ke negara akan semakin membesar, disamping juga akan menimbulkan iklim usaha yang tidak kondusif di sektor migas khususnya," beber Anggota Komisi VII Dito Ganindito di Jakarta, Senin (19/9).
Dito menjelaskan yang terjadi di Freeport akan mempengaruhi para investor asing yang akan menamamkan investainya di Indonesia. Dampak lain dengan berkurangnya pendapatan negara serta menurunnya produksi. "Kejadian ini sudah sekitar seminggu, jadi ini harus segera diselesaikan," jelas Dito.
Sebelumnya, sebanyak 8.000 karyawan Freeport melakukan mogok kerja terkait permintaan kenaikan gaji yang dianggap belum setara. Akibat mogok kerja yang dilakukan para pekerja tambang emas tersebut, pendapatan negara berkurang sebesar 6,7 juta dolar AS.
Di tempat terpisah, Ketua Lembaga Pengkajian Penelitian dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kadin, Didik J Rachbini meminta pemerintah harus mempriotaskan perijinan tambang untuk pengusaha domestik sehingga dapat mendukung program nasional. "Ijin tambang harus diprioritaskan pengusaha domestik, dan ESDM dan DPR harus memprioritaskan itu. Yang jelas harus pengusaha dalam dalam negeri. Selain itu wajib dilarang (produk) tambang diekspor," ujar dia.
Menurut dia, dengan adanya dukungan kebijakan tersebut maka proses hilirisasi akan lebih mudah. Namun begitu, hal itu bukan tidak mendapat masalah pada pelaksanaannya, sebab berbagai masalah seperti ekonomi politik, mafia dan rent seekers masih saja ada dan terjadi. "Kalau masalah-masalah itu masih menempel pada kebijakan industri pertambangan kita sampai kapan pun Indonesia tidak akan maju," jelas dia.
Dengan demikian, perlu adanya orientasi kebijakan baru pertambangan migas diantaranya yaitu fokus kepada pertambangan non migas. Sebab, secara pengelolaan lebih mudah misalnya batubara, emas dan lain-lain. "Pertambangan non migas lebih mudah dan murah dibandingkan dengan biaya eksploitasi tambang migas," jelas Didi.(inc/ind)
|
