Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Komisi XI
DPR Desak Pemerintah Naikkan Cukai Alkohol
Friday 07 Jun 2013 10:47:44

Gedung DPR RI.(Foto: BeritaHUKUM.com/din)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR Nusron Wahid mendesak pemerintah untuk menaikkan cukai alkohol sebagai sumber pemasukan negara. Selama ini, pemerintah setiap tahun tidak pernah menaikkan cukai alkohol ini.
“Padahal, alkohol jelas-jelas merusak moral bangsa, tetapi malah dilindungi pemerintah,” katanya di Jakarta, Jumat (7/6).

Menurut Nusron, tarif alkohol naik tahun 2006, kemudian naik di tahun 2010. Artinya, alkohol tarifnya tidak naik setiap tahun. Padahal ada inflasi, dan sebagainya.

Berarti pemerintah ini setiap tahun secara otomatis tidak langsung melihat intensif kepada para pemabuk. Namun, lebih memberikan intensif kepada peredaran alkohol. “Lebih berbahaya mana antara alkohol dan rokok? Kalau rokok tiap tahun naik rata-rata 8.5%, tetapi alkohol tidak pernah nai," jelasnya.

Menurut Nusron, di dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa lebih tinggi zat adiktifnya alkohol daripada tembakau. “Kalau cukai rokok dibuat roadmap, bahkan ada Peraturan Pemerintahnya? Sementara alkohol tidak ada roadmap maupun Peraturan Pemerintahnya,” ujarnya.

Oleh karena itu, sudah seharusnya cukai alkohol dinaikkan sebagaimana dalam UU Cukai. “Saya setuju kalau dalam rangka mencari tambahan 920 miliar dari aspek cukai dengan menaikkan cukai ethil dan alkohol, tetapi tidak menaikkan cukai rokok,” terangnya.

Menanggapi pernyataan Nusron, Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Bambang Brodjonegoro mengatakan Pemerintah akan terus lakukan perbaikan tarif cukai alkohol. “Kenaikan cukai alkohol masih ada ruang untuk ditingkatkan,” ujar Bambang.(dry/ipb/bhc/opn)


 
Berita Terkait Komisi XI
 
Menkeu Dinilai Tak Hormati Kesepakatan Politik
 
Bea Cukai Diapresiasi, Rokok dan Minuman Ilegal Dimusnahkan
 
Kasus JP Morgan Warning atas Bencana Keuangan Negara
 
Politik Anggaran Pemerintah Tidak Sehat dan Tidak Kredibel
 
Cetak Uang Baru Tidak Urgen
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal
Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat
Satelit Lampung-1 milik perusahaan China siap diluncurkan, apa manfaat dan risikonya?
Rakyat berhak jadi hakim kinerja Menteri Prabowo, Emrus: Jangan hindari kabinet bayangan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]