Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
DPR RI
DPR Bertanggungjawab Emban Amanat Rakyat
2016-11-27 07:15:04

lustrasi. Sidang Paripurna DPR RI.(Foto: BH /mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga perwakilan rakyat yang secara langsung dipilih oleh rakyat memiliki tanggung jawab besar dalam mengemban amanah rakyat. Meskipun, DPR belum sepenuhnya baik di mata masyarakat, namun masyarakat masih menaruh harapan besar terhadap lembaga ini.

Demikian mengemuka dalam Seminar Nasional bertajuk "Antara Kepercayaan dan Harapan Publik" yang digelar oleh Badan Keahlian Dewan (BKD) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (24/11).

Dalam sambutannya, Kepala BKD Johnson Rajagukguk menyatakan untuk meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap parlemen, kehadiran DPR harus terwujud dalam menjalankan ketiga fungsinya, yakni legislasi, representasi, dan pengawasan. "Ketiga fungsi itu merupakan implementasi atas aspirasi masyarakat yang didapatkan, diperoleh atau yang disampaikan kepada DPR," ungkap Johnson.

Selain itu, lanjutnya, salah satu syarat untuk mewujudkan peran DPR yang semakin di percaya publik adalah dengan meningkatkan dukungan kepada lembaga DPR. Dalam hal ini, Sekretariat Jenderal bersama Badan Keahlian Dewan memberikan dukungan dalam bentuk administrasi, teknis maupun keahlian.

Menurutnya, hal tersebut diperlukan agar fungsi DPR dapat berjalan dengan optimal dan tepat sasaran. "Yang terpenting adalah amanat masyarakat, aspirasi masyarakat khususnya bagi masyarakat dari daerah pemilihan masing-masing anggota itu sendiri, tandasnya.

Ia pun mendorong semua unsur pendukung lembaga perwakilan rakyat agar secara bersama-sama membangun DPR dari dalam sehingga keterwakilan DPR di publik semakin meningkat.

"Dengan cara itulah sumbangsih bagi tingkat kepercayaan masyarakat kepada DPR diharapkan semakin tinggi. Maka tingkat keraguan masyarakat terhadap kinerja DPR berkurang dari waktu ke waktu," imbuh Johnson saat membuka seminar.

Dalam seminar tersebut, turut hadir beberapa narasumber dari berbagai institusi, diantaranya Anggota Komisi VIII Jalaluddin Rakhmat, Ketua Departemen Sosiologi UGM Yogyakarta Arie Sudjito dan Direktur Eksekutif INFID Sugeng Bahagijo.(ann,mp/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait DPR RI
 
DPR Dukung Semua Program Pemerintah Selama untuk Kesejahteraan Rakyat
 
Polisi Tetapkan Pengguna dan Pembuat Plat DPR RI Palsu Jadi Tersangka
 
Putusan MKMK Bisa Jadi Amunisi Politik Bagi DPR RI Memakzulkan Presiden Jokowi
 
Seluruh Fraksi DPR, DPD dan Pemerintah Setuju RUU 5 Provinsi Dibawa ke Rapat Paripurna
 
Ini Kisah 'Falun Gong' yang Hadir dalam Rapat Paripurna DPR-RI
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional
Sinyal keterlibatan Menhut Raja Juli dalam kasus korupsi Bupati Kuansing Suhardiman Amby
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]