JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua BKSAP Hayono Isman mengapresiasi positif langkah pemerintah yang memanggil Dubes Inggris serta mempertanyakan pembukaan kantor Organisasi Separatis Papua di Oxford, Inggris.
"Penjelasannya dari Dubes bahwa itu merupakan keputusan tingkat lokal dimana Walikota Oxford memberikan ijin, namun Duta Besar Inggris menyatakan bahwa itu bukan sikap pemerintah Inggris, yang intinya mengakui Papua bagian dari NKRI," terangnya disela-sela Rapat Evaluasi BKSAP, di Hotel Le Meridien, Jakarta, Rabu, (22/5).
Menurut Hayono, Indonesia jangan kepancing terhadap langkah yang dilakukan Organisasi Separatis Papua. Karena memang sudah final bahwa Papua merupakan bagian dari NKRI melalui operasi Trikora saat itu yang telah menelan korban pejuang NKRI. "Ini sudah final sampai kapanpun jadi jangan terpancing artinya, jangan sampai terjadi pelanggaran HAM di Papua," ujarnya.
Dia mengharapkan, Pemerintah dapat menempatkan kader TNI dan Polri terbaiknya di daerah Papua yang mampu memahami persoalan Papua secara komprehensif. "ini persoalan setipis rambut antara penegakan HAM, dan pemberantasan gerakan separatis," terangnya.
Hayono mengatakan, gerakan separatis Papua kerap melakukan provokasi ke Pihak TNI sehingga menimbulkan konflik antara kedua pihak.
Khusus soal Suriah, DPR sangat risau bahwa penanganan konflik Suriah belum maksimal bahkan terbukti sudah hampir 80 ribu korban jiwa dan jutaan pengungsi. "Kita tidak bisa tinggal diam harus berperan sampai masalah Suriah ini tuntas, sesuai UUD dimana harus dapat berperan aktif menjaga perdamaian dunia,"katanya.(si/dpr/bhc/opn) |
