Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Kasus Century
DPR Akan Panggil Paksa Budi Mulya
Thursday 03 Oct 2013 17:58:35

Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung Wibowo.(Foto: Ist)
Jakarta, Berita HUKUM - Ketua Tim Pengawas (Timwas) Century DPR RI Pramono Anung akan memanggil paksa Mantan Deputi Bank Indonesia (BI) Budi Mulya, karena tidak pernah memenuhi undangan rapat Timwas untuk membahas kasus Bank Century.

"Bila undangan ke tiga ini tidak dipenuhi, maka DPR akan memanggil paksa dia," ujar Pramono, di Jakarta, Rabu (2/10).

Dia telah melanggar perundangan yang berlaku jika masih tidak bersedia hadir dalam rapat diatas, sehingga Timwas melalui lembaga kepolisian berhak memanggil paksa dirinya.

Menurutnya, keterangan Budi mulya penting dalam memecahkan kasus Century yang hingga saat ini belum mendapatkan titik terang. Adanya keterangan darinya akan membuat kasus ini dapat segera diselesaikan.

Seperti yang dikutip pada laman infopublik.org, menanggapi hal itu, Anggota Timwas Century Indra mengungkapkan, pernyataan Budi sangat penting untuk diketahui. Jadi, kehadirannya diharapkan oleh lembaga agar dapat menguak keadaan yang sebenarnya. "Penyataan Budi Mulya sangat strategis terkait kasus ini, apabila pernyataan Budi Mulya dan Robert Tantular disatukan akan membuat semakin jelas kasus," ucapnya.(gus/ipb/bhc/sya)


 
Berita Terkait Kasus Century
 
Asia Sentinel Akhirnya Minta Maaf Ke SBY, Partai Demokrat dan Rakyat Indonesia
 
SBY: Tangkap dan Penjarakan Saya Kalau Fitnah Itu Benar
 
Demo HMS Tuntut Sri Mulyani dan Boediono Mesti Dimeja Hijaukan terkait Kasus Bank Century
 
Diluncurkan, Buku Tim Sembilan Membongkar Skandal Century
 
Timwas Century Minta Pemerintah Serahkan Potensi Aset Yang Bisa Dikembalikan
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Untitled Document

  Berita Utama >
   
SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]