Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Pemilu
DPD SPN DKI Jakarta Gelar Deklarasi Pemilu Damai 2019
2019-01-20 09:04:22

Deklarasi Pemilu Damai 2019 yang digelar oleh DPD SPN DKI Jakarta.(Foto: BH /mos)
JAKARTA, Berita HUKUM - Berkomitmen untuk mendukung berlangsungnya Pemilihan Umum yang tertib, aman dan damai, kalangan buruh yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Nasional (DPD SPN) DKI Jakarta mengadakan Deklarasi Pemilu Damai 2019.

Ketua DPD SPN DKI Jakarta Ari Azhari mengungkapkan, dalam hal menjaga situasi keamanan dan ketertiban di masyarakat, terlebih pada momen penting jelang Pemilu, bukan hanya tugas aparat TNI Polri, tetapi dibutuhkan juga partisipasi dan dukungan dari berbagai elemen masyarakat, salah satunya dari organisasi buruh.

"Kita siap menciptakan iklim politik yang aman, damai, sejuk, patuh hukum. Siap berpolitik secara demokratis dan mengedukasi dalam rangka mewujudkan konsep kedaulatan rakyat," ujar Ari di Kantor DPN SPN DKI, Semper, Jakarta Utara, Sabtu (19/1).

Dalam deklarasi tersebut, SPN DKI juga berikrar untuk menjaga keutuhan NKRI, Pancasila, UUD 1945, menjaga kerukunan umat beragama, serta menjunjung harkat dan martabat bangsa.

"Kami para buruh SPN DKI juga siap merawat keharmonisan hubungan antar warga negara, bertoleransi dan saling menghormati perbedaan," ucap Ari.

Terus Perjuangkan UMP DKI

Terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta sebesar Rp 3.940.973., SPN DKI mengaku kecewa dengan jumlah tersebut, karena dirasa tak mencukupi kebutuhan hidup buruh. SPN bakal terus memperjuangkan upah layak buruh, dengan berbagai upaya terutama cara-cara yang damai.

"Di samping kami melakukan pendekatan dengan Pemprov, kita juga akan berafiliasi dengan serikat buruh yang ada di DKI Jakarta. Kami sebenarnya menghindari gerakan massa tapi kalau memang itu perlu dilakukan, kami akan lakukan sesuai dengan aturan hukum yang ada," tutupnya.(bh/mos)

Share : |

 
Berita Terkait Pemilu
Komunitas Peradilan Semu Universitas Jayabaya Deklarasikan Pemilu Damai Tanpa Hoaks
IMM Resmi Terakreditasi Sebagai Lembaga Pemantau Pemilu oleh Bawaslu
Habib Abdurrahman Assegaf: Kebersamaan Harus Dijaga Demi Wujudkan Pemilu Damai
Kawal Pemilu 2019, Sejumlah Advokat Deklarasikan ADPRIL
Eks Napiter Sofyan Tsauri Ingatkan Pentingnya Jaga Kedamaian Jelang Pemilu 2019
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Sandiaga Uno Akan Bentuk Unikop
Anggota DPRD Kaur Partai Golkar Akhirnya Dibebaskan, Tidak Terbukti Narkoba
Bawaslu Putuskan Deklarasi Gubernur Ganjar Pranowo dan 31 Kepala Daerah Langgar Aturan
Wacana Pembentukan Pansus Freeport Mulai Mengemuka
Pesan Istri Sandiaga Uno untuk Milenial: Jangan Golput
Insinyur dan Sarjana Teknik ATN/STTN/ISTN Dukung Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Amin
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Bawaslu Putuskan Deklarasi Gubernur Ganjar Pranowo dan 31 Kepala Daerah Langgar Aturan
Panitia Munajat 212: Pernyataan Pers Klarifikasi Soal Kekerasan terhadap Jurnalis
Wakil Ketua DPR: Dana Desa Perintah UU Bukan Jokowi
Bareskrim Polri Ungkap Penyelundupan Shabu 30 Kg dalam Lampu Downlight Asal Malaysia
PMJ Memusnahkan Shabu 127 Kg, Ekstasi 92 Ribu Butir dengan 15 Tersangka Ditangkap
Pandangan Dr Rizal Ramli Pasca Debat Capres Kedua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]