Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
Pemilu
DKPP Mesti Periksa Komisioner KPU Yang Coba Curangi Perhitungan Suara Pilpres
2019-04-20 14:33:28

Ilustrasi. tampak suasana perhitunagn suara Pilpres di TPS, Rabu (17/4).(Foto: BH /sya)
JAKARTA, Berita HUKUM - Menurut Arief Poyuono Wakil Ketua Umum partai Gerindra merasa KPU diduga kuat melakukan kecurangan dengan mencoba lakukan penyamaan hitung suara dengan hasil Quick Count Lembaga Survei (memframing).. "KPU curang dan sudah terbukti dengan mengaku salah input data pada saat perhitungan suara," tegas Arief, yang juga menjabat juru bicara BPN 02 pasangan Prabowo-Sandi.

"Kok mau ngeles begitu ketahuan mau melakukan Framing hasil quick count lembaga survei bayaran dengan tabulasi yang sedang dilakukan KPU?," cetus Arief, penuh tanda tanya.

Kemudian, selanjutnya yang kedua menurut Arief nampak dilihat sangat aneh data suara dari Jawa Tengah lebih banyak yang masuk dibandingkan provinsi-provinsi yang jangkauan tidak luas dan pemilihnya lebih sedikit dari Jawa Tengah.

"Di samping itu, sebagai contoh permisalan saja suara masuk dari DKI Jakarta yang sengaja dilambatkan, kemudian suara dari wilayah Jawa Barat juga diperlambat," ungkapnya.

Menurut Arief, semestinya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) harus segera periksa semua komisioner KPU yang sudah dipastikan akan coba-coba melakukan curang pada perhitungan suara Pilpres.

"Alasan ketahuan melakukan kecurangan dengan berpihak pada Pasangan Joko Widodo - Maruf Amin, kok alasannya salah input data dari C1," tegasmya.

Maka itulah, "KPU Curang bisa buat masyarakat Indonesia marah. Kemudian saya ingatkan, jangan sampai masyarakat melakukan aksi-aksi Geruduk ke kantor kantor KPU," tandasnya.

Sementara itu, menindaklanjuti banyaknya laporan pelanggaran baik peristiwa yang jelas sudah tersebar di media sosial dan di berita Media, baik terjadi pasca pesta demokrasi serentak pada 17 April 2019 di Indonesia, Ketum Relawan PRASA, Ahmad Murlan Pasaribu menyampaikan bahwa, "Apabila melihat, menemukan adanya kecurangan oleh pihak tertentu baik juga penyelenggara Pemilu, para relawan sudah diinstruksikan bakal melaporkan ke Bawaslu setempat," demikian utara Murlan menegaskan.

Murlan pun menambahkan, sebaiknya Bawaslu segera menindaklanjuti tiap laporan kecurangan kecurangan Pemilu yang terjadi di lapangan.

"Apalagi terkait 'Entry Data' oleh petugas KPU yang salah, mestinya itu diproses segera. Untuk memberikan efek jera jangan sampai terulang," tandasnya.

Sebagaimana diketahui, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengakui ada kesalahan input data C1 pada Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng). KPU, kata dia, segera memperbaiki kesalahan tersebut.

"Kalau salah input kan kita lakukan koreksi," kata Arief di Gedung KPU, Jakarta, Sabtu (20/4), sebagaimana yang dikutip dari CNN Indonesia.

KPU mencatat, hingga Jumat (19/4) siang, kesalahan memasukkan data rekapitulasi hasil penghitungan suara dari C1 ke Situng terjadi pada sembilan tempat pemungutan suara (TPS). Sembilan TPS tersebut tersebar di tujuh provinsi.

Arief juga mengaku bahwa anak buahnya yang bekerja di TPS hingga KPPS kelelahan. Lantaran para petugas ini telah mulai bekerja, sebelum dan sesudah pencoblosan tanpa berhenti.


"Tentu kita ada kelelahan," kata dia.

Arief pun meminta pada publik agar memberikan informasi secara benar dan melalui media yang benar jika menemukan kesalahan untuk kemudian dikoreksi.

"Kalau ada kesalahan sama-sama kita berikan infonya," kata dia.

Pada kesempatan itu, Arief juga menjelaskan pihaknya telah mengunggah scan C1 maupun hasil hitung secara hati-hati. Publik, kata dia, bisa melihat data-data yang tertera secara terbuka. (bh/mnd)


 
Berita Terkait Pemilu
 
Usai Gugat ke MK, Mahfud MD dan Ari Yusuf Amir Adakan Pertemuan di Rumah Ketua MA?
 
PKB soal AHY Sebut Hancur di Koalisi Anies: Salah Analisa, Kaget Masuk Kabinet
 
Daftar Lengkap Perolehan Suara Partai Politik Pemilu 2024, Dan 10 Partai Tidak Lolos ke Senayan
 
DPD RI Sepakat Bentuk Pansus Dugaan Kecurangan Pemilu 2024
 
Nyaris Duel, Deddy Sitorus PDIP dan Noel Prabowo Mania saat Debat di TV Bahas Pemilu
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal
Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat
Satelit Lampung-1 milik perusahaan China siap diluncurkan, apa manfaat dan risikonya?
Rakyat berhak jadi hakim kinerja Menteri Prabowo, Emrus: Jangan hindari kabinet bayangan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]