Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
Pemilu
DKPP Mesti Periksa Komisioner KPU Yang Coba Curangi Perhitungan Suara Pilpres
2019-04-20 14:33:28

Ilustrasi. tampak suasana perhitunagn suara Pilpres di TPS, Rabu (17/4).(Foto: BH /sya)
JAKARTA, Berita HUKUM - Menurut Arief Poyuono Wakil Ketua Umum partai Gerindra merasa KPU diduga kuat melakukan kecurangan dengan mencoba lakukan penyamaan hitung suara dengan hasil Quick Count Lembaga Survei (memframing).. "KPU curang dan sudah terbukti dengan mengaku salah input data pada saat perhitungan suara," tegas Arief, yang juga menjabat juru bicara BPN 02 pasangan Prabowo-Sandi.

"Kok mau ngeles begitu ketahuan mau melakukan Framing hasil quick count lembaga survei bayaran dengan tabulasi yang sedang dilakukan KPU?," cetus Arief, penuh tanda tanya.

Kemudian, selanjutnya yang kedua menurut Arief nampak dilihat sangat aneh data suara dari Jawa Tengah lebih banyak yang masuk dibandingkan provinsi-provinsi yang jangkauan tidak luas dan pemilihnya lebih sedikit dari Jawa Tengah.

"Di samping itu, sebagai contoh permisalan saja suara masuk dari DKI Jakarta yang sengaja dilambatkan, kemudian suara dari wilayah Jawa Barat juga diperlambat," ungkapnya.

Menurut Arief, semestinya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) harus segera periksa semua komisioner KPU yang sudah dipastikan akan coba-coba melakukan curang pada perhitungan suara Pilpres.

"Alasan ketahuan melakukan kecurangan dengan berpihak pada Pasangan Joko Widodo - Maruf Amin, kok alasannya salah input data dari C1," tegasmya.

Maka itulah, "KPU Curang bisa buat masyarakat Indonesia marah. Kemudian saya ingatkan, jangan sampai masyarakat melakukan aksi-aksi Geruduk ke kantor kantor KPU," tandasnya.

Sementara itu, menindaklanjuti banyaknya laporan pelanggaran baik peristiwa yang jelas sudah tersebar di media sosial dan di berita Media, baik terjadi pasca pesta demokrasi serentak pada 17 April 2019 di Indonesia, Ketum Relawan PRASA, Ahmad Murlan Pasaribu menyampaikan bahwa, "Apabila melihat, menemukan adanya kecurangan oleh pihak tertentu baik juga penyelenggara Pemilu, para relawan sudah diinstruksikan bakal melaporkan ke Bawaslu setempat," demikian utara Murlan menegaskan.

Murlan pun menambahkan, sebaiknya Bawaslu segera menindaklanjuti tiap laporan kecurangan kecurangan Pemilu yang terjadi di lapangan.

"Apalagi terkait 'Entry Data' oleh petugas KPU yang salah, mestinya itu diproses segera. Untuk memberikan efek jera jangan sampai terulang," tandasnya.

Sebagaimana diketahui, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengakui ada kesalahan input data C1 pada Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng). KPU, kata dia, segera memperbaiki kesalahan tersebut.

"Kalau salah input kan kita lakukan koreksi," kata Arief di Gedung KPU, Jakarta, Sabtu (20/4), sebagaimana yang dikutip dari CNN Indonesia.

KPU mencatat, hingga Jumat (19/4) siang, kesalahan memasukkan data rekapitulasi hasil penghitungan suara dari C1 ke Situng terjadi pada sembilan tempat pemungutan suara (TPS). Sembilan TPS tersebut tersebar di tujuh provinsi.

Arief juga mengaku bahwa anak buahnya yang bekerja di TPS hingga KPPS kelelahan. Lantaran para petugas ini telah mulai bekerja, sebelum dan sesudah pencoblosan tanpa berhenti.


"Tentu kita ada kelelahan," kata dia.

Arief pun meminta pada publik agar memberikan informasi secara benar dan melalui media yang benar jika menemukan kesalahan untuk kemudian dikoreksi.

"Kalau ada kesalahan sama-sama kita berikan infonya," kata dia.

Pada kesempatan itu, Arief juga menjelaskan pihaknya telah mengunggah scan C1 maupun hasil hitung secara hati-hati. Publik, kata dia, bisa melihat data-data yang tertera secara terbuka. (bh/mnd)


 
Berita Terkait Pemilu
 
KPU Telah Lakukan Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Serentak
 
Pandangan KPU, Bawaslu, DKPP, dan Ahli MK tentang Pemilu 'Serentak'
 
Catatan Pemilu Jadi Tekad Perbaikan Pemilihan 2020
 
Saksi Ungkap 'Suara Siluman' di Distrik Heram
 
Drama MRT dan 'Undertable Transaction'
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index




  Berita Terkini >>
 
Legislator Pertanyakan Pengelolaan Program Kartu Pra Kerja
Pemindahan IKN Harus Melalui Kajian Mendalam
SOKSI, FKPPI dan Pemuda Pancasila Dukung Bamsoet Ketum Golkar Periode 2019-2024
FAM Kaltim Desak Kejati Usut Tuntas Dana Hibah Perusda AUJ, Seret Dugaan Mantan Walikota
Polsek Limboto Barat Amankan 45 Botol Miras Cap Tikus dan Para Pasangan Muda Mudi
SOKSI Dukung Airlangga Hartarto Memimpin Kembali Partai Golkar Periode 2019-2024
Untitled Document

  Berita Utama >
   
SOKSI, FKPPI dan Pemuda Pancasila Dukung Bamsoet Ketum Golkar Periode 2019-2024
Wahh, Total Utang Rp 40 Triliun, Benarkah Kasus BUMN Jiwasraya Seseram Ini?
Aturan Munas Partai Golkar Tidak Boleh Bertentangan dengan Pasal 50
Komentar Beberapa Tokoh terkait Penolakan Ahok Menjadi Pejabat BUMN
ASPEK Indonesia: Menaker Mau Hapus UMK Kabupaten/ Kota, Dipastikan Rakyat Makin Miskin
Tuntaskan PR BPJS Kesehatan, Rakyat Jangan Dibebani Defisit BPJS
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]