Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
Pemilu
DKPP Mesti Periksa Komisioner KPU Yang Coba Curangi Perhitungan Suara Pilpres
2019-04-20 14:33:28

Ilustrasi. tampak suasana perhitunagn suara Pilpres di TPS, Rabu (17/4).(Foto: BH /sya)
JAKARTA, Berita HUKUM - Menurut Arief Poyuono Wakil Ketua Umum partai Gerindra merasa KPU diduga kuat melakukan kecurangan dengan mencoba lakukan penyamaan hitung suara dengan hasil Quick Count Lembaga Survei (memframing).. "KPU curang dan sudah terbukti dengan mengaku salah input data pada saat perhitungan suara," tegas Arief, yang juga menjabat juru bicara BPN 02 pasangan Prabowo-Sandi.

"Kok mau ngeles begitu ketahuan mau melakukan Framing hasil quick count lembaga survei bayaran dengan tabulasi yang sedang dilakukan KPU?," cetus Arief, penuh tanda tanya.

Kemudian, selanjutnya yang kedua menurut Arief nampak dilihat sangat aneh data suara dari Jawa Tengah lebih banyak yang masuk dibandingkan provinsi-provinsi yang jangkauan tidak luas dan pemilihnya lebih sedikit dari Jawa Tengah.

"Di samping itu, sebagai contoh permisalan saja suara masuk dari DKI Jakarta yang sengaja dilambatkan, kemudian suara dari wilayah Jawa Barat juga diperlambat," ungkapnya.

Menurut Arief, semestinya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) harus segera periksa semua komisioner KPU yang sudah dipastikan akan coba-coba melakukan curang pada perhitungan suara Pilpres.

"Alasan ketahuan melakukan kecurangan dengan berpihak pada Pasangan Joko Widodo - Maruf Amin, kok alasannya salah input data dari C1," tegasmya.

Maka itulah, "KPU Curang bisa buat masyarakat Indonesia marah. Kemudian saya ingatkan, jangan sampai masyarakat melakukan aksi-aksi Geruduk ke kantor kantor KPU," tandasnya.

Sementara itu, menindaklanjuti banyaknya laporan pelanggaran baik peristiwa yang jelas sudah tersebar di media sosial dan di berita Media, baik terjadi pasca pesta demokrasi serentak pada 17 April 2019 di Indonesia, Ketum Relawan PRASA, Ahmad Murlan Pasaribu menyampaikan bahwa, "Apabila melihat, menemukan adanya kecurangan oleh pihak tertentu baik juga penyelenggara Pemilu, para relawan sudah diinstruksikan bakal melaporkan ke Bawaslu setempat," demikian utara Murlan menegaskan.

Murlan pun menambahkan, sebaiknya Bawaslu segera menindaklanjuti tiap laporan kecurangan kecurangan Pemilu yang terjadi di lapangan.

"Apalagi terkait 'Entry Data' oleh petugas KPU yang salah, mestinya itu diproses segera. Untuk memberikan efek jera jangan sampai terulang," tandasnya.

Sebagaimana diketahui, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengakui ada kesalahan input data C1 pada Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng). KPU, kata dia, segera memperbaiki kesalahan tersebut.

"Kalau salah input kan kita lakukan koreksi," kata Arief di Gedung KPU, Jakarta, Sabtu (20/4), sebagaimana yang dikutip dari CNN Indonesia.

KPU mencatat, hingga Jumat (19/4) siang, kesalahan memasukkan data rekapitulasi hasil penghitungan suara dari C1 ke Situng terjadi pada sembilan tempat pemungutan suara (TPS). Sembilan TPS tersebut tersebar di tujuh provinsi.

Arief juga mengaku bahwa anak buahnya yang bekerja di TPS hingga KPPS kelelahan. Lantaran para petugas ini telah mulai bekerja, sebelum dan sesudah pencoblosan tanpa berhenti.


"Tentu kita ada kelelahan," kata dia.

Arief pun meminta pada publik agar memberikan informasi secara benar dan melalui media yang benar jika menemukan kesalahan untuk kemudian dikoreksi.

"Kalau ada kesalahan sama-sama kita berikan infonya," kata dia.

Pada kesempatan itu, Arief juga menjelaskan pihaknya telah mengunggah scan C1 maupun hasil hitung secara hati-hati. Publik, kata dia, bisa melihat data-data yang tertera secara terbuka. (bh/mnd)

Share : |

 
Berita Terkait Pemilu
Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
Ungkap Kebenaran, BPN Tekankan Pentingnya TPF Kerusuhan 21-22 Mei
Sejumlah Advokat dan Aktivis Bentuk 'Team Pembela Kedaulatan Rakyat'
Mayor Jenderal TNI (Purn) Soenarko Korban 'Trial By The Press'
Bawaslu Terima 15 Ribu Temuan Pelanggaran Selama Pelaksanaan Pemilu 2019
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Komisi IV Pertanyakan Informasi Impor Minyak Kayu Putih
Kemenkominfo Didesak Ciptakan Platform Penjualan Daring UMKM
Sambut HUT Bhayangkara, Polsek Genuk Adakan Servis Gratis Sepeda Motor
Resmob PMJ Menangkap Pelaku Pencurian Dolar di Brangkas Mantan Teman Kantornya
Selama Pemerintahan Jokowi, Pertumbuhan Berkutat Hanya 5 Persen
DPR Harus Diberi Ruang Untuk Kritis
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Komisi IV Pertanyakan Informasi Impor Minyak Kayu Putih
Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya
Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
Tim Hukum Prabowo-Sandi Mempermasalahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]