Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Perdata    
 
Jakarta
DKI Rilis Nopol dan Jenis Mobil Mewah Penunggak Pajak
2018-01-13 08:31:58

Ribuan Mobil Mewah Tunggak Bayar Pajak di DKI, Totalnya Rp 44,9 M.(Foto: detik)
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, merilis nomor polisi (nopol) dan jenis mobil mewah yang menunggak pajak. Mobil yang terdiri dari berbagai macam merek tersebut masing-masing berharga Rp 1 miliar ke atas.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, salah satu prioritas pemprov adalah memastikan penerimaan pajak dan retribusi optimal. Karena itu, pihaknya akan bekerja keras mewujudkan pencapaian yang maksimal di bidang tersebut.

Berdasarkan data yang dimiliki Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta, ada sebanyak 2.935.000 kendaraan bermotor roda empat yang aktif. Hingga 31 Desember 2017, sebanyak 1.052.000 di antaranya belum membayar pajak kendaraan bermotor (PKB).

"Kita akan kejar, kita minta semua tunaikan kewajiban bayar pajak. Jalan dipakai, fasilitas digunakan, udara juga terdampak, tapi tanggung jawab bayar pajak belum diselesaikan," tegas Anies, Jumat (12/1).

Dilanjutkan Anies, dari total lebih dari satu juta mobil yang belum membayar pajak itu, DKI akan memberikan perhatian khusus pada 1.293 objek pajak yang tergolong mobil mewah.

Dari seluruh mobil mewah penunggak pajak, sebanyak 744 di antaranya terdaftar atas nama pribadi dengan total tunggakan mencapai Rp 26,1 miliar. Sedangkan 549 lainnya atas nama badan dengan total tunggakan sebesar Rp 18,8 miliar.

"Saya rasanya miris melihat kendaraan-kendaraan semewah ini, sementara pajaknya belum dilunasi. Mudah-mudahan dengan diumumkan, ada rasa tanggung jawab bisa segera tuntas," katanya.

Dikatakan Anies, saat ini Pemprov DKI memiliki program pengentasan kemiskinan, penataan kampung kumuh dan penciptaan lapangan kerja yang didanai lewat uang pajak. Karena itu, Ia berharap publik turut mendorong pemilik kendaraan yang belum membayar pajak untuk melunasi kewajibannya.

Agar publik bisa mengetahui, pihaknya pun merilis seluruh nomor polisi (nopol) dan jenis mobil mewah penunggak pajak yang belum melunasi kewajiban. Detail nomor polisi dan jenis kendaraan itu nantinya juga akan diupload di situs resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Ditambahkan Anies, tunggakan pajak masing-masing mobil mewah itu bervariasi mulai dari 1-4 tahun. Ditegaskannya, detail data nopol dan jenis mobil mewah penunggak pajak itu sah serta legitimate untuk dirilis.

"Sekarang kita lakukan itu. Nanti kita lihat responsnya bagaimana, kalau belum kita akan berikan sanksi sosial yang lebih besar," tandasnya.(beritajakarta/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Jakarta
Transjakarta Sosialisasikan Jak Lingko Saat Car Free Day
Pengguna Aktif Aplikasi JakEVO Capai Puluhan Ribu Akun
Ferry Batara Dorong Sinergi Pemkot Depok dengan Pemerintah Daerah Sekitar
Gubernur Anies Enggan Bisniskan Jalan Umum, Kebijakan Jalan Berbayar ERP Terancam Gagal
DKI Jakarta Siap Integrasikan Moda Transportasi dengan Jabar dan Banten
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Bagaimana Paus Fransiskus Tangani Skandal Seks di Gereja Katolik?
Kebakaran Dahsyat Lalap Kota Tua Ibu Kota Bangladesh, 78 Korban Tewas Terus Bertambah
Komunitas Peradilan Semu Universitas Jayabaya Deklarasikan Pemilu Damai Tanpa Hoaks
Wakil Ketua DPR: Dana Desa Perintah UU Bukan Jokowi
Anggota DPRD Kaur dari Partai Golkar Ditangkap Polisi terkait Narkoba
BAPPEDA Kaur Lakukan Sosialisasi Arah Pembangunan di Musrenbang 2019
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Wakil Ketua DPR: Dana Desa Perintah UU Bukan Jokowi
Bareskrim Polri Ungkap Penyelundupan Shabu 30 Kg dalam Lampu Downlight Asal Malaysia
PMJ Memusnahkan Shabu 127 Kg, Ekstasi 92 Ribu Butir dengan 15 Tersangka Ditangkap
Pandangan Dr Rizal Ramli Pasca Debat Capres Kedua
BPN 02: Tuduhan Jokowi Soal Tanah Prabowo Bernuansa Fitnah, Berbahaya!
LPSK Siap Lebih Responsif, Efektif dan Transparan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]