Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Internasional    
 
Virus Corona
Covid-19: Trump Hentikan Aliran Dana ke WHO, Sebut 'Banyak Kematian Disebabkan Kesalahan Mereka'
2020-04-15 07:47:31

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyatakan telah memerintahkan jajarannya untuk menghentikan aliran dana ke Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).(Foto: AFP/GETTY IMAGES)
AMERIKA SERIKAT, Berita HUKUM - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyatakan telah memerintahkan jajarannya untuk menghentikan aliran dana ke Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yang ditudingnya berbuat kesalahan sehingga menyebabkan banyak orang meninggal dunia akibat virus corona.

"Saya memerintahkan jajaran saya untuk menghentikan pendanaan selagi menyusun tinjauan terhadap peran Organisasi Kesehatan Dunia dalam salah kelola yang parah dan menutupi penyebaran virus corona," papar Trump dalam jumpa pers di Gedung Putih, Selasa (14/4) waktu setempat.

"WHO gagal melakukan tugas dasar mereka dan harus dimintai pertanggungjawaban," lanjutnya.

Saat ini AS merupakan negara dengan kasus positif corona terbanyak di dunia, yaitu 602.989 kasus. AS juga mencatat angka kematian terbanyak di dunia, yaitu 25.575 orang.

Seorang pakar gugus tugas penanganan Covid-19 menyatakan Amerika Serikat "bisa menyelamatkan banyak nyawa" seandainya lebih awal menerapkan langkah-langkah untuk menghentikan Covid-19.

"Jika kita melakukannya sejak awal, untuk menutup semuanya, barangkali akan sedikit berbeda," kata Dr. Anthony Fauci, pakar dari gugus tugas penanganan virus corona di AS, kepada CNN.

New york CityHak atas fotoGETTY IMAGES
Image captionSuasana 6th Avenue di Kota New York pada 12 April 2020.

Trump menuding WHO tidak bersikap obyektif sehingga menerima klaim China tanpa melakukan peninjauan.

"Jika saja WHO melakukan tugasnya dalam mengutus pakar-pakar kesehatan ke China untuk secara obyektif meninjau situasi di lapangan dan membeberkan kurangnya transparansi China, wabah ini bisa diatasi pada sumbernya dengan sedikit kematian," kata Trump.

"Ini akan menyelamatkan ribuan nyawa dan menghindari kerusakan ekonomi dunia," imbuhnya.

Trump menuding WHO terlalu percaya terhadap klaim pemerintah China.

"Kepercayaan WHO pada pernyataan China mungkin menyebabkan peningkatan 20 kali lipat di dunia dan mungkin lebih. Begitu banyak kematian disebabkan kesalahan mereka," tuding Trump.

whoHak atas fotoAFP
Image captionTolong, jangan politisasi virus ini," seru Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Sebelumnya, Trump mengklaim bahwa WHO bersikap "China sentris" dalam menangani pandemi virus corona.

Namun, klaim itu ditepis Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Dia justru meminta semua pihak untuk "jangan mempolitisasi virus ini".

"Yang paling kuat seharusnya memimpin jalan dan mohon karantinakan politik Covid," papar Tedros, dalam pernyataan yang secara implisit merujuk Trump.

WHO mengandalkan baik dari negara-negara maupun pihak swasta sebagai sumber pendanaan. Pendanaan tersebut juga dibagi menjadi kontribusi wajib dan sukarela. Selama beberapa tahun terakhir, pendanaan sukarela terlihat semakin penting.

Pemerintah AS adalah kontributor dana sukarela terbesar, mencapai 15% dari seluruh pendanaan yang diterima WHO pada 2019.

Perlu dicatat AS juga berutang pada WHO dalam hal kontribusi wajib. Data pada Maret 2020 menunjukkan AS masih berutang lebih dari US$99 juta (Rp1,5 triliun). Jumlah ini terbanyak dari negara manapun.(BBC/bh/sya)




 
Berita Terkait Virus Corona
 
Pemerintah Perlu Prioritaskan Keselamatan dan Kesehatan Rakyat terkait Kedatangan Turis China
 
Pemerintah Cabut Kebijakan PPKM di Penghujung Tahun 2022
 
Indonesia Tidak Terapkan Syarat Khusus terhadap Pelancong dari China
 
Temuan BPK Soal Kejanggalan Proses Vaksinasi Jangan Dianggap Angin Lalu
 
Pemerintah Umumkan Kebijakan Bebas Masker di Ruang atau Area Publik Ini
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Satelit Lampung-1 milik perusahaan China siap diluncurkan, apa manfaat dan risikonya?
Rakyat berhak jadi hakim kinerja Menteri Prabowo, Emrus: Jangan hindari kabinet bayangan
KAI Luncurkan Nusantara Explorer, Kereta Mewah yang Siap Ubah Wajah Pariwisata Indonesia
Purbaya curhat: Saya menteri paling tidak beruntung di dunia
KPK Petakan 3 Titik Rawan Korupsi APBD, Mitigasi Potensi Kebocoran Daerah Capai Rp2,37 Triliun
RUU Perampasan Aset Masih Ada di Prolegnas Prioritas 2026, DPR-Pemerintah Concern Membahas
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]