Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Internasional    
 
Korea Utara
Cina Berlakukan Sanksi Dagang terhadap Korea Utara
2017-09-25 08:47:21

CINA, Berita HUKUM - Cina menerapkan sejumlah sanksi dagang terhadap Korea Utara dalam wujud pembatasan pasokan bahan bakar minyak dan penghentian pembelian tekstil.

Langkah pembatasan pasokan BBM, sebagaimana dipaparkan Kementerian Perdagangan Cina, akan mulai berlaku pada 1 Oktober mendatang. Adapun pembatasan gas alam cair langsung diterapkan.

Sanksi Cina ditengarai akan semakin mencederai ekonomi Korut mengingat negara tersebut juga sedang dilanda beragam sanksi negara-negara Barat.

Seberapa besar volume perdagangan antara kedua negara, dan seberapa besar jumlah tersebut berkurang akibat sanksi Cina, belum diketahui.

Namun, penghentian pembelian tekstil- yang merupakan ekspor terbesar kedua Korea Utara-diperkirakan akan merugikan Pyongyang sebesar lebih dari US$700 juta atau Rp9,3 triliun per tahun.

Pyongyang, korutHak atas fotoAFP
Image captionHarga bensin meningkat di Pyongyang.

Bagi Korut, Cina merupakan mitra dagang paling penting dan sumber pendapatan utama. Untuk keperluan bahan bakar minyak, misalnya, Korut mengandalkan kiriman dari Cina.

Kantor berita AFP melaporkan harga bensin di Pyongyang telah naik sekitar 20% selama dua bulan terakhir.

"Kemarin harganya (setara dengan) Rp25.200. Hari ini US$26.600. Saya menduga harga akan naik lagi dalam waktu dekat," kata seorang petugas SPBU di Pyongyang.

Cina dan Rusia semula menolak usulan Amerika Serikat untuk menghentikan ekspor minyak ke Korut, namun belakangan sepakat untuk membatasinya. Sanksi terhadap Korea Utara diterapkan setelah Pyongyang menguji coba nuklir bulan ini.

Pada Kamis (21/09), Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan sanksi-sanksi baru terhadap para individu dan perusahaan yang menjalin usaha dengan Korea Utara untuk "memutus sumber-sumber pendapatan yang digunakan untuk mendanai usaha Korea Utara mengembangkan senjata paling mematikan yang pernah dikenal oleh manusia".

Sektor-sektor yang dijadikan sasaran adalah industri tekstil, perikanan, teknologi informasi dan manufaktur.(BBC/bh/sya)

Share : Facebook |

 
Berita Terkait Korea Utara
Uni Eropa Dijadwalkan Siap Jatuhkan Sanksi Baru terhadap Korea Utara
Cina Berlakukan Sanksi Dagang terhadap Korea Utara
Korea Utara Kembali Tembakkan Rudal Lintasi Jepang
Setelah Sukses Uji 'Bom Hidrogen' Korut, Apakah Urusannya Masih Seperti Biasa?
Gawat, Korea Utara Luncurkan Rudal Melintasi Jepang, Indonesia Mengecam
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
3 Tahun Pemerintahan Jokowi, Ini Penilaian Faisal Basri
Serangan Bom Bunuh Diri di Dua Masjid Afghanistan, Sudah 60 Orang Tewas
Bakamla RI Jaga Keutuhan NKRI Bersama Rakyat
Demo Mahasiswa di Depan Istana Berakhir Ricuh, 9 Orang Diamankan
Sejarawan A B Kusuma Sayangkan Sulit Mengakses Arsip Otentik di Arsip Nasional/ ANRI
Pemerintah Jangan Gegabah Mewajibkan E-Toll
Untitled Document

  Berita Utama >
   
3 Tahun Pemerintahan Jokowi, Ini Penilaian Faisal Basri
Ahmad Dhani Resmi Jadi Kader Partai Gerindra dan Siap Antar Prabowo Jadi RI 1
Waspadai Gagal Bayar Pembangunan Infrastruktur dengan Utang
Pengusaha Batubara Melapor ke Propam, Diduga Diperas Oknum Penyidik Polri
Pidato Anies Baswedan, Luhut Binsar Panjaitan dan Nasib Reklamasi
Polri dan Ditjen Bea Cukai Menangkap 4 Anggota Sindikat Sabu Jaringan Malaysia - Aceh - Medan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]