Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Internasional    
 
Korea Utara
Cina Berlakukan Sanksi Dagang terhadap Korea Utara
2017-09-25 08:47:21

CINA, Berita HUKUM - Cina menerapkan sejumlah sanksi dagang terhadap Korea Utara dalam wujud pembatasan pasokan bahan bakar minyak dan penghentian pembelian tekstil.

Langkah pembatasan pasokan BBM, sebagaimana dipaparkan Kementerian Perdagangan Cina, akan mulai berlaku pada 1 Oktober mendatang. Adapun pembatasan gas alam cair langsung diterapkan.

Sanksi Cina ditengarai akan semakin mencederai ekonomi Korut mengingat negara tersebut juga sedang dilanda beragam sanksi negara-negara Barat.

Seberapa besar volume perdagangan antara kedua negara, dan seberapa besar jumlah tersebut berkurang akibat sanksi Cina, belum diketahui.

Namun, penghentian pembelian tekstil- yang merupakan ekspor terbesar kedua Korea Utara-diperkirakan akan merugikan Pyongyang sebesar lebih dari US$700 juta atau Rp9,3 triliun per tahun.

Pyongyang, korutHak atas fotoAFP
Image captionHarga bensin meningkat di Pyongyang.

Bagi Korut, Cina merupakan mitra dagang paling penting dan sumber pendapatan utama. Untuk keperluan bahan bakar minyak, misalnya, Korut mengandalkan kiriman dari Cina.

Kantor berita AFP melaporkan harga bensin di Pyongyang telah naik sekitar 20% selama dua bulan terakhir.

"Kemarin harganya (setara dengan) Rp25.200. Hari ini US$26.600. Saya menduga harga akan naik lagi dalam waktu dekat," kata seorang petugas SPBU di Pyongyang.

Cina dan Rusia semula menolak usulan Amerika Serikat untuk menghentikan ekspor minyak ke Korut, namun belakangan sepakat untuk membatasinya. Sanksi terhadap Korea Utara diterapkan setelah Pyongyang menguji coba nuklir bulan ini.

Pada Kamis (21/09), Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan sanksi-sanksi baru terhadap para individu dan perusahaan yang menjalin usaha dengan Korea Utara untuk "memutus sumber-sumber pendapatan yang digunakan untuk mendanai usaha Korea Utara mengembangkan senjata paling mematikan yang pernah dikenal oleh manusia".

Sektor-sektor yang dijadikan sasaran adalah industri tekstil, perikanan, teknologi informasi dan manufaktur.(BBC/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Korea Utara
KTT Trump-Kim: Jabat Tangan Kim dan Trump Bersejarah dalam Rentetan Gambar
Pertemuan Puncak Trump-Kim: Rakyat Korea Utara 'Tak Tahu Banyak'
AS dan Korut Persiapkan Pertemuan Puncak Trump-Kim, Setelah Sempat Dibatalkan
Donald Trump Sebut Pertemuan dengan Kim Jong-un di Singapura Mungkin Batal
Pertama Sejak 1953: Pemimpin Korea Utara Melintas Masuk Korea Selatan
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kalapas Sukamiskin Wahid Husen dan Suami Inneke Koesherawati Kena OTT KPK
Tsunami Media Maya, Kekerasan Bentuk Baru Tersembunyi
Demo Karyawan Pertamina: Copot Menteri BUMN dan Hentikan Jual Aset Pertamina
Fahri Hamzah: Cara Pemerintah Mengelola BUMN Mengkhawatirkan
Mobil Neno Warisman Terbakar Saat Terparkir di Depan Rumahnya
HUT Ke 73 TNI Gelar Outbound Bersama Awak Media
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Demo Karyawan Pertamina: Copot Menteri BUMN dan Hentikan Jual Aset Pertamina
Fahri Hamzah: Cara Pemerintah Mengelola BUMN Mengkhawatirkan
Mobil Neno Warisman Terbakar Saat Terparkir di Depan Rumahnya
Anggota DPR RI: Utang BUMN Sudah Lampu Merah
Presiden PKS Sohibul Iman Dijadwalkan Diperiksa Kembali terkait Laporan Fahri
Mediasi Gagal, SPRI dan PPWI Meja-hijaukan Dewan Pers
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]