Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Internasional    
 
Mobil Mewah
Cina Akan Terapkan Larangan Birokrat Pakai Mobil Impor
Thursday 08 Mar 2012 15:23:26

Pemerintah Cina segera menerapkan peraturan bagi jajaran birokratnya untuk menggunakan mobil produksi lokal (Foto: Iapw.info)
BEIJING (BeritaHUKUM.com) – Pemerintah Cina dalam waktu dekat akan menerbitkan aturan bagi para birokrat di negara itu untuk tidak membeli produk mobil asing. Sebuah konsultan publik telah menyelesaikan proposal untuk menghentikan para pejabat untuk menghabiskan uang pajak dengan membeli mobil mahal dari luar negeri, dan mendesak mereka untuk menggunakan produk Cina.

Deretan mobil produk asing berada di parkiran tempat diselenggarakannya pertemuan politikus Cina, pekan ini, jadi lebih mirip pertemuan Jerman dibandingkan politikus Cina. Berbagai merk mobil terkenal seperti Audi, Mercedes dan BMW, tengah dibersihkan oleh pengemudinya sementara para pejabat sedang menghadiri acara bisnis politik di dalam gedung.

Tetapi kondisi ini tidak cuma terjadi di Beijing. Di kota lain di Cina atau di kota besar, juga tampak aneh kalau para birokrat tidak memiliki mobil merk terkenal. Namun, semua itu yang akan diubah. Pemerintah Cina segera menyusun rancangan daftar mobil yang dapat dibeli oleh dana publik, dan sama sekali tidak boleh merk asing.

Upaya ini dilakukan oleh Cina untuk melindungi produk dalam negerinya. Selain itu, mobil para pejabat ini di seluruh tingkatan pemerintah, diduga menghabiskan dana pajak sebesar 10 miliar dolar AS per tahun. Dengan estimasi itu lebih dari tiga perempat dari dana dihabiskan untuk merk asing.

Jadi larangan bagi pejabat untuk menggunakan merk asing mungkin akan meredakan kemarahan publik terhadap pemborosan, dan korupsi yang dilakukan pemerintah. Pasalnya, dalam 10 tahun terakhir terlihat peningkatan anggaran belanja pejabat Cina. Sebaliknya masalah kesejahteraan dan kesenjangan di masyarakat semakin meningkat.

Namun, bagaimanapun jika aturan baru ini disetujui,dipastikan akan menimbulkan cemoohan orang. "Ini adalah budaya dan kami tidak dapat melakukan sesuatu tentang ini. Pejabat perlu peningkatan. Sebuah mobil dengan merk terkenal merupakan sebuah simbol dari status anda," kata Prof Yu Hai from Fu Dan dari University's School of Social Development and Public Policy.(bbc/sya)


 
Berita Terkait Mobil Mewah
 
• Larangan Pengguna Premium untuk Mobil Mewah Nol!
 
• Mobil Mewah Lengkapi Gaya Pesepakbola Dunia
 
• Cina Akan Terapkan Larangan Birokrat Pakai Mobil Impor
 
• Mobil Mewahnya Tidak Terawat, Malinda Dee Sedih
 
• MA Nepal Perintahkan Tarik Mobil Mewah Mantan Pejabat
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pergantian Kapolri, Suyudi Ario Seto Resmi Pimpin Korps Bhayangkara Gantikan Listyo Sigit Prabowo
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]