Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
MUI
Cegah Konflik Usai Pemilu, MUI Keluarkan Tausiyah Kebangsaan
2019-04-21 05:44:25

Suasana pembacaan Tausiyah MUI di Jakarta, Jum'at (19/4).(Foto: BH /na)
JAKARTA, Berita HUKUM - Dewan Pertimbangan bersama Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI), mengajak seluruh keluarga besar bangsa Indonesia untuk mengikuti dan mengawal tahapan-tahapan lanjutan Pemilu 2019 hingga penetapan presiden dan wakil presiden oleh KPU.

Usai melakukan rapat tertutup, MUI mengeluarkan Tausiah Kebangsaan berisi tujuh seruan untuk menyikapi terselenggaranya Pemilu 2019. Seruan dimaksudkan untuk mencegah konflik horisontal di masyarakat usai pemungutan suara.

Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin mengatakan, Tausiah Kebangsaan dikeluarkan setelah mendengarkan informasi langsung dari pimpinan ormas sekaligus melihat fakta di lapangan terkait situasi pasca-pemilu 2019.

"Dari pemikiran-pemikiran yang masuk dirumuskan menjadi tausiah kebangsaan," kata Din. Dia memastikan tausiah kebangsaan sangat kuat dan tinggi posisinya.

Pantauan pewarta BeritaHUKUM.com saat acara konferensi pers di kantor pusat MUI, Jakarta pada, Jum'at malam (19/4), 7 imbauan Tausiah Kebangsaan ini dibacakan oleh Ketua MUI, Yusnar Yusuf.

Pertama, mengajak seluruh keluarga besar bangsa, khususnya umat Islam, untuk bersyukur kehadirat Allah SWT bahwa suatu tahapan penting Pemilu, yakni pencoblosan surat suara Pemilu 2019 berlangsung dengan lancar dan terkendali, walaupun di sana-sini masih terdapat kekurangan dan kelemahan.

Kedua, mengajak seluruh keluarga besar bangsa untuk mengikuti dan mengawal tahapan-tahapan lanjutan pemilu hingga penetapan presiden dan wakil presiden terpilih oleh KPU secara definitif berdasarkan konstitusi dengan sikap tahap berkonstitusi.

"MUI meminta kepada semua pihak untuk tidak mengganggu proses konstitusi tersebut melalui cara-cara langsung ataupun tidak langsung," kata Yusnar.

Ketiga, MUI menyerukan kepada semua pihak baik tim sukses, relawan, dan pendukung masing-masing pasangan capres dan cawapres untuk dapat menahan diri tidak bertindak anarkis, dan main hakim sendiri, namun menyerahkan penyelesaian setiap sengketa melalui jalur hukum berdasarkan prinsip taat konstitusi.

Keempat, mendesak kepada penyelenggara pemilu sesuai amanat konstitusi yaitu pemilu diselenggarakan berdasarkan asas Luber dan Jurdil, untuk melaksanakan tahapan-tahapan berikutnya dengan senantiasa berpegang teguh kepada ada-ada tersebut khususnya jujur dan adil.

"Maka KPU, Bawaslu, DKPP dan pihak keamanan beserta jajarannya masing-masing untuk berlaku profesional, objektif, transparan dan imparsial, nonpartisan," kata Yusnar.

Kelima, secara khusus mendesak lembaga penegakan hukum dan keamanan untuk mengemban amanat dan tanggungjawab dengan tidak mengedepankan kepentingan kecuali kepada bangsa dan negara.

Keenam, menyerukan kepada umat Islam khususnya agar dapat menyatukan hati, pikiran dan langkah untuk menegakkan persaudaraan keislaman (ukhuwah islamiyah) dan persaudaraan kebangsaan (ukhuwah wathoniyah) dalam koordinasi MUI.

Ketujuh, mengajak seluruh umat beragama, khususnya umat Islam, untuk senantiasa memanjatkan doa kepada Allah SWT agar bangsa Indonesia aman dan sentosa, rukun, damai serta terhindar dari malapetaka perpecahan.

Tausiah kebangsaan itu ditandatangani oleh ketua dan sekjen masing-masing Dewan Pertimbangan dan Dewan Pimpinan MUI.(bh/na)

Share : |

 
Berita Terkait MUI
Cegah Konflik Usai Pemilu, MUI Keluarkan Tausiyah Kebangsaan
MUI Sampaikan Tausiyah Jelang Pemilu Serentak 17 April 2019
Ketua Wantim MUI Din Syamsuddin Sampaikan Pesan Hikmah Terkait Pilpres 2019
Menteri Agama: Pentingnya Jaminan Produk Halal Bagi Konsumen Muslim
Tasyakur Milad Ke-30 LPPOM MUI, Tingkatkan Pelayanan dengan Aplikasi Digital
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Resmob PMJ Menangkap Pelaku Pencurian Dolar di Brangkas Mantan Teman Kantornya
Selama Pemerintahan Jokowi, Pertumbuhan Berkutat Hanya 5 Persen
DPR Harus Diberi Ruang Untuk Kritis
Pemerintah Harus Sadar Pentingnya Independensi DPR
Kubu Jokowi Maruf Menghina Wibawa dan Martabat 9 Hakim MK dan Lakukan Pembangkangan pada Peradilan
Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya
Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
Tim Hukum Prabowo-Sandi Mempermasalahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01
Bareskrim Polri Gagalkan Penyelundupan 37 Kg Sabu Asal Malaysia
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]