JAKARTA, Berita HUKUM - Tak hanya mengumumkan laporan harta kekayaannya masing-masing, tiap calon presiden dan wakil presiden juga membubuhkan tanda tangan pada halaman 25 Buku Puith KPK, pada Selasa (1/7) lalu di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, Jakarta.
“Kami berharap, sebagai wujud dukungan kepada KPK, Buku Putih ini bisa ditandatangani, khususnya pada halaman ke-25,” kata Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja saat memberikan sambutan.
Apa saja enam poin yang tertera pada halaman 25 buku itu?
“Para pasangan calon yang terpilih, hendaknya berkomitmen untuk melakukan enam hal, yaitu Satu, menolak dan melaporkan segala bentuk gratifikasi; Dua, menentang setiap usaha yang akan melemahkan upaya pemberantasan korupsi; Tiga, meningkatkan kepatuhan atas Konvensi International tentang Antikorupsi (UNCAC),” sebut Adnan.
Ketiga poin lainnya, antara lain mewajibkan pendirian Unit Pengendalian Gratifikasi dan LHKPN di setiap Kementerian dan Lembaga; mewujudkan adanya tes integritas dalam proses rekrutmen dan promosi di Kementerian dan Lembaga; serta tidak memberikan ruang kepada keluarganya untuk dapat mengakses dana yang berasal dari APBN.
Pembubuhan tanda tangan ini, dapat dianggap salah satu bentuk komitmen awal para kandidat yang akan menjalankan 8 agenda pemberantasan korupsi jika terpilih kelak. KPK berharap, pemilu presiden kali ini, dapat menghasilkan pemimpin yang sebaik-baiknya dan memiliki komitmen kuat terhadap pemberantasan korupsi di negeri ini.(kpk/bhc/sya)
|
