Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Cyber Crime    
 
Hoax
Buzzer Pendukung Jokowi Merajalela, YLBHI: Demokrasi Terancam Punah!
2019-10-06 06:16:48

Ketua YLBHI Jakarta, Asfinawati.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Keberadaan buzzer pendukung Presiden Joko Widodo alias Jokowi semakin merajalela. Buzzer pendukung Jokowi tidak hanya menyebarkan hoax, tapi juga menebarkan ujaran kebencian.

Anehnya, sangat jarang buzzer pendukung Jokowi yang ditangkap aparat kepolisian.

Hasil penelitian Universitas Oxford menunjukkan elite politik Indonesia menggunaan buzzer. Penggunaan buzzer ini menjadi momok bagi demokrasi di Indonesia.

Ketua YLBHI Jakarta, Asfinawati menyatakan, buzzer justru merusak tatanan kehidupan berdemokrasi di tanah air lantaran mengaburkan fakta.

"Beberapa laporan, ada dari Universitas Oxford yang menunjukkan sebenarnya ada buzzer, yaitu orang yang dibayar untuk mengungkapkan hal tertentu dan pemerintah mengakui mereka punya buzzer," kata Asfinawati kepada wartawan di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/10).

YLBHI, kata Asfinawati, menyesalkan ulah para politikus di Indonesia yang menggunakan buzzer dengan tujuan memanipulasi opini publik tersebut.

"Kalau kita mau mempertahankan iklim demonstrasi kita, maka fakta harus diterima, bukan dimentahkan oleh buzzer yang dibayar," kesalnya.

Di sisi lain, keberadaan buzzer ini juga dapat melemahkan pers lantaran narasi yang diproduksi mengesampingkan kaidah jurnalistik, bahkan hingga melanggar kode etik atau hanya sekadar propaganda belaka.

"Media itu punya aturan sendiri, ada kode etik," tegasnya.

Mengingat bahaya yang ditimbulkan, ia pun meminta kepada elite untuk menghentikan penggunaan buzzer lantaran dapat mengancam demokrasi.

Keberadaan buzzer dapat membuat demokrasi di Indonesia punah.

"Itu adalah sebuah sinyal bahwa demokrasi Indonesia sedang dalam ancaman, sedang menurun. Kalau diteruskan, lama-lama kita bisa tidak punya demokrasi lagi," tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan aktivitas para buzzer pendukung Presiden Jokowi saat ini justru merugikan presiden terpilih periode 2019-2024 itu.

Ia mengimbau para pendukung Jokowi tersebut menyebarkan informasi yang positif di media sosial.

"Ya kita melihat dari emosi yang terbangun, emosi yang terbangun dari kondisi yang tercipta itu merugikan. Jadi ya yang perlu dibangun emosi positif lah," kata Moeldoko di Jakarta, Jumat (4/9).

Moeldoko merespons tentang aktivitas para pendukung Jokowi beberapa hari belakangan ini.

Ia menyoroti dua kasus, yakni terkait penyebaran informasi ambulans DKI Jakarta yang disebut membawa batu dan bensin saat aksi massa di sekitar Gedung MPR/DPR.

Lalu kasus tangkapan layar grup WhatsApp pelajar STM, yang ternyata nomor telepon di grup itu diduga milik anggota Polri.

Berdasarkan analisa DroneEmprit terkait mobil ambulans DKI Jakarta membawa batu dan bensin, diketahui bahwa pihak pertama yang menyebarkan informasi itu adalah akun-akun yang dikenal kerap 'membela' Jokowi ataupun pemerintah.

Mereka antara lain, @OneMurthada, @Paltiwest, @digeeembok, @Dennysiregar7, dan akhirnya juga diunggah oleh akun @TMCPoldaMetro. Setelah ramai 'dilawan', akhirnya Polda Metro mengakui keliru menyebut ambulans DKI bawa batu dan bensin.

Sementara itu, sejumlah akun yang mengunggah tangkapan layar grup WhatsApp anak STM antara lain, @TheREAL_Abi, dan @OneMurtadha. Namun akun-akun tersebut sudah menghapus unggahannya setelah para pengguna Twitter lainnya mengkritisi isi tangkap layar itu.

Moeldoko menyatakan kehadiran buzzer awalnya untuk memperjuangkan dan menjaga marwah pemimpinnya. Namun, bagi Moeldoko, dalam kondisi Pemilu sudah selesai, buzzer sudah tak diperlukan lagi.

Mantan panglima TNI itu menyebut yang diperlukan saat ini adalah dukungan politik yang lebih membangun, bukan dukungan yang malah bersifat destruktif.

"Karena kalau buzzer-buzzer ini selalu melemparkan kata-kata yang tidak enak didengar, tidak enak di hati. Nah itu lah destruktif dan itu sudah enggak perlu lah. Untuk apa itu?" tuturnya.

Moeldoko berharap para buzzer menurunkan semangat yang berlebihan dalam mendukung seorang tokoh idolanya, dalam hal ini Jokowi.

Pensiunan jenderal bintang empat itu juga tak ingin buzzer yang mendukung Jokowi justru menyebarkan kebencian.(rmol/cnn/pojoksatu/bh/sya)


 
Berita Terkait Hoax
 
Polda Metro Tetapkan 10 Tersangka dari 14 Kasus Hoax Soal Pandemi Covid-19 Periode April 2020
 
Penyebar Hoaks Covid-19 Diancam Sanksi Kurungan dan Denda Rp1 Miliar
 
Polisi Ungkap 3 Kasus Penyebaran Hoax terkait Wabah Virus Covid-19
 
Buzzer Pendukung Jokowi Merajalela, YLBHI: Demokrasi Terancam Punah!
 
GESIT Deklarasikan Gerakan Lawan Hoax dan Radikalisme di Sosmed
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kasus Djoko Tjandra, Benny Harman: Sebaiknya Menko Polhukam Tidak Main Ci Luk Ba, Bosan Kita!
Pemerintah Tetap Jalankan Tapera, Legislator Beri Masukan
Fadli Zon: Hati-Hati Utang BUMN Bisa Picu Krisis Lebih Besar
Lapor JAGA Bansos, Data Pelapor Dijamin Aman
KPK Monitor Implementasi Bansos Covid-19 di DKI Jakarta dan Kemendes PDTT
Pemerintah dan DPR Perlu Duduk Bersama Batalkan RUU HIP
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Penyelidikan Kasus Dugaan Suap THR Rektor UNJ Distop, Polda Metro: Tidak Memenuhi Unsur Tindak Pidana Korupsi
Sahroni Minta Penegak Hukum Cek Kondisi Djoko Tjandra
Ongkosi Anak Buahnya Serang Nus Kei, John Kei Juga Sebut Penghianat Itu Hukumannya Harus Mati
Bupati Kutai Timur Ismunandar Beserta Istri Yang Menjabat Ketua DPRD Kena OTT dan Jadi Tersangka KPK
Pembakaran Bendera PDIP Dibawa Ke Jalur Hukum, Edy Mulyadi: Silakan, Loe Jual Gue Borong!
Hadiri Pemusnahan Barang Bukti, Kapolri: Kita Bukan Tempat Transit Perdagangan Narkoba
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]