JAKARTA BeritaHUKUM.com) – Pemerintah berpendapat bahwa Dewan Pengupahan Daerah sudah cukup aktif dalam melakukan penetapan upah minimum kabupaten (UMK) . Mestinya buruh menerima keputusan tersebut. Demikian disampaikan Menteri Koordinator Perkonomian Hatta Rajasa, usai rapat koordinasi tumpang tindih lahan dan perburuhan di Jakarta, Jum'at (3/2).
Menurut dia, aksi demo buruh yang menuntut kenaikan upah, perlu dicermati serius. Dewan Pengupahan Daerah perlu diberdayakan. "Masalah pengupahan yang paling penting konsisten, ketika tripartid sudah mengeluarkan keputusan. Itu harus konsisten dengan itu," kata Hatta.
Terkait persoalan buruh tersebut setidaknya puluhan menteri baik dari perekonomian dan keamanan maupun pejabat daerah gubernur mengadakan rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa.
Hatta berharap, unjuk rasa yang dilakukan buruh untuk meminta kenaikan upah tidak berlanjut karena akan membuat para investor takut. "Kondisi ekonomi kita baik, ekspor kita juga baik, investasi juga baik. Bahkan, kita dapat invesment grade. Jadi kalau unjuk rasa terus-terusan dilakukan buruh, yang ada investor yang mau masuk pada nervous (gugup) sehingga takut," papar Ketua Umum DPP PAN tersebut.
Sedangkan Menakertrans Muhaimin Iskandar menyambut baik kerja Dewan Pengupahan Daerah. Namun, harus lebih diberdayakan peran dan fungsinya, agar dapat mencegah aksi unjuk rasa besar-besar buruh yang mengganggu operasional produksi barang dan jasa.
"Saya dan para gubernur, bupati dan walikota sudah bicara untuk memberdayakan Dewan Pengupahan Daerah, agar memberikan hasil subjekif seperti pihak independen seperti BPS. Buruh juga harus mengerti ada perusahaan yang mampu dan kurang mampu," tutur Muhaimin.
Diakuinya, survei yang dilakukan terhadap upah di masing-masing daerah berbeda-beda. Aspek yang membedakannya antara lain waktu survei dan jenis barang yang disurvei. Penetapan upah pun selalu melibatkan tiga pihak (tripatrit), yakni pemerintah, aosiasi pengusaha dan perwakilan buruh atau serikat pekerja. “Pertemuan untuk mencapai mufakat lebih baik, ketimbang berunjuk rasa,” jelasnya.
Pada bagian lain, Muhaimin menyatakan bahwa pemerintah berencana meregristrasi ulang semua serikat pekerja yang ada di Indonesia. "Saya minta kepada seluruh pemerintah kabupaten kota untukmelakukan registrasi seluruh serikat pekerja serikat buruh secepat-cepatnya," tandasnya.
Registrasi dilakukan, lanjut Menakertrans, agar keterwakilan buruh ada di dalam Dewan Pengupahan. Hal ini diharapkan dapat mengakomodir kepentingan buruh dalam membahas permasalahan perburuhan.
Terkait masih belum jelasnya pengertian upah minimum regional (UMR), dia berharap untuk tidak disalahartikan sebagai batas maksimum gaji. "Padahal UMR ini upah untuk garis batas, tidak boleh ada upah di bawah itu untuk masa kerja nol sampai satu tahun. Tetapi kalau untuk di atas satu tahun mestinya menggunakan upah standar," jelas ketua umum DPP PKB ini.(inc/ind)
|
